August
VOInews, Jakarta: Indonesia mendapat banyak komitmen khususnya di bidang investasi hijau yang menjadi daya tarik para stakeholders pada International Tourism Investment Forum (ITIF) 2023. Hal tersebut disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam The Weekly Brief with Sandi Uno, di Jakarta Senin (31/7). Sandiaga Uno menyampaikan pada forum tersebut ada beberapa Lembaga yang sepakat menjalin kerjasa sama, seperti UNDP, IFC, dan UNWTO.
Sementara itu untuk di dalam negeri, Sandiaga Uno menyampaikan, pemerintah berhasil menarik partisipasi dari Bank Indonesia dan stakeholders lainnya. Menurut Sandiaga Uno hasil penyelenggaraan ITIF masih ditabulasi, antara lain ada Letter of Intent antara Danau Toba dengan Nimo Enterprise, Letter of Interest Danau Toba dengan Mitra Jaya serta Kesepakatan antara Marta Tilaar dengan 3 Badan Otorita Pariwisata.
“Hasil penyelenggaraan internasional Tourisim Investement Forum masih kita tabulasi, tapi antara lain nih ada LOI atau letter of intent antara Danau Toba dan Nimo Enterprise nilainya sekitar 10 miliar, LOI atau Letter of Interest dari Danau Toba dengan Mitra Jaya ini jumbo komitmen yaitu 510 miliar dan Martha Tilaar dan tiga badan Otorita pariwisata”, ujar Sandiaga
Sandiaga Uno lebih lanjut menyampaikan, berdasarkan data yang ia peroleh, pada tahun 2022, Indonesia memperoleh dana investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) di sektor pariwisata sebesar 225,28 miliar dolar AS dan investasi langsung domestik (Domestic Direct Investment) sebesar 577,87 miliar dolar AS. Ia pun menyampaikan pada kuartal pertama 2023, Indonesia telah memperoleh investasi sebesar 803,15 miliar dolar AS.
Investasi hijau yang dimaksud adalah investasi yang mengedepankan keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan di sektor pariwisata dan tren ini akan terus berlanjut di masa mendatang. Di masa pandemi COVID-19 Kemenparekraf mengembangkan protokol CHSE (cleanliness, health, safety, and environmental sustainability) sebagai upaya meningkatkan kepercayaan wisatawan dan investor sebagai upaya mengembangkan sektor pariwisata yang berkelanjutan lingkungan.
August
Wapres: Pastikan publikasi karya ilmiah bermanfaat bagi industri
Written by Akbar
VOinews.id- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta publikasi karya ilmiah yang dilakukan peneliti dan akademisi nasional dapat betul-betul dimanfaatkan oleh industri. "Tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan publikasi karya ilmiah dapat terhubung dan bermanfaat bagi dunia industri secara berkesinambungan," kata Wapres dalam sambutannya secara virtual dari Jakarta, Selasa, pada acara International Conference on Applied Sciences Education and Technology (iConASET) 2023 yang diselenggarakan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Surabaya di Surabaya, Jawa Timur.
Ma'ruf Amin meminta kampus dan lembaga penelitian, khususnya UNU, mendorong dan mengoptimalkan penelitian untuk dapat bekerja sama dengan dunia industri, termasuk skema pendanaan matching fund bagi peneliti yang bekerja sama dengan industri. "Saya meminta UNU Surabaya terus berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai praktisi, akademisi, dan pemangku kepentingan, serta terus menjembatani para peneliti dalam publikasi penelitian yang terkoneksi dengan dunia industri," katanya.
August
VOinews.id- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memberikan sinyalemen bahwa pemerintah akan memperluas cakupan masyarakat penerima insentif motor listrik menjadi masyarakat umum dari sebelumnya kelompok masyarakat dengan berbagai kategori tertentu. "Kelihatannya untuk ke depan, akan dibuka untuk umum," kata Bahlil setelah rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Sebelum rencana perubahan syarat penerima insentif ini, pemerintah memberlakukan empat kategori atau syarat untuk mendapatkan insentif pembelian motor listrik, yakni, pertama penerima kredit usaha rakyat (KUR). Kedua, penerima bantuan upah kerja di bawah Rp3,5 juta. Ketiga, pengguna listrik di bawah 900 VA. Keempat, penerima bantuan sosial (bansos).
Bahlil mengatakan rapat di Istana Kepresidenan yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin ini, memutuskan bahwa syarat dan prosedur penyaluran insentif pembelian motor listrik untuk masyarakat akan dipangkas. Terdapat pertimbangan bahwa pemberian insentif motor listrik hanya berdasarkan KTP atau nomor induk kependudukan.
"Kita tadi pertimbangkan setiap satu KTP, satu motor listrik. Ada pertimbangan seperti itu," ujar Bahlil. Pemangkasan prosedur penyaluran insentif itu untuk memperluas cakupan masyarakat penerima insentif. Hal itu, ujar Bahlil, dibutuhkan karena realisasi penerima insentif yang ditargetkan pemerintah sebanyak 200 ribu penerima pada tahun ini, baru terealisasi tidak lebih dari satu persen saja hingga Juli 2023. "Setelah dilihat ada beberapa prosedural yang kita lihat gak clear," ujar Bahlil.
antara
August
Pimpinan MPR ingatkan pemuda cermat pilih pemimpin pada Pemilu 2024
Written by Akbar
VOInews.id- Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengingatkan para mahasiswa maupun pemuda untuk cermat dalam memilih calon pemimpin pada Pemilihan Umum 2024. "Itu sebabnya penting bagi rakyat Indonesia, termasuk adik-adik, untuk cermat dalam memilih pemimpin. Jangan sampai salah memilih pemimpin karena itu akan berimplikasi pada program kerja yang dijalankan oleh pemerintah yang berkuasa nantinya," kata Muzani dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta.
. Hal itu disampaikan Muzani dalam acara sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al Irsyadi, Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin. Dia mengatakan bahwa program pemerintah yang nantinya akan dijalankan adalah janji-janji yang disampaikan selama masa kampanye. "Jadi, siapa nanti yang akan terpilih maka itu yang akan jadi program kerja pemerintah, termasuk soal IKN itu bergantung dari masing-masing calon presiden," ujarnya.
Selain itu, lanjut Muzani, proses politik pada pemilu menjadi penting karena akan menentukan arah pembangunan bangsa ke depan. "Jangan sampai pada usia 100 tahun Indonesia merdeka masih ada stunting. Kita berharap itu tidak ada," tuturnya. Untuk itu, Muzani berharap pemimpin Indonesia mendatang harus betul-betul menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."
"(Tahun) 2024 nanti kita harus mencari pemimpin yang bisa menciptakan apa yang menjadi amanat dari Pasal 33 ini. Itu semua demi terciptanya keadilan dan kemakmuran," ucapnya. Muzani mengingatkan pula agar perbedaan pilihan politik pada pemilu tidak sampai menjadi sumbu perpecahan sebab perbedaan adalah hal yang wajar dalam iklim demokrasi.
"Meskipun kita beda pilihan jangan sampai kita terpecah. Itu sebabnya 14 Februari 2024 kita boleh beda tapi selalu bawa pesan persatuan," katanya. Terakhir, dia berbicara pentingnya pemahaman atas Empat Pilar Kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk terus disosialisasikan sebagai pondasi dasar dalam berbangsa dan bernegara.
antara