31
May


VOInews, Jakarta: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan wisata petualangan dapat mendorong industri wisata alam dan petualangan serta berkontribusi pada kelestarian alam di Indonesia. Menurut Sandiaga dalam pernyataan di Jakarta, Selasa, wisata petualangan juga memiliki potensi besar dalam mendorong pergerakan wisatawan pascapandemi. Kecenderungan ini terus menampakkan tren meningkat seiring hadirnya ceruk pasar atau niche market yang berbasis pada variasi atraksi minat khusus.

Oleh karena itu, lanjut dia, pelaku industri pariwisata Indonesia terutama tur operator dan agen perjalanan perlu memanfaatkan peluang ini untuk bergabung dan berpromosi dalam wisata petualangan. Sandiaga pun menyambut baik kembalinya pergelaran pameran kegiatan luar ruang atau outdoor Indofest 2023 yang dijadwalkan berlangsung pada 1-4 Juni 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Menparekraf juga mengapresiasi pemilihan tanggal penyelenggaraan acara yang bertepatan dengan momen libur panjang karena dapat menarik minat pengunjung. (ANTARA)

31
May

VOInews, Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan anak muda yang berani menjadi pemimpin sangat dibutuhkan, karena kepemimpinan Indonesia saat memasuki usia emas pada 2045 berada di tangan generasi muda. Demikian disampaikan Moeldoko saat memberikan kuliah umum di Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja, Sulawesi Selatan, sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.Kepemimpinan anak muda, kata Moeldoko, sangat dibutuhkan, karena Indonesia akan menghadapi tantangan bonus demografi. Tantangan bonus demografi yang dimaksud adalah jumlah penduduk Indonesia yang memasuki usia produktif akan mencapai 64 persen dari total penduduk sekitar 297 juta jiwa pada 2030-2040, sehingga Indonesia berpeluang untuk menjadi negara maju dengan kenaikan pendapatan per kapita.


Dalam kuliah umum itu, Moeldoko juga berpesan agar anak muda tidak takut menjadi pemimpin. Mantan Panglima TNI itu mengatakan untuk menjadi pemimpin, dibutuhkan keberanian untuk mengambil risiko, menghadapi perubahan dan tantangan, hingga berani mengabaikan penghinaan dari orang lain. Menurut Moeldoko, pemerintah terus mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pembangunan SDM bukan hanya soal pendidikan, melainkan juga terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan kesehatan. Untuk itu, saat ini pemerintah terus bekerja keras menekan angka penanganan kemiskinan ekstrem dan tingkat kekurangan gizi kronis (stunting). (ANTARA)

31
May

VOInews, Jakarta: Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan prestasi olahraga nasional sudah mengalami cukup banyak peningkatan dalam satu tahun terakhir. Wapres saat memimpin Rapat Tingkat Menteri tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, mengatakan peningkatan prestasi olahraga nasional tersebut salah satunya adalah perolehan medali yang melampaui target pada ajang SEA Games 2023 Kamboja.

Wapres menyampaikan Rapat tentang DBON merupakan tindak lanjut dari rapat tingkat menteri tahun lalu yang membahas kesiapan dan komitmen masing-masing kementerian dan lembaga dalam mendukung pelaksanaan DBON guna semakin memajukan olahraga nasional. Pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) merupakan kerja bersama antarkementerian/lembaga untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional dalam jangka panjang, termasuk di tingkat daerah dan mengoptimalkan berbagai sumber daya yang ada serta melibatkan para pihak dari kalangan non-pemerintah. (ANTARA)

30
May
 
 
VOInews, Bandung: Anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) Lolly Suhenty berharap Penyuluh Informasi Publik (PIP) bentukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Kementerian Agama dapat terlibat memberikan informasi kepemiluan yang sahih sekaligus terlibat menjadi bagian pengawasan partisipatif. Menurutnya pengawasan pemilu memiliki urgensi tinggi, sehingga perlu dilakukan secara bersama-sama.
 
"Pemberian informasi ini sebagai deteksi dini yang perlu diimplementasikan. Penyuluhan tepat itu sesuai kebutuhan karena itu Bapak/Ibu sebagai penyuluh informasi publik dapat terlibat memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat," katanya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Optimalisasi Peran Penyuluh Informasi Publik dalam Sosialisasi Pemilihan Serentak 2024 yang diselenggarakan Kemenkominfo di Bandung, Selasa (30/5/2023).
 
Mengutip siaran pers Bawaslu, Lolly menjelaskan bahwa Bawaslu telah membuat setidaknya enam tantangan pemilu. "Pertama, netralitas penyelenggara pemilu. Kedua, pelaksanaan tahapan pemilu di provinsi baru. Ketiga, potensi polarisasi masyarakat. Keempat, mitigasi dampak penggunaan media sosial (medsos). Kelima, pemenuhan hak memilih dan dipilih. Dan keenam politik uang yang masih marak," jelasnya.
 
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu itu lantas menunjuk dampak penggunaan internet, khususnya media sosial yang dapat membuat polarisasi masyarakat sekaligus membuat perpecahan dengan berbagai informasi tidak benar atau hoaks. Dirinya membuka data, pengguna internet di Indonesia 204,7 juta atau 73,7% dari total penduduk.
 
"Untuk pengguna aktif medsos 191,4 juta atau 68,9% dari total penduduk yang pada tahun 2022 meningkat 21 juta atau 12,6% dibandingkan tahun 2021.Waktu rata-rata pengguna medsos 8 jam 36 menit dengan kelompok terbesar sebanyak 64,6% berusia 18 sampai 34 tahun," ungkapnya.
 
Dengan data tersebut, lanjutnya, ada tantangan Pemilu 2024 dengan dampak penggunaan internet dan medsos yang makin masif. "Faktanya penyebaran hoaks, fitnah, dan disinformasi paling banyak di medsos dan hoaks paling banyak bertema politik. Ini kalau dibiarkan membuat polarisasi yang bisa menyebabkan ketidakpercayaan kepada penyelenggara pemilu maupun hasil pemilu, bahkan bisa menimbulkan berbagai tindak kekerasan. Karena itu, kita perlu bersama-sama memberikan informasi yang benar," ajak dia.
 
Lolly menegaskan, pemilu yang berintegritas adalah milik bersama. Pengawasan pemilu, imbuhnya, memiliki urgensi tinggi sebagai kontrol tak ada penyalahgunaan regulasi sekaligus sebagai 'check and balances' untuk mewujudkan keadilan pemilu.
 
"Jumlah pengawas pemilu tidak sebanding dengan oknum pelanggar pemilu yang begitu banyak ditambah wilayah Indonesia begitu luas terutama di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Bawaslu membutuhkan kolaborasi dan konsolidasi semua elemen masyarakat dalam mengawasi pemilu," tutur mantan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat tersebut.
 
Dia menyatakan, telah ada kolaborasi Bawaslu dengan Kemenkominfo dalam melakukan pengawasan konten internet dan media sosial. Karenanya, perlu pula peningkatan kerja sama dengan PIP sebagai pengawas partisipatif pemilu. "Mari kita bersama-sama saling mengingatkan dan bisa menjadi bagian pengawasan partisipatif bersama Bawaslu," tutupnya.(gus)