June
Bawaslu RI Minta Pengawasan Penyusunan DPTLN Sesuai Prosedur dan Gunakan Data Akurat
Written by agus santika
VOInews, Jakarta : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Lolly Suhenty meminta jajaran Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) melakukan pengawasan penyusunan daftar pemilih tetap luar neger (DPTLN) sesuai prosedur dan menggunakan data yang akurat.
Sebagaimana dikutip dari Siaran Pers Bawaslu, menurut Lolly Suhenty perlu melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI).
"Pada tanggal 20 dan 21 Juni 2023 menjadi momentum kita melakukan pengawasan dalam penyusunan DPTLN. Sehingga, Bapak/Ibu (harus) siap," katanya saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Penyusunan DPTLN yang dilakukan secara daring (dalam jaringan), Rabu (07/06/2023).
Dalam rapat yang dihadiri Panwaslu LN di sejumlah negara ini, Lolly mengingatkan perlunya mengikuti prosedur peraturan perundang-undangan. "Esensi pengawasan penyusunan DPTLN ini sesuai dengan prosedur, yaitu UU dan PKPU (Peraturan KPU)," sebutnya.
Dia menambahkan, hal yang juga penting dalam melakukan pengawasan penyusunan DPTLN, yakni menggunakan data yang akurat. "Data yang akurat artinya ketika nama masuk dalam DPT-LN, maka kita bisa dipertanggungjawabkan sebagai data pemilih yang telah keluar (ditetapkan)," tuturnya.
Apabila ditemukan data yang belum sinkron, dia melanjutkan, maka perlu melakukan koordinasi dengan PPLN. "Sehingga data pemilih ganda dapat dicoret. Koordinasi (juga) dengan KBRI dan KJRI," tegasnya.
Dia menambahkan, perlu mengetahui prosedur seperti memberikan data yang tidak dikenal sesuai Pasal 29 PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
"Kalau sudah koordinasi masih ditemukan masalah perlu ditandai data yang tidak dikenal. Jangan lupa ditandai dan dikoordinasikan dengan cepat kepada Bawaslu RI (pusat)," terangnya.
Lolly berharap pengawasan penyusunan DPTLN bisa berjalan maksimal. "Kuncinya dua tadi, ya: prosedurnya tepat, datanya akurat! Karena data yang akurat akan meminimalisir yang punya niatan curangbatau melanggar."
"Semoga seluruh upaya yang kita lakukan unutk mngawasi hak pilih akan mebawa kebaikan untuk demokrasi di Pemilu 2024," tutupnya.(gus
June
Menteri PUPR: Hidrologi kunci utama untuk mengantisipasi bencana
Written by Akbar
VOInews.id- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan ilmu hidrologi merupakan kunci utama dalam memitigasi dan mengantisipasi bencana hidrometeorologi di Indonesia. "Disaster hidrologi tidak hanya banjir, tetapi juga kekeringan. Dengan inovasi terapan ilmu hidrologi tentunya sangat menentukan keberhasilan dalam pengelolaan SDA secara keseluruhan. Menurut saya, hidrologi sangat menentukan di dalam kehidupan kita, hidrologi adalah basic science," ujar Basuki dalam keterangannya di Jakarta.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menambahkan, ilmu hidrologi adalah kunci fundamental yang sangat diperlukan untuk memecahkan permasalahan sumber daya air (SDA) yang terjadi dalam hal prediksi dan estimasi, sehingga dapat meminimalkan kerugian yang diakibatkan oleh bencana hidrometeorologi.
Basuki juga berharap ilmu hidrologi dan hidrologi terapan memegang peranan yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam mencari permasalahan dan mendapatkan solusi serta inovasi dalam mengatasi permasalahan sumber daya air (SDA).
Kementerian PUPR terus mendorong keterlibatan akademisi dan para ahli, khususnya yang tergabung dalam Masyarakat Hidrologi Indonesia (MHI) untuk memanfaatkan inovasi dan teknologi dalam memitigasi dan mengantisipasi bencana hidrometeorologi. Peran organisasi profesi sangat dibutuhkan dalam mendukung keberlangsungan profesionalisme bidang keairan Indonesia ke depan. Basuki menyampaikan apresiasi kepada Masyarakat Hidrologi Indonesia yang sampai saat ini masih semangat melestarikan ilmu hidrologi. Ilmu hidrologi juga merupakan kunci dalam mengelola sumber daya air yang lebih efektif dan berkelanjutan baik skala lokal maupun regional dan bahkan dunia.
Sementara itu Ketua Umum MHI yang juga Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Yudha Mediawan mengatakan, MHI adalah organisasi profesi yang dibentuk pada 7 Mei 1998 dengan tujuan meningkatkan mutu keahlian dan tanggungjawab para ahli Hidrologi Indonesia.
“MHI berkewajiban membangun kerja sama ilmiah dengan para ahli hidrologi, melalui seminar ilmiah untuk mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ilmu hidrologi dalam penyelesaian berbagai masalah keairan,” kata Yudha Mediawan.
antara
June
Menkopolhukam: Jangan sampai merusak persaudaraan di tahun politik ini
Written by Akbar
VOInews.id-mengingatkan semua pihak, khususnya bagi alumni Universitas Islam Indonesia, agar pada tahun politik ini jangan sampai merusak persaudaraan. "Saat ini kita sedang berada di tengah tahun politik, jadi saya berharap tidak merusak persaudaraan," kata Menkopolhukam Mahfud MD dalam video orasi kebangsaannya pada pelantikan IKA UII Provinsi Bengkulu, diterima di Bengkulu, Rabu.
Menkopolhukam Mahfud MD awalnya akan memberikan orasi kebangsaan pada pelantikan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA UII) Provinsi Bengkulu. Namun, pada waktu yang sama, ternyata Menko Mahfud harus mendampingi Presiden Joko Widodo yang melawat ke Malaysia sehingga menyampaikan orasi kebangsaannya lewat kiriman video.
Pada orasi itu, Mahfud menekankan agar semua pihak menjaga bangsa dan negara terhindar dari kehancuran atau kerusakan akibat kepentingan-kepentingan perorangan atau kelompok tertentu. "Kita sudah mendapat berkat rahmat dari Allah Tuhan Yang Mahakuasa, yaitu diberi sebuah negara dengan bangsa yang sangat luar biasa, rukun, gotong royong, bangsa yang hebat, manusianya yang hebat-hebat dengan segala keragamannya, dan juga kekayaan dan keindahan alamnya ini yang harus dijaga," kata dia.
Seluruh pihak, lanjut Mahfud MD, harus bersatu sebagai bangsa, selalu menjaga agar bangsa tetap dalam keadaan baik, termasuk ketika proses demokrasi, Pemilihan Umum 2024 yang tahapannya berlangsung saat ini. "Semua menjaga, jangan dirusak oleh kepentingan perorangan, jangan dirusak oleh kepentingan kelompok primordial. Mari bersatu sebagai bangsa," ujar Mahfud MD.
antara
June
Kemenkeu RI siapkan anggaran Pemilu 2024 mencakup potensi dua putaran
Written by agus santika
VOInews, Jakarta : Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia mengaku telah menyiapkan anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 yang mencakup kemungkinan adanya dua putaran pemilu (pemilihan presiden, Red).
"Kalau ada putaran kedua, kami sudah mempunyai dana kontingensi karena itu anggarannya cukup tinggi," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers usai acara Serah Terima Aset Eks BLBI, di Jakarta, Selasa (06/06/2023).
Seperti dilaporkan Kantor Berita Antara, Bendahara Negara tersebut menjelaskan dana pemilu disiapkan pada tahun anggaran 2023 dan 2024. Untuk penyelenggaraannya, dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Dengan begitu, Kemenkeu mengikuti siklus dan jadwal kedua lembaga tersebut untuk pencairan anggaran tahun 2023 dalam masa-masa persiapan, serta pencairan anggaran tahun 2024 untuk pelaksanaan pemilu.
Adapun untuk putaran pertama pemilu di bulan Februari 2024, Kemenkeu telah menyiapkan keseluruhan kebutuhan anggaran, mulai dari logistik, distribusi orang, saksi, dan lain-lain yang merupakan tanggung jawab Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Begitu pula untuk kebutuhan dana terkait aparat hukum dan kepolisian, hingga pemilihan kepala daerah (pilkada), telah dipersiapkan anggarannya pada tahun 2024. Meskipun untuk pilkada, kebutuhan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan lebih banyak daripada APBN.
"Kami perhitungkan ini secara detail tetapi tetap hati-hati dan efisien," ujarnya pula.
Dalam sidang kabinet, Menkeu bercerita kenaikan dan kebutuhan belanja pemilu setiap lima tahun di Indonesia tak luput menjadi pembahasan. Bahkan, jika terdapat kemungkinan adanya perselisihan, terdapat pula antisipasi anggaran.
Seluruh rencana anggaran Pemilu 2024 tersebut sedang disusun dalam APBN 2024 yang akan disampaikan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada saat pembacaan Nota Keuangan di bulan Agustus 2023.
"Detailnya sebagian masuk ke anggaran kementerian/lembaga, sebagian lagi dicadangkan jadi belum akan dikeluarkan anggarannya," ujar Sri Mulyani.(gus)