July
Pemulangan 13 WNI Terduga Korban TPPO dari Thailand: Negara Menegaskan Komitmen dalam Perlindungan WNI
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Sebanyak 13 warga negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) akhirnya tiba dengan selamat di tanah air pada Jumat (07/07) sore. Keberhasilan pemulangan mereka merupakan hasil kerja sama antara Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok dan Yangon, Kementerian Luar Negeri, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), serta RPTC Kementerian Sosial.
Dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta disebutkan, para WNI tersebut sebelumnya bekerja di sebuah perusahaan di Myawaddy, Myanmar, yang ternyata terlibat dalam praktik penipuan online. Lokasi tersebut terletak di wilayah konflik yang sulit dijangkau oleh aparat hukum Pemerintah Myanmar.
“Pada tanggal 7 Juni 2023, ke-13 WNI berhasil melarikan diri dari perusahaan tersebut dan menyeberang ke Maesot, Thailand,” tulis Kemlu.
KBRI Bangkok dengan sigap memberikan perlindungan dan mendampingi mereka selama proses pemeriksaan oleh otoritas Thailand. Selama waktu itu, KBRI tetap memastikan keamanan dan kebutuhan para WNI terpenuhi dengan baik.
“Setelah ditetapkan sebagai korban TPPO oleh Tim Multi Disiplin di Maesot, proses pemulangan para WNI dapat segera dilakukan dengan bantuan dari KBRI Bangkok,” tulis Kemlu.
Melalui koordinasi yang intensif dengan otoritas Thailand, para WNI akhirnya dilepaskan dan disambut oleh Deputy Permanent Secretary Kementerian Sosial Thailand serta perwakilan dari KBRI Bangkok. Para WNI ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia, antara lain Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Pemulangan mereka menunjukkan komitmen yang kuat dari negara dalam melindungi WNI di tengah situasi keamanan yang kompleks dan berisiko di Myanmar,” tulis Kemlu.
Pemerintah Indonesia terus meningkatkan langkah-langkah pencegahan, termasuk penegakan hukum yang tegas terhadap para rekruter dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai modus penipuan sebagai online scammer.
Pemulangan 13 WNI terduga korban TPPO ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap WNI di luar negeri. Kementerian Luar Negeri RI pun menekankan komitmen pemerintah untuk terus mengawal dan memastikan keamanan serta kepentingan para WNI di manapun mereka berada.
July
Wilayah Sagaing dan Magway Prioritas Bantuan Kemanusiaan AHA Center
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melaporkan langkah maju yang dicapai terkait bantuan kemanusiaan untuk rakyat Myanmar yang berada di tengah konflik. Menurutnya, AHA Center sebagai penyalur bantuan telah mendapatkan akses untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ASEAN kepada masyarakat Myanmar yang membutuhkan. AHA Center juga telah berhasil menyelesaikan Joint Needs Assessment dan telah menyalurkan bantuan tahap awal pada Mei 2023.
“Saat ini AHA Center sedang mempersiapkan penyaluran bantuan kepada 400 rumah tangga atau sekitar 1.450 orang IDPs (Internally Displaced Persons). Wilayah Sagaing dan Magway akan menjadi salah satu prioritas selanjutnya,” kata Menlu dalam keterangan yang disampaikan di Jakarta, Jumat (7/7).
Lebih lanjut, Menlu Retno juga menyampaikan, ASEAN melalui AHA Center juga telah bertindak cepat membantu korban badai siklon Mokha. Bantuan itu bernilai sekitar USD1,6 juta.
“Secara bilateral, Indonesia telah menyampaikan bantuannya pada 26 Juni 2023 sebanyak 45 ton dengan nilai lebih dari USD0,5 juta berupa makanan siap saji, terpal, tenda, peralatan pertukangan, generator, selimut, serta air minum yang diperlukan para korban siklon Mokha, khususnya di wilayah Rakhine State, Myanmar,” tambahnya.
Dalam berbagai komunikasi, Indonesia juga mendengar adanya informasi tentang kebutuhan vaksin terutama untuk anak-anak. Menurut Retno, Indonesia tengah meminta data mengenai kebutuhan vaksin dan siap untuk berkontribusi.
“Semua pihak harus berkomitmen untuk penyaluran bantuan kemanusiaan dengan prinsip no one left behind dan tidak mempolitisir bantuan kemanusiaan. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas semua pihak,” katanya.
July
Menlu Retno: Dialog Inklusif Merupakan Satu-Satunya Cara Wujudkan Perdamaian di Myanmar
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan dialog yang inklusif merupakan satu-satunya cara untuk mewujudkan perdamaian di Myanmar. Hal itu ia sampaikan dalam keterangan yang disampaikan terkait kesiapan Indonesia menggelar ASEAN Ministerial Meetings/Post Ministerial Conference ke-56 di Jakarta, Jumat (7/7).
“Dialog inklusif merupakan satu-satunya way forward. Jika para pihak menginginkan perdamaian yang durable di Myanmar,” katanya.
Retno Marsudi menjelaskan Indonesia menjalankan prinsip menjadikan Konsensus Lima Poin (5PC) sebagai rujukan utama, menjadikan keputusan para pemimpin ASEAN sebagai dasar bertindak, menjaga nilai-nilai dan prinsip-prinsip Piagam ASEAN dan siap untuk menjembatani perbedaan, dalam upaya penyelesaian konflik di Myanmar. Menurutnya, dialog dengan semua pihak adalah kunci dalam mengimplementasikan 5PC.
“Dalam waktu hampir 7 bulan, Indonesia telah melakukan engagements yang sangat intensif dan secara inklusif. 110 engagements telah dilakukan, baik berupa pertemuan in person, virtual, maupun melalui percakapan per telepon,” kata Menlu Retno.
Ia menjelaskan, dialog yang intensif dan inklusif penting untuk dilakukan dan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan, mendengarkan posisi masing-masing pihak, dan mencoba membangun jembatan untuk mempersempit perbedaan. Selain itu, menurutnya, dialog juga penting untuk mendorong de-eskalasi kekerasan dan menolak penggunaan kekerasan, mendorong dialog inklusif, serta mengajak semua pihak untuk membantu dan mendukung pemberian bantuan kemanusiaan dengan prinsip ‘tidak ada seorangpun yang ditinggalkan.’
“Engagements bukan merupakan tujuan namun merupakan alat untuk mencapai tujuan yaitu dialog inklusif untuk mencapai perdamaian yang durable,” katanya.
Retno menjelaskan, dialog merupakan building block yang pertama. Saat ini, menurutnya, sudah waktunya untuk mulai membangun building block kedua yaitu mendorong dialog antara para pihak menuju dialog inklusif nasional.
Selain dengan para pihak di Myanmar, menurut Retno, Indonesia juga membangun komunikasi dengan negara-negara tetangga Myanmar dan pemain kunci lainnya.
“Dengan pesan utama agar mereka mendukung implementasi 5 points consensus,” tutupnya.
Selain itu, ASEAN juga masih sangat prihatin dengan masih meningkatnya penggunaan kekerasan di Myanmar yang mengakibatkan korban sipil dan hancurnya fasilitas umum. Menurut Menlu Retno, hal ini harus segera dihentikan.
"Di semua engagements yang dilakukan Indonesia dengan semua pihak di Myanmar, dorongan untuk menghentikan kekerasan ini terus disampaikan dan menjadi prioritas," katanya.
July
VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, situasi dunia saat ini masih dipenuhi dengan rivalitas tinggi termasuk konflik di Ukraina. Menurutnya, kondisi ini telah berdampak pada suasana pembahasan di semua forum multilateral dan internasional. Oleh karena itu, menurutnya, ASEAN memiliki peran yang semakin penting untuk memainkan sentralitasnya.
“Di dalam situasi seperti ini, maka menjadi semakin penting bagi ASEAN untuk memperkuat soliditas dan kesatuannya agar dapat terus memainkan sentralitas,” kata Retno dalam keterangan yang disampaikan di Jakarta, Jumat (7/7).
Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan ASEAN Ministerial Meetings/Post Ministerial Conference (AMM/PMC) pada 11-14 Juli mendatang. Menurut Retno, AMM/PMC merupakan salah satu mekanisme ASEAN yang memiliki peran penting sebagai pendorong perdamaian dunia berdasarkan prinsip-prinsip Piagam PBB, Piagam ASEAN dan Hukum Internasional.
Terkait hal ini, Retno Marsudi menjelaskan, untuk menjaga stabilitas, perdamaian dan ketahanan ekonomi kawasan, pertemuan AMM/PMC akan ditekankan pada upaya penegakan prinsip di ASEAN Charter hingga penguatan diplomasi pencegahan.
“Pertama, memperkuat penegakan prinsip-prinsip di ASEAN Charter dan berbagai tata perilaku seperti TAC, SEANWFZ maupun AOIP guna terciptanya perdamaian, keamanan, stabilitas dan kemakmuran kawasan,” kata Retno.
Selain itu, menurutnya, pertemuan AMM/PMC juga akan dimanfaatkan untuk memperkuat upaya mengatasi, mencegah dan penyelesaian permasalahan antar negara (CBM) dan diplomasi pencegahan (preventive diplomacy).
“Dalam kaitan ini, saya akan mendorong agar mekanisme China, Japan, Korea dapat direvitalisasi kembali. Mekanisme ini sangat penting bagi stabilitas dan kemakmuran kawasan,” katanya.
Lebih lanjut Retno menambahkan, pertemuan AMM/PMC juga akan mendorong Nuclear Weapon States (NWS) untuk aksesi Protokol Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ), penyelesaian Guidelines untuk mempercepat penyelesaian negosiasi Code of Conducts di Laut China Selatan dan menyelesaikan pembentukan ASEAN Maritime Outlook.
“Outlook ini akan menjadi dokumen yang sangat strategis untuk memperkuat sinergi dan menghindari duplikasi kerjasama maritim, yang selama ini dilakukan oleh badan sektoral ASEAN dan sebagai rujukan negara mitra dalam kerja sama maritim dengan ASEAN,” katanya.
Menlu Retno juga menyampaikan, AMM/PMC juga akan membahas kerja sama konkret dalam rangka memperkuat ketahanan pangan, arsitektur kesehatan kawasan, penguatan kerja sama maritim dan transisi energi termasuk ekosistem kendaraan listrik.
“Hasil pembahasan dari berbagai isu ini akan disampaikan ke KTT ke-43 bulan September mendatang,” katanya.
Pada pertemuan AMM/PMC ke-56 tahun 2023 juga untuk pertama kalinya implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) diarusutamakan dalam pembicaraan dengan negara mitra, dengan fokus pada pembahasan kerja sama konkret. Menurut Retno, prinsip utama AOIP adalah inklusifitas dan membangun kerja sama konkret.
“Oleh karena itu, ASEAN siap melakukan kerja sama dengan mitra manapun dalam rangka implementasi AOIP dan ini tercermin dalam berbagai dokumen ASEAN dengan mitra, baik di tingkat politis maupun tingkat teknis seperti pembuatan kerja sama yang konkret,” tambahnya.
Dalam AMM/PMC ke-56, ASEAN juga akan memperkuat hubungan dengan Asosiasi Negara-negara Pesisir Samudera Hindia (IORA) dan Forum Kepulauan Pasifik (PIF).
“Engagement dengan IORA dan PIF akan dilakukan pada KTT September nanti. Roadmap MoU kerja sama sekretariat antara Sekretariat ASEAN dan Sekretariat PIF terus dimatangkan,” kata Retno.
Retno Marsudi pun menyampaikan komitmen Indonesia sebagai tuan rumah AMM/PMC dan Ketua ASEAN. Menurutnya, Indonesia akan berusaha maksimal agar dialog dan pembahasan selama berlangsungnya AMM/PMC berlangsung konstruktif.
“Indonesia siap menjembatani semua perbedaan yang muncul dan kita siap mencoba agar pembahasan dapat menghasilkan kerja sama konkret yang akan dapat dibawa ke KTT ke-43 bulan September nanti. Tentunya, dukungan negara anggota ASEAN dan negara mitra ASEAN sangat diharapkan,” tutupnya.