June
VOInews, Jakarta: Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengajak generasi muda lintas agama memerangi penyalahgunaan narkotika dengan menanamkan pemahaman berbagai modus peredaran dan penyelundupan barang haram tersebut. Hal itu dilakukan melalui dialog pemuda lintas agama bertajuk "Pemuda Bersatu Mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar)" yang ditutup dengan deklarasi bersama anti narkotika di Jakarta.
Demikian keterangan tertulis BNN dikutip Antara Minggu. Dalam kesempatan itu Kepala BNN Petrus Golose mengatakan narkotika merupakan salah satu kejahatan lintas negara dan selalu masuk dalam agenda pembahasan antarnegara. BNN menggandeng berbagai kalangan masyarakat untuk menggencarkan gerakan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Golose menyebut kegiatan dialog pemuda lintas agama tersebut menjadi bagian dari strategi pendekatan lunak BNN guna menjaring dukungan pencegahan penyalahgunaan narkotika.(antara)
June
Jelang pemilu 2024, BPIP : Ciptakan pemilu damai dimana ide dan gagasan yang diperdebatkan, bukan yang lain
Written by agus santika
VOInews, Jakarta : Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo menyampaikan sejumlah tantangan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa jelang bergulirnya Pemilihan Umum 2024.
“Tantangan kita adalah menciptakan pemilu damai dimana gagasan dan ide adalah yang menjadi perdebatan, bukan identitas, isu SARA, ataupun memori-memori masa 'keemasan' jaman dahulu,” paparnya di acara bertema "Membumikan Pancasila untuk Pemilu Damai dan Bermartabat" serta Deklarasi Pemilu Damai dan Bermartabat", yang digelar secara daring di Konsulat Jenderat Republik Indonesia di Frankfurt, Jerman, Sabtu (10/06/2023).
Seperti laporan yang diterima Antara di Jakarta, Minggu (11/06/2023), Benny melanjutkan, jika masyarakat memiliki nilai ketuhanan, mereka takut pada Tuhan, mereka mencintai Tuhan sehingga tidak akan menghancurkan martabat manusia lainnya.
“Maka, mereka yang mengamalkan nilai Pancasila tidak akan menjelek-jelekkan orang, menganggap orang lain dibawahnya, menganggap orang lain bisa ditindas, dan tidak memecah belah persatuan Indonesia,” tuturnya.
Menutup paparannya, Benny menyampaikan beberapa poin bagaimana demokrasi Pancasila tetap terjaga selama masa menyambut tahun pemilu 2024.
"Satu, elit politik mengedepankan Pancasila, sebagai etika publik dan alat pemersatu. Mereka tidak boleh bicara soal keluar dari Pancasila. Kedua, partai politik mengendalikan tim sukses dan sosial yang menyebarkan hoaks dan kebencian. Ketiga, partai politik mengedepankan nilai musyawarah mufakat. Keempat, penggiat media sosial menjadi pemutus kata bukan pengiya kata, menjadi kritis untuk menelaah informasi; anda harus menjadi wasit yang adil agar media sosial bukan penghancur tetapi menjaga persatuan Indonesia. Kelima, partisipasi publik diperlukan untuk menjaga moral dan pendidikan pemilih yang cerdas," katanya menjelaskan.
June
Titi: Data keterwakilan perempuan di setiap dapil perlu ditampilkan
Written by agus santika
VOInews, Semarang : Pegiat pemilu Titi Anggraini memandang perlu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menampilkan data persentase keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan untuk mengetahui kepatuhan partai politik dalam pemenuhan kuota kaum hawa di dapil.
"Dengan demikian, publik akan tahu apakah partai politik patuh memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam daftar bacaleg pada setiap dapil," kata Titi Anggraini seperti dikutip Kantor Berita Antara, Sabtu (10/06/2023) pagi.
Hal itu mengingat, kata pengajar Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) ini, pengajuan daftar bakal calon anggota legislatif (bacaleg) menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah berbasis daerah pemilihan (dapil).
Oleh karena itu, lanjut Titi, keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen harus dipenuhi parpol di setiap dapil sebagaimana dipraktikkan pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019.
Titi yang pernah sebagai Direktur Eksekutif Perludem menegaskan bahwa KPU RI harus membuka data per dapil agar publik bisa menilai kepatuhan partai politik. Pasalnya, ditengarai ada sejumlah dapil yang pengajuan caleg oleh partai politik yang keterwakilan perempuannya kurang dari 30 persen.
Sejak pihaknya meminta revisi atas Pasal 8 ayat (2) huruf a PKPU Nomor 10 Tahun 2023, kata dia, selalu menekankan tentang pemenuhan keterwakilan perempuan yang harus berbasis dapil, dan bukan agregat dari seluruh dapil nasional atau per wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
"Data yang kami temukan ada sejumlah dapil di beberapa daerah yang keterwakilan perempuannya kurang dari 30 persen," kata anggota Dewan Pembina Perludem ini.
Ia lantas mencontohkan di Sumatera Barat dan Banten, bahkan hampir di semua provinsi terdapat dapil yang keterwakilan perempuannya kurang dari 30 persen karena mengikuti ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a PKPU No. 10/2023.
Sebelumnya, pada hari Kamis (08/06/2023) KPU RI menyatakan seluruh partai politik peserta Pemilu 2024 telah memenuhi komposisi bakal calon anggota DPR RI perempuan dalam penyusunan daftar bakal caleg, sebagaimana amanat Pasal 246 ayat (2) UU Pemilu.
Namun, menurut Titi, ketentuan Pasal 246 ayat (2) UU No. 7/2017 mengatur tentang sistem semi zipper dalam penempatan nomor urut perempuan dalam daftar bakal caleg.
Titi yang merupakan salah satu pemohon uji materi PKPU No. 10/2023 menegaskan bahwa penempatan perempuan dalam daftar bacaleg itu tetap harus sesuai dengan ketentuan Pasal 245 UU Pemilu, yaitu memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.(gus)
June
Awasi Pengadaan dan Distribusi Logistik, Herwyn Minta Jajaran Bawaslu Perhatikan Soal Kotak dan Surat Suara
Written by agus santika
VOInews, Jakarta : Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) akan melakukan mitigasi dalam pengadaan logistik dan distribusi perlengkapan pemungutan suara Pemilu 2024. Hal tersebut perlu dilakukan, alasannya, menurut anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda karena adanya potensi kerawanan dalam pengadaan dan distribusi logistik pemilu, terutama soal kotak dan surat suara.
Sebagaimana dikutip dari siaran pers Bawaslu RI, Jumat (09/06/2023), Herwyn juga meminta kepada jajaran Bawaslu untuk melakukan pengawasan dengan cermat terkait pengadaan dan distribusi logistik Pemilu 2024 tersebut. Terlebih, kata dia, pembagian pencetakan surat suara Pemilu 2024 berbeda dengan pemilu sebelumnya.
"Keterlibatan pengadaan KPU RI surat suaranya hanya untuk Presiden/Wakil Presiden dan DPR, dan alat bantu tunanetra. Kalau provinsi pengadaan surat banyak dan ini menjadi perhatian kita karena sebagian besar surat suara ada di KPU Provinsi," jelas Herwyn saat membuka acara DKT Manajemen Risiko Pengadaan Logistik dan Distribusi Pemilu Serentak 2024 di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (8/6/2023) malam.
Herwyn JH Malonda berharap persoalan Pilkada 2020 tidak terjadi di Pemilu 2024 mendatang. Sebab, lanjut Herwyn, jika percetakan ada di luar provinsi, permasalahan yang sama kemungkinan dapat kembali terjadi.
"Mitigasi pencegahan perlu kita (Bawaslu) lakukan. Terkait lokasi percetakan, semakin jauh akan bermasalah dengan distribusi, apalagi bagi daerah yang geografisnya kepulauan, pegunungan," kata pria kelahiran Passo, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara ini.
Tidak hanya surat suara, Herwyn pun menyampaikan kotak suara bisa menjadi permasalahan jika spesifikasi kotak suara menurun baik dari ukuran maupun bahannya. Walaupun, dia menjelaskan dalam rapat bersama Komisi II DPR telah menyepakati kotak suara berbahan karton.
"Jika spesifikasi kotak suara turun apa akan berpengaruh dengan fungsinya yang menurun. Sehingga ini bisa menimbulkan masalah jika hal ini mengganggu berlangsungnya pemungutan suara karena kualitas kotak suara yang menurun," jelas Herwyn.
Jika ada kemungkinan spesifikasi kotak suara turun, Herwyn menegaskan Bawaslu perlu melakukan pengawasan dari pengadaan logistik. Walau begitu, dia melihat hal ini perlu dilakukan pencermatan lebih lagi terutama dalam penyesuaian Peraturan KPU terkait pengadaan logistik dan distribusi.(gus)