VOInews, Jakarta: Indonesia menyatakan keberpihakannya dengan rakyat Palestina di tengah perang yang terjadi antara Israel dan Palestina. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyerukan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) untuk segera mendorong gencatan senjata ditengah konflik Israel-Palestina. Retno pun mengatakan bahwa dukungan menyeluruh yang ditunjukkan oleh satu pihak sejauh ini telah membawa hasil penggunaan kekuatan yang lebih tidak proporsional, pelanggaran hukum humaniter internasional, dan impunitas.
“Merupakan kewajiban kita bersama untuk mengakhiri siklus ini kekerasan sebelum meningkat menjadi kekerasan regional dan bencana global,” katanya dalam High-Level Open Debate Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) mengenai situasi di Timur Tengah, yang diselenggarakan di New York, Selasa (24/10/2023), waktu setempat, yang dipantau dari Jakarta.
Indonesia juga mendorong DK PBB untuk memprioritaskan akses bantuan kemanusiaan. Menurut Retno, lebih dari dua juta warga Palestina menggantungkan hidupnya pada bantuan kemanusiaan.
“Konvoi pengiriman bantuan kemanusiaan tidak bisa bergerak dan selalu dalam bahaya baku tembak. DK harus segera mendesak akses bantuan kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan serta penghormatan terhadap hukum humaniter,” katanya.
Lebih lanjut Menlu Retno juga berharap Dewan Keamanan PBB dapat mengesampingkan politik dan membawa kembali sisi kemanusiaan di dalam tubuh Dewan Keamanan. Ia mengajak Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan kekuatan besar yang dimiliki untuk menjadi lebih manusiawi karena rakyat Palestina berhak mendapatkan hak dan perlakuan yang setara, termasuk untuk memiliki rumah dan menolak perpindahan.
“Kita semua adalah manusia. Kita semua berhak memiliki rumah. Kita harus menolak perpindahan warga Palestina. Kita tidak boleh membiarkan tragedi 1948 terulang kembali,” katanya.
Dirinya pun mengingatkan Dewan Keamanan PBB yang memiliki tanggung jawab besar untuk mengatasi situasi di Gaza. Menurutnya Dewan Keamanan PBB memegang kekuasaan yang besar untuk mengatasi akar permasalahan penyebab perang dan memastikan jalan menuju solusi dua negara.
