VOInews.id- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan komitmen pemerintah untuk terus mendorong bauran pembiayaan hijau untuk membangun proyek-proyek yang berorientasi ramah lingkungan. Contoh pembiayaan yang dimaksud seperti sukuk hujau, dan obligasi SDG. “Pemerintah juga mendorong instrumen alternatif seperti blended finance untuk memperkuat skema pembiayaan dari lembaga donor internasional seperti kemitraan dengan Asian Development Bank (ADB), kemudian ada beberapa mekanisme transisi energi,” kata Airlangga yang hadir secara virtual dalam acara Indonesia SDGs Award (ISDA) 2023 di Jakarta.
Airlangga menjelaskan, saat ini pihaknya tetap mendorong implementasi Energi Baru Terbarukan (EBT), terutama terkait komitmen peningkatan penggunaan energi terbarukan menjadi 23 persen pada 2025 dan 31 persen pada 2050. Di sektor listrik, EBT per semester I 2023 sudah mencapai 15 persen. Pemerintah juga terus membangun PLT EBT seperti PLTS Terapung, PLTS atap, dan co-firing biomassa PLTU eksisting di mana saat ini pemanfaatan biomassa sudah mencapai 306 ribu ton. Menko Airlangga yakin implementasi PLT EBT tersebut akan mempercepat pencapaian target bauran EBT di 2025 dan membantu pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen dan 43,20 persen dengan bantuan internasional.
Selain itu di sektor nonlistrik, pengembangan biofuel di Indonesia akan terus dikembangkan, baik dari biodiesel (bioetanol, HVO dan bioavtur), minyak kelapa sawit (CPO) maupun non-CPO, serta perusahaan industri skala besar dan masyarakat. Ia memberikan contoh, program wajib B35 di Indonesia telah memberikan manfaat seperti pengurangan 34,9 juta ton CO2 dan menyerap 1,6 juta orang pekerja di pertanian, dan 12 ribu orang pekerja di luar pertanian. Kebijakan berkelanjutan lain diantaranya yakni melalui pengembangan ekosistem kendaraan listrik (EV) dan pengembangan 20 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ramah lingkungan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
Lebih lanjut, Airlangga juga mengatakan bahwa dunia usaha turut berperan aktif dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Program tersebut dapat dioptimalkan melalui sinergi dengan program-program pemerintah, antara lain dalam mendukung pencapaian target Pemerintah dalam penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024. Perencanaan dan penyaluran TJSL juga dapat memanfaatkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) yang sudah dipadankan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan demikian, program TJSL dapat lebih tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Pemerintah berharap berbagai stakeholders untuk ikut berinovasi mendukung kebijakan hilirisasi serta transisi ekonomi hijau,” kata Airlangga.
Antara
