Presiden Joko Widodo meminta Komite Nasional Keuangan Syariah untuk mengambil langkah-langkah dalam mengembangkan potensi perekonomian syariah di Indonesia. Saat membuka Rapat Pleno Komite, Senin (5/2) di Kantor Presiden Jakarta, Presiden mengatakan, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sektor keuangan dan ekonomi syariah. Dengan potensi ini Indonesia harus dapat menjadi penggerak ekonomi syariah di dunia.
”Saya ingin menekankan bahwa dalam pengembangan ekonomi syariah jangan sampai kita hanya menjadi target pasar dan produk industri gegara-negara lain. Hanya sekedar menjadi konsumen. Dengan potensi pasar yang besar di negara kita, kita harus menjadi penggerak utama perekonomian syariah. Selain itu dalam pengembangan industri keuangan syariah harus betul-betul bermanfaat bagi hal-hal yang produktif termasuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dalam rangka menekan angka ketimpangan.”
Presiden Joko Widodo menyebut, asset perbankan syariah terus meningkat pada tahun 2017 mencapai 435 triliun rupiah atau sekitar 5,8 persen dari total asset perbankan Indonesia. Begitu juga dengan pasar modal syariah. Pangsa pasar Sukuk Indonesia mencapai 19 persen dari seluruh sukuk yang diterbitkan berbagai negara. Selain itu total asset industri keuangan non-bank syariah juga naik dua kali lipat dalam 5 tahun terakhir ini. Menurut Presiden, Indonesia juga memiliki potensi yang sangat besar dalam pengumpulan dana sosial keagamaan, seperti dana haji, dana zakat, dana wakaf, serta dana infaq dan sedekah. (ndy)
