AFP melaporkan, setidaknya dua gerai mobil dan sebuah pabrik pembotolan di ibu kota Noumea dibakar dalam insiden pembakaran. Beberapa supermarket juga dijarah di Noumea dan kota-kota tetangga, seperti Dumbea dan Mont-Dore.
Sejak Senin malam, sekelompok demonstran muda bertopeng dan bertudung mengambil alih beberapa bundaran dan berhadapan dengan polisi. Polisi merespons dengan peluru yang tidak mematikan.
Sebuah sumber dari kepolisian mengatakan beberapa kendaraan dibakar selama bentrokan. Sebanyak 36 orang ditangkap dan 30 polisi terluka, menurut pihak berwenang.
"Gangguan ketertiban umum yang sangat intens terjadi tadi malam di Noumea dan kota-kota tetangga, dan masih berlangsung saat ini," kata Komisi Tinggi Prancis di Kaledonia Baru, dalam sebuah pernyataan pada Selasa.
Komisi Tinggi mengatakan, pihaknya memobilisasi pasukan keamanan internal dan keamanan sipil besar-besaran atas kerusuhan tersebut. Namun, komisi itu menyebut tidak ada korban luka berat. Komisioner Tinggi Prancis untuk Kaledonia Baru, Louis Le Franc, disebut mengutuk keras kerusuhan tersebut.
Komisi tersebut melarang pertemuan publik dan penjualan alkohol. Jam malam akan diberlakukan mulai Selasa pukul 18.00 hingga Rabu (15/4/2024) pukul 06.00.
Sekolah, perguruan tinggi, dan bandara internasional ditutup sampai pemberitahuan lebih lanjut. Selandia Baru bahkan mengatakan menteri luar negerinya, Winston Peters batal berkunjung ke Kaledonia Baru karena kerusuhan tersebut.
Pemerintah Kaledonia Baru mengimbau publik untuk tetap "bernalar dan tenang". Pemerintah meminta semua warga untuk menunjukkan rasa tanggung jawabnya setelah malam kerusuhan. Komisi Tinggi juga menyerukan penduduk untuk tetap tinggal di rumah dan membatasi perjalanan.
Kerusuhan meletus di tengah demonstrasi menentang reformasi konstitusional yang sedang diperdebatkan di Majelis Nasional Prancis. Reformasi itu bertujuan memperluas jumlah pemilih dalam pemilihan umum provinsi di wilayah tersebut.
Dalam Perjanjian Noumea 1998, Prancis berjanji memberikan kewenangan politik lebih secara bertahap pada Kaledonia Baru. Namun berdasarkan tafsiran Perjanjian Noumea, daftar pemilih Kaledonia Baru belum pernah diperbarui sejak 1998. Artinya, penduduk yang tiba dari Prancis atau tempat lain dalam 25 tahun terakhir tidak memiliki hak pilih.
Pemerintah Prancis menyebut, mengecualikan satu dari lima orang untuk memberikan suara sebagai hal yang tidak masuk akal. Sementara kelompok separatis Kaledonia Baru khawatir, perluasan daftar pemilih akan menguntungkan politisi pro-Prancis dan semakin mengecilkan penduduk asli. Perjanjian Noumea disusun berdasarkan hasil perundingan Prancis dan penduduk asli Kanak, yang mayoritas menginginkan kemerdekaan dari Prancis. (AFP)