May
Jelang Pemilu 2024, Wapres Minta Media Jadi Garda Terdepan Penangkal Hoaks
Written by agus santika
VOInews, Nusa Dua : Usai menghadiri Asia Media Summit (AMS) ke-18 Tahun 2023, di Grand Hyatt Bali, Kawasan Nusa Dua Bali Tourism Development Corporation (BTDC), Jalan Nusa Dua, Benoa, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Selasa (23/05/2023), Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin memberikan keterangan pers kepada awak media.
Mengawali keterangan persnya, Wapres mengungkapkan, konferensi tingkat tinggi (KTT) media massa di kawasan Asia Pasifik ini menjadi forum strategis untuk mengembalikan kepercayaan dan semangat masyarakat dunia pascapandemi Covid-19.
Dalam konteks kepentingan nasional, Wapres menilai, pertemuan ini penting untuk mengukuhkan peran sentral media massa sebagai pilar keempat demokrasi dalam mengawal keutuhan bangsa Indonesia pada tahun-tahun politik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Kita harapkan bahwa KTT ini, tentu dalam kaitan dengan pemilu ya, itu berperan mengedukasi masyarakat supaya masyarakat kita tidak terprovokasi oleh cara-cara yang bisa membuat bangsa ini terbelah, terutama untuk membuat berita-berita yang benar yang menangkal hoaks,” tegasnya.
Menurut Wapres, media arus utama perlu berada di garda terdepan dalam menangkal hoaks, khususnya yang beredar di media sosial (medsos).
“Media mainstream ini harus menjadi media yang bisa mengonfirmasi supaya masyarakat tidak terprovokasi oleh berita-berita bohong. Itu saya kira penting sekali,” tegas Wapres.
“Jadi, selain memberi informasi, mengedukasi masyarakat, juga mengonfirmasi terhadap berita-berita yang tidak benar, terutama di medsos,” imbuhnya.
Mendampingi Wapres dalam keterangan pers ini, Gubernur Bali I Wayan Koster, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) Iman Brotoseno, dan CEO Asia-Pacific Institute for Broadcsating Development (AIBD) Philomena Gnanapragasam.(Setwapres/gus)
May
Christina Aryani Dorong Produk Olahan Tempe Jakarta dipasarkan di Luar Negeri melalui UMKM Pekerja Migran
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Anggota DPR RI Christina Aryani mendorong produk olahan tempe dari para perajin untuk dipasarkan di luar negeri. Hal itu disampaikan saat menyambangi para perajin tahu dan tempe di wilayah Jakarta Pusat, Senin (22/5), guna menampung aspirasi para perajin tahu dan tempe mengenai fluktuasi harga kedelai.
“Sekarang banyak Pekerja Migran kita menekuni sektor UMKM memasarkan hasil olahan kuliner di luar negeri. Dan saya dorong para perajin tahu dan tempe di Jakarta agar bisa menjangkau pasar luar negeri. Saya siap fasilitasi,” ungkap Christina dalam keterangannya, Selasa (23/5).
Ia misalnya menyebut salah satu produk olahan pangan yaitu kerupuk dan keripik tempe bisa dikirim ke pasar luar negeri untuk dijual. Selain itu ia juga mendorong produk olahan tempe dan tahu untuk merambah pasar digital.
“Tentu dengan kemasan menarik, apa yang dihasilkan para perajin selain menjual tempe dan tahu segar setiap harinya perlu disiapkan produk olahan yang bagus dengan kemasan menarik, agar siap bersaing melalui pemasaran online,” katanya.
Christina yang selama ini banyak membangun jaringan dengan Pekerja Migran Indonesia di berbagai negara meyakini bahwa produk olahan tempe dan tahu sanggup bersaing dengan produk olahan lain untuk dijual di luar negeri.
“Saya optimis dengan kemudahan pengiriman sekarang ini dari Jakarta ke berbagai tempat di luar negeri maka produk olahan tempe dan tahu perajin kita akan makin luas pasarnya, produktivitasnya makin besar dan tentu menjadi harapan agar perajin tahu dan tempe kita bisa sejahtera,” pungkas Christina.
May
Kemenparekraf Promosikan Parekraf Indonesia ke Pasar Arab Saudi dalam RTF 2023
Written by Thiodor
VOInews, Riyadh: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempromosikan potensi parekraf Indonesia ke pasar Arab Saudi dengan berpartisipasi dalam Riyadh Travel Fair (RTF) 2023. Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf/Baparekraf, Ni Made Ayu Marthini, dalam keterangannya Senin (22/5/2023) mengatakan kegiatan yang dilaksanakan untuk ke-13 kalinya ini digelar pada 22-24 Mei 2023 di The Arena, Granada Square Exit 9, Riyadh, sebagai upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asal Arab Saudi ke Indonesia.
"Pada RTF 2023 ini Paviliun Indonesia akan memamerkan lima Destinasi Super Prioritas dan Bali, Logo ASEAN Indonesia 2023 dan Logo Southeast Asia ‘A Destination For Every Dream’ yang akan menghiasi Paviliun Indonesia sebagai komitmen untuk turut memasarkan ASEAN sebagai single tourism destination,” kata Made.
Dalam kesempatan ini, kata Made, Kemenparekraf berkolaborasi dengan Industri pariwisata Indonesia serta Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh untuk melakukan promosi di level global. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan bisa tercipta orkestrasi dan langkah kolektif dalam memasarkan pariwisata Indonesia termasuk memperkenalkan 5 Destinasi Super Prioritas yaitu Danau Toba, Mandalika, Likupang, Labuan Bajo, dan Borobudur ke pasar Arab.
Direktur Pemasaran Regional II Kemenparekraf/Baparekraf, Cecep Rukendi menambahkan, sebelum pandemi COVID-19, Arab Saudi adalah salah satu pasar utama penyumbang wisman ke Indonesia. Tercatat pada 2019, jumlah kunjungan wisman asal Arab Saudi mencapai 157.512 pengunjung.
"Sayangnya dikarenakan adanya COVID-19, angka ini menurun pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 31.906 dan 2.053 kunjungan," kata Cecep.
Angka ini, kata Cecep, mulai meningkat di tahun 2022 dengan 46.508 kunjungan. Oleh karena itu, Kemenparekraf menargetkan wisatawan Arab Saudi yang berkunjung ke Indonesia sebesar 53.000 wisatawan pada 2023.
"Oleh karena itu Kemenparekraf terus berupaya keras untuk mendatangkan wisatawan mancanegara melalui implementasi program pemasaran strategis dengan berpartisipasi pada salah satu bursa pariwisata terbesar di Arab Saudi ini," ungkap Cecep.
May
Kemenkopolhukam kunker ke Sorong jaring aspirasi jelang pemilu
Written by agus santika
VOInews, Sorong : Deputi IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) Mayjen TNI Heri Wiranto melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Sorong, Papua Barat Daya, guna menjaring aspirasi terkait dengan potensi bencana jelang pemilu 2024, Senin (22/5).
Seperti dilaporkan Antara, Selasa (23/03/2023), Heri menjelaskan kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi dan gambaran yang lebih konkret dan komprehensif, terkait permasalahan sinergitas satkowil dengan berbagai stakeholder dalam rangka penanggulangan bencana alam dan perkembangan situasi politik, hukum dan keamanan dikaitkan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.
"Sehingga hasil yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk penyempurnaan rekomendasi deputi bidang Koordinasi Pertahanan Negara,” jelas Heri.
Dia menyebutkan, nantinya hasil dari kunjungan kerja ini, sebagai bahan laporan dan masukan kepada Menkopolhukam dalam rangka analisis permasalahan untuk menyusun rekomendasi kebijakan berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 serta langkah-langkah antisipatif dalam mencegah gangguan keamanan di Provinsi Papua Barat Daya.
"Karena Provinsi Papua Barat Daya merupakan salah satu dari pemekaran Daerah Otonomi Baru di Papua masuk dalam kategori daerah rawan bencana," sebut Heri.
Berdasarkan peta bencana 2020 yang dikeluarkan oleh BNPB, kata Heri, dari 5 kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua Barat Daya, dominan bencana yang terjadi adalah bencana banjir dan longsor.
Kemudian, berhadapan dengan kondisi itu, tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum 2024 telah resmi ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024.
Heri menilai, bencana yang bersinggungan dengan tahapan pemilu membawa dampak antara lain rusaknya daftar pemilih, infrastruktur pendukung, pemindahan lokasi tempat pemungutan suara (TPS), terhambatnya pengadaan dan jalur distribusi logistik hingga penundaan pergantian pemerintahan.
"Karakteristik keteraturan dan kepastian yang dituntut dalam penyelenggaraan pemilu bertolak belakang dengan karakteristik bencana yang penuh dengan ketidakpastian dan berpotensi mengacaukan penyelenggaraan pemilu," ungkap Heri.
Dia menyebutkan bahwa untuk klasifikasi daerah rawan di Papua Barat Daya adalah Kabupaten Maybrat.
"Itulah tujuan kami turun ke kota ini untuk mendengar banyak hal terkait kondisi dan potensi bencana sehingga nantinya menjadi dasar bagi kami untuk menganalisa," pungkas dia.(gus)