Jakarta (voinews.id) : Selain Keketuaan ASEAN pada tahun 2023, diplomasi Indonesia juga akan diprioritaskan pada sejumlah isu. Menurut Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, isu-isu yang menjadi perhatian Indonesia pada tahun ini mulai dari penguatan diplomasi kedaulatan hingga perdamaian dan diplomasi kemanusiaan.
“Pertama, penguatan diplomasi kedaulatan,” katanya dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM), Rabu (11/1) di Jakarta.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, sejumlah prioritas terkait diplomasi kedaulatan mencakup prioritas negosiasi batas laut dan batas tanah.
Terkait batas laut, Retno mengatakan, pemerintah Indonesia akan melaksanakan finalisasi Perjanjian Batas Laut Teritorial dengan Malaysia di segmen Laut Sulawesi dan Selat Malaka Bagian Selatan.
“Presiden dan PM Malaysia telah berkomitmen untuk menandatangani dokumen tersebut tahun ini,” katanya.
Selain itu Indonesia juga akan melakukan perundingan batas Landas Kontinen dengan Filipina dan negosiasi teknis dengan Palau untuk mencapai kesepakatan parsial garis batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di segmen tertentu.
Sementara untuk negosiasi batas tanah, menurut Retno, Indonesia akan melakukan negosiasi demarkasi batas darat pada sisa segmen yang belum terselesaikan dengan Timor-Leste yaitu Noel Besi/Citrana dan Bijae Sunan/Oben, menyelesaikan Outstanding Border Problem dalam mengukuhkan batas darat Indonesia-Malaysia di sektor Timur khususnya di Pulau Sebatik dan sungai Sinapad-Sesai, serta mengaktifkan kembali forum Joint Border Committee (JBC) Indonesia-Papua Nugini.
“Kedua, memperkuat diplomasi perlindungan,” lanjutnya.
Untuk memperkuat diplomasi kemanusiaan, Retno menjelaskan, Indonesia akan memperkuat portal internet serta aplikasi perlindungan warga negara Indonesia (WNI) versi 2.0 untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, menurut Retno, pemerintah Indonesia juga akan mempercepat pembangunan koridor migrasi bagi pekerja di sektor formal secara aman dan tertib, memperluas kerja sama pemberantasan perdagangan manusia khususnya melawan kejahatan dunia maya dan penipuan online, serta memperkuat peran ASEAN dalam perlindungan pekerja migran Indonesia.
“Untuk mendukung Pemilu 2024, kami akan terus melakukan pemutakhiran database WNI perantauan baik di Kementerian maupun di perwakilan luar negeri,” katanya.
Hal ketiga yang menjadi prioritas diplomasi Indonesia pada tahun 2023 adalah memajukan kerja sama ekonomi. Menurut Retno, tahun ini, pemerintah Indonesia akan fokus pada percepatan pemulihan ekonomi nasional dan pengembangan ekonomi hijau.
“Diplomasi juga akan melindungi kedaulatan ekonomi Indonesia untuk mengelola sumber daya alamnya untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.
Oleh karena itu, menurutnya, Indonesia akan terus memperkuat industri hilirnya. Ia mengatakan, tanpa menggenjot industri hilirnya, negara berkembang seperti Indonesia tidak akan mampu melakukan lompatan pembangunan.
Prioritas lain yang akan dilakukan diplomasi Indonesia pada 2023 adalah aktif melakukan perdamaian dan diplomasi kemanusiaan. Terkait hal ini, menurut Retno Marsudi, Indonesia akan tetap teguh mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, membantu masyarakat Afghanistan, khususnya perempuan, dalam memperoleh akses pendidikan, mendukung pelaksanaan Dialog intra-Afghanistan dan kerjasama antar Ulama, termasuk melanjutkan Dialog Trilateral Ulama Indonesia-Qatar-Afghanistan.
Indonesia, menurut Retno, juga akan mendorong Organisasi Kerja sama Islam (OKI) untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan persoalan Palestina dan Afghanistan, termasuk terus mendukung upaya perdamaian antara Ukraina dan Rusia.
“Pada 2023, Indonesia juga akan menjadi ketua MIKTA. Keketuaan Indonesia akan mendorong tiga prioritas utama: Memperkuat multilateralisme, pemulihan inklusif, dan transformasi digital,” katanya.
Retno mengatakan Indonesia juga akan berupaya meningkatkan visibilitas MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turkiye dan Australia) sebagai bridge builder dalam mengatasi isu-isu global.
