VOInews, Jakarta: ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menyepakati Panduan (Guidelines) untuk mempercepat perundingan Kode Etik (Code of Conduct) di Laut Tiongkok Selatan (LTS). Panduan tersebut diadopsi dalam pertemuan para Menlu ASEAN dengan Direktur Urusan Luar Negeri Komite Pusat Partai Komunis Tiongkok, Wang Yi, di Jakarta, Kamis (13/7).
Menlu RI Retno Marsudi dan Direktur Wang Yi bersama-sama memimpin jalannya pertemuan. Dalam sambutan pembukaan, Menlu Retno menyampaikan bahwa RRT adalah mitra penting ASEAN dalam menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik selama lebih dari tiga dekade.
Secara ekonomi, RRT adalah mitra dagang terbesar ASEAN. Begitu juga sebaliknya, ASEAN adalah mitra dagang terbesar RRT. Perdagangan keduanya mencapai USD 975 miliar. RRT juga menjadi sumber investasi asing terbesar keempat bagi ASEAN dengan nilai USD 13,8 miliar di tahun 2021.
“Kemitraan kita semakin penting di tengah tantangan yang semakin meningkat,” kata Menlu Retno.
Tahun ini hubungan keduanya menorehkan sejarah penting, yaitu penyelesaian Panduan untuk mempercepat perundingan negosiasi COC yang efektif dan substantif, penyelesaian pembacaan kedua atas draf tunggal perundingan COC, serta peringatan 20 tahun aksesi RRT atas Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (TAC).
“Capaian ini harus terus membangun momentum positif untuk mempererat kemitraan yang memajukan paradigma inklusivitas dan keterbukaan, menghormati hukum internasional termasuk UNCLOS 1982, dan mendorong kebiasaan dialog dan kolaborasi,” ujar Retno.
Kedua pihak harus bekerja keras untuk memperkokoh kemitraan tersebut. RRT harus menjadi mitra terpercaya ASEAN dalam merawat arsitektur kawasan yang terbuka dan inklusif.
“Hanya dengan begitu kita bisa mencapai kerja sama yang win-win demi terciptanya perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bersama di Indo-Pasifik,” kata Menlu Retno.
Menlu Retno minta dukungan RRT terhadap implementasi konkret ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), termasuk rencana penyelenggaraan ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF) bulan September mendatang.
Sebagai Ketua, Menlu RI juga membacakan pernyataan bersama ASEAN. Hal-hal yang diangkat dalam pernyataan bersama antara lain: pentingnya kepatuhan terhadap TAC, adopsi Panduan percepatan perundingan COC, dukungan terhadap implementasi AOIP, kerja sama ekonomi, penguatan resiliensi kesehatan, dan
people-to-people contact.
Sementara itu, RRT sampaikan dukungan terhadap TAC dan sentralitas ASEAN dalam pembangunan arsitektur kawasan inklusif. RRT juga mengangkat sejumlah area kerja sama prioritas, seperti pertanian, pengembangan kendaran listrik, ekonomi biru, dan people-to-people contacts.
Pertemuan mendorong peningkatan kerja sama ekonomi ASEAN-RRT, termasuk penyelesaian negosiasi Free Trade Areement (FTA) 3.0, untuk memperkuat hubungan dagang dan rantai pasok kawasan. Pertemuan juga menekankan pentingnya revitalisasi konektivitas paska-pandemi, termasuk realisasi komitmen RRT dalam pembangunan infrastruktur kawasan.
Selain itu, pertemuan mendorong kerja sama penanganan perubahan iklim, termasuk untuk memastikan ketahanan pangan kawasan, serta pengembangan energi baru dan terbarukan, dan menyambut baik kemajuan dalam proses negosiasi terkait Laut Tiongkok Selatan (LTS).
Pertemuan juga mengadopsi Guidelines for Accelerating the Early Conclusion of an Effective and Substantive COC.
foto: Kemlu
VOInews, Jakarta : Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Timor Leste Bendito Dos Santos Freitas di sela-sela pertemuan Post-Ministerial Conference (PMC) ASEAN di Jakarta (13/7).
Kedua Menlu membahas peningkatan kerja sama ekonomi dan isu perbatasan.
Kedua Menlu menegaskan bahwa pembangunan Zona Ekonomi di perbatasan Nusa Tenggara Timur dan kawasan Oe-Cusse Ambeno menjadi prioritas pemerintah kedua negara.
Terkait perbatasan, kedua Menlu sepakat untuk menuntaskan penyelesaian perbatasan darat di dua segmen yang telah lama tertund. Pembahasan batas laut akan dilakukan setelah batas darat dituntaskan.
Menlu Timor Leste sampaikan apresiasi terhadap semua dukungan Indonesia selama ini kepada Timor Leste, termasuk di ASEAN. Sudah menjadi komitmen Menlu Bendito untuk terus bekerjasama dengan Indonesia dalam memajukan hubungan kedua negara.
VOInews, Jakarta : Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly akan mengumumkan program baru ASEAN-Inggris senilai hingga 25 juta poundsterling (setara Rp500 miliar) dalam pendanaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN dan pengentasan kemiskinan.
Mengutip laporan ANTARA, pengumuman program baru itu akan dilakukan saat Cleverly menghadiri pertemuan Menteri Luar Negeri Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta pada 13-14 Juli, menurut keterangan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, Kamis (13/07/2023).
Program baru tersebut akan dilaksanakan dengan melibatkan keahlian Inggris di sektor perdagangan, regulasi, dan layanan keuangan ke kawasan tersebut untuk lima tahun ke depan, kata Kedubes Inggris. Dalam pertemuan Menlu ASEAN-Inggris, Pemerintah Inggris akan berfokus pada kerja sama yang lebih luas dengan para mitra di bidang keamanan, stabilitas dan kemakmuran.
Pada kesempatan itu Cleverly akan menyampaikan dukungan Inggris untuk ASEAN yang kuat dan bersatu sebagai pusat untuk menjaga wilayah Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.
“Keamanan dan ekonomi Inggris dan Asia Tenggara terhubung lebih erat daripada sebelumnya. Itulah sebabnya kami meningkatkan hubungan jangka panjang dengan pasar yang dinamis dan berkembang pesat di seluruh kawasan ini, dan menunjukkan dukungan kami untuk ASEAN yang kuat dan bersatu – yang sangat penting bagi kemakmuran dan stabilitas Indo-Pasifik," ujarnya.
Cleverly juga akan menjelaskan bagaimana Inggris memanfaatkan keahlian terbaiknya untuk mendukung kinerja ASEAN, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, dan iklim.
Selain itu, menurut dia, Inggris berkomitmen untuk membuat kawasan Asia Tenggara menjadi lebih aman, mulai dari memimpin respon Dewan Keamanan PBB terhadap krisis di Myanmar, hingga terlibat dengan angkatan laut di seluruh kawasan serta mendanai pelatihan berkualitas tinggi tentang keamanan maritim demi mengamankan jalur-jalur pelayaran yang aman dan terbuka.
Sementara itu Duta Besar Inggris untuk ASEAN Sarah Tiffin mengatakan bahwa partisipasi Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Indonesia pekan ini menegaskan kembali komitmen Inggris terhadap hubungan Inggris dengan ASEAN.
"Kami mendukung sentralitas ASEAN, dan visi yang jelas yang tertuang dalam ASEAN Outlook untuk Indo-Pasifik, yang dipimpin oleh Indonesia sebagai Ketua ASEAN. Indo-Pasifik adalah wilayah yang penting bagi dunia, dan Inggris akan menjadi Mitra Dialog yang terpercaya dan berkomitmen untuk ASEAN, bekerja sama untuk menjamin keamanan, stabilitas dan kemakmuran," katanya.
Inggris dan ASEAN bekerja sama untuk mewujudkan 'Rencana Aksi 2022-2026' untuk meningkatkan kehidupan di seluruh kawasan. Program pendidikan untuk anak perempuan, dan perempuan dalam isu keamanan dan perdamaian, telah diluncurkan. Selain program ekonomi yang diumumkan pada Kamis, Inggris tengah menyiapkan tawaran kerja sama dengan ASEAN di bidang iklim hingga kesehatan, keamanan siber, serta kerja sama maritim.
Hal ini menambah fokus kinerja Inggris yang lebih luas di Indo-Pasifik, seperti program Aksi Iklim untuk Ketahanan Asia, yang meningkatkan ketahanan rumah-rumah dan infrastruktur terhadap dampak perubahan iklim, kata Kedubes Inggris. Inggris menjadi Mitra Dialog ASEAN pada Agustus 2021, dan merupakan mitra baru pertama ASEAN dalam 25 tahun.
Rencana Aksi 5 Tahun ASEAN-Inggris disepakati pada 2022, yang menetapkan bagaimana Inggris akan mengimplementasikan Dialog Kemitraannya dan mencakup bidang-bidang prioritas: Kerja sama Politik dan Keamanan, Kerja sama Ekonomi, Kerja sama SosialBudaya, Kerja sama Lintas Pilar dan Penguatan Kelembagaan ASEAN.
VOINEWS, Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendorong ASEAN dan Selandia Baru memperkuat kerja sama dalam mempertahankan stabilitas Indo-Pasifik, termasuk di dalamnya kawasan Pasifik. Menlu Retno menyampaikan bahwa Selandia Baru merupakan mitra penting ASEAN di kawasan Pasifik.
“Mengetahui negara-negara Pasifik menghadapi banyak tantangan pembangunan termasuk perubahan iklim dan masalah terkait lautan. Sebagai tetangga terdekat mereka, kita harus turun tangan dan memberikan dukungan. Kemitraan kita harus menghasilkan kerja sama yang konkrit sejalan dengan AOIP,” kata Menlu Retno dalam pertemuan ASEAN-New Zealand Post Ministerial Meeting, di sela Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN ke-56, di Jakarta, Kamis (13/7).
Dalam pertemuan itu, Menlu Retno menyampaikan apresiasi dan menyambut baik penandatanganan amandemen ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA). Selain itu dirinya juga mengakui peran penting Selandia Baru sebagai penghubung ASEAN di kawasan Pasifik.
Terkait stabilitas di Pasifik, Menlu Retno menyampaikan bahwa stabilitas kawasan Pasifik merupakan bagian integral dengan stabilitas di Indo-Pasifik. Untuk itu, ASEAN dan Selandia Baru harus memperkuat kerja sama untuk merawat strategic trust di kawasan dan menjunjung hukum internasional, termasuk prinsip kedaulatan dan integritas teritorial.
“Kami berharap Selandia Baru terus mendukung sentralitas ASEAN dalam membentuk tatanan kawasan dan mempromosikan kolaborasi di Pasifik,” ujar Menlu Retno.
Menlu Retno juga mengharapkan peran Selandia Baru dalam menjembatani kerja sama ASEAN di Pasifik, termasuk mengenai rencana kerja sama antar sekretariat antara ASEAN dan Pacific Island Forum (PIF).
Dalam pertemuan ini, negara-negara ASEAN mendorong penguatan kerja sama di bidang ekonomi, maritim dan kelautan, pemenuhan komitmen terhadap Paris Agreement, kerja sama kontra terorisme, dan penanggulangan perdagangan manusia. Negara-negara ASEAN juga harapkan Selandia Baru mendukung posisi bersama ASEAN terkait Laut Tiongkok Selatan.