June
Indonesia Nyatakan Kepatuhan pada Kode Internasional untuk Perlindungan Wisatawan
Written by Thiodor
VOInews, Phnom Penh: Indonesia menyatakan secara resmi mematuhi kode internasional untuk perlindungan wisatawan yang disusun oleh UNWTO (United Nations of World Tourism Organization/Organisasi Pariwisata Dunia) sebagai upaya memberikan jaminan keselamatan bagi wisatawan internasional yang ingin bepergian ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.
Pernyataan ini ditandatangani oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno saat menghadiri Konferensi UNWTO di Phnom Penh, Kamboja, Kamis (15/6/2023) waktu setempat. Menparekraf Sandiaga dalam keterangannya mengatakan kode ini merupakan komitmen bersama dari anggota UNWTO untuk menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan yang berkunjung ke suatu destinasi serta mendorong wisatawan untuk mematuhi dan menghormati adat istiadat yang berlaku di destinasi wisata yang ia kunjungi.
"Aturan ini bersifat timbal balik. Jadi selain mereka mendapat perlindungan mereka juga harus mematuhi kesepakatan untuk menghargai adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal," kata Sandiaga.
Sandiaga menjelaskan Kode Internasional untuk Perlindungan Wisatawan ini diadopsi oleh Majelis Umum UNWTO pada sidangnya ke-24 di Madrid, Spanyol pada 2021 melalui resolusi 732 (XXIV). Sehingga, pernyataan kepatuhan Indonesia ini dinilai tepat bagi pariwisata Indonesia yang berbasiskan kearifan lokal.
"Pernyataan kepatuhan ini merupakan komitmen kita bersama untuk memberikan keamanan dan keselamatan bagi wisatawan serta menjamin keutuhan adat istiadat serta tradisi budaya kita," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga juga mengajak UNWTO untuk berpartisipasi dalam sejumlah kerja sama dalam upaya meningkatkan kualitas sektor pariwisata di Indonesia.
Kerja sama tersebut adalah menciptakan kegiatan berbagi pengetahuan antar pakar/pengelola destinasi terkait penerapan pariwisata berkelanjutan dan cara mengatasi potensi permasalahan; penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para profesional tentang pelatihan yang relevan dengan pemasaran pariwisata; dan menyelenggarakan konferensi pemasaran pariwisata, mengundang pemasar pariwisata global untuk memperluas jaringan dengan pemangku kepentingan global.
"Kami berharap dengan terjalinnya kerja sama ini maka kualitas sektor pariwisata kita semakin kuat sehingga kita bisa membangkitkan ekonomi serta membuka peluang usaha dan lapangan kerja seluas-luasnya," kata Sandiaga.
June
Indonesia Tegaskan Komitmen Penguatan Kemitraan dengan Vanuatu dan Negara-negara Pasifik
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Internasional dan Perdagangan Luar Negeri Vanuatu, Jotham Napat, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (16/6). Dalam pertemuan itu, Menteri Retno menyoroti pentingnya kerja sama ekonomi yang konkret dan bermanfaat bagi rakyat kedua negara. Menurutnya, Indonesia dan Vanuatu berkomitmen untuk memperkuat perdagangan dua arah.
“Kami berkomitmen untuk memperkuat perdagangan dua arah kami dan kami siap untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke Vanuatu, dan tentunya dukungan dari Pemerintah Vanuatu akan diapresiasi. Saat ini, saya sampaikan kepada Menteri Napat, bahwa Indonesia sedang menjajaki kemungkinan untuk memperluas fasilitas GSP untuk negara-negara Pasifik, termasuk Vanuatu,” kata Menlu Retno dalam keterangan pers bersama dengan Jotham Napat, usai pertemuan.
Selain itu, dalam pertemuannya dengan Jotham Napat, Retno Marsudi juga menegaskan kembali komitmen kuat Indonesia untuk mendukung pembangunan di negara-negara Pasifik, termasuk Vanuatu. Ia mengatakan, selama lima tahun terakhir, Indonesia telah mengintensifkan kerja sama pengembangan dan peningkatan kapasitas untuk Vanuatu, antara lain di bidang perikanan, kewirausahaan, dan aksi iklim.
“Dan untuk menunjukkan solidaritas kami kepada masyarakat Vanuatu, Indonesia telah memberikan bantuan kemanusiaan setelah bencana siklon tropis Judy dan Kevin Maret lalu. Ke depan, kami setuju untuk mengembangkan rencana kerja sama khusus negara untuk menetapkan area proyek prioritas guna memperkuat kerja sama pembangunan dengan Vanuatu,” katanya.
Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kemitraan di Pasifik. Ia menjelaskan Indonesia memiliki visi Pacific Elevation yang menjadi wadah untuk dapat bekerja bersama dalam mengatasi berbagai tantangan bersama dengan negara-negara Pasifik.
“Indonesia-Pacific Forum for Development (IPFD) Desember lalu merupakan wujud dari visi tersebut. Itu menghasilkan banyak komitmen penting untuk mendukung negara-negara Pasifik. Kami sepakat untuk selalu menjaga semangat kolaborasi ini di berbagai Forum, dan kami sudah berada di jalur yang benar,” katanya.
Selain itu, menurut Retno, Presidensi Indonesia G20 tahun 2022 juga mengundang Forum Kepulauan Pasifik (PIF). Ia mengatakan upaya itu dilakukan untuk memastikan aspirasi negara-negara Pasifik didengar oleh negara-negara G20 untuk menjembatani Pasifik dengan dunia.
“April lalu, Indonesia ikut mensponsori Resolusi UNGA yang penting tentang kewajiban negara untuk mengatasi perubahan iklim yang diusulkan oleh Vanuatu,” katanya.
Sebagai Ketua ASEAN tahun ini, menurut Retno, Indonesia mengusulkan kerja sama ASEAN-PIF yang lebih kuat, termasuk sekretariat-ke-sekretariat.
Kunjungan Jotham Napat merupakan kunjungan pertama Menteri Luar Negeri Vanuatu ke Indonesia. Dalam pertemuannya dengan Menlu Retno Marsudi, Jotham Napat menyampaikan rencana Vanuatu untuk membuka Kedutaan Besar di Indonesia. Ia pun menyampaikan usulan agar kedua negara dapat menyelenggarakan forum konsultasi tahunan.
June
KJRI gelar peluncuran penerbangan perdana AirAsia Rute Kuching – Jakarta - Kuching
Written by agus santika
VOInews, Kuching : Penerbangan perdana maskapai AirAsia rute Kuching – Jakarta – Kuching resmi diluncurkan pada Kamis (15/06/2023), bertempat di International Kuching Airport, setelah sehari sebelumnya dilangsungkan soft launching yang digelar Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di lingkungan KJRI Kuching, Negeri Serawak, Malaysia, Rabu (14/06) lalu.
Konsul Jenderal RI Kuching, Dr. R. Sigit Witjaksono, sebagaimana dikutip dari siaran pers KJRI Kuching yang terima Voice of Indonesia, di Jakarta, Jumat (16/06) menyatakan penerbangan AirAsia ini akan makin mendekatkan masyarakat Indonesia dan Sarawak Malaysia dalam berbagai bidang baik sosial, budaya, ekonomi dan lainnya.
Selain rute ke Jakarta, Sigit juga berharap kedepan ada penambahan rute menuju Ibukota Nusantara (IKN) dan sebaliknya. Sehingga kedua negara dapat mengambil keuntungan dari pengembangan kawasan ibukota baru yang berada di pulau Kalimantan tersebut.
“Kami berharap kedepan dapat dibuka juga rute Kuching – Balikpapan untuk mengantisipasi perkembangan ibukota Nusantara,” ungkap Sigit.
Hal senda diungkapkan Menteri Pengangkutan Sarawak, YB Dato Sri Lee Kim Shin, mengharapkan penerbangan rute Kuching – Jakarta – Kuching, dapat diikuti dengan penerbangan rute Kuching – Pontianak – Kuching.
“Rute ini sangat diharapkan oleh masyarakat dan pengusaha Sarawak untuk menjalin hubungan yang lebih erat antara kedua masyarakat dan pengusaha, apalagi dengan akan perpindahan ibukota Nusantara di Kalimantan,” ujar Lee.
Menurut Sigit, pada acara soft launching penerbangan perdana rute Kuching – Jakarta – Kuching dihadiri setidaknya 50 undangan antara lain: Menteri Transportasi Sarawak, Wakil Menteri Pelancongan Sarawak, Direktur Pemasaran Regional Wilayah I, Kemenparekraf RI, Walikota Majlis Bandaraya Kuching Selatan; Setia Usaha Dewan Utusan Negeri (DUN) Sarawak, Direktur AirAsia Sarawak.
Selain itu, hadir juga delegasi Indonesia yang berpartisipasi dalam International Energy Week (13 – 15 Juni 2023) di Kuching: Sekda Kaltim, Walikota Bontang, Wakil Walikota Malang, serta wakil dari: Pengusaha Sarawak, Universitas, Rumah Sakit, Polisi Sarawak, Hotel, Pengusaha Kelapa Sawit, Sarawak Tourism Board serta Masyarakat Indonesia di Kuching.
Selain secara offline, kegiatan juga dapat disaksikan melalui online dengan peserta sebanyak 25 orang dari Kuching, Jakarta, Pontianak, Riyadh dan Washington, DC.
Menurut data dari KJRI Kuching, pada penerbangan perdana tersebut terdapat antusiasme masyarakat kedua wilayah atas rute dimaksud: penerbangan perdana dari Jakarta – Kuching dengan jumlah penumpang tercatat sebanyak 174 (dari 210 kapasitas kursi), sementara itu penumpang Kuching – Jakarta berjumlah 170 orang.
Pihak maskapai AirAsia menjadwalkan rute Jakarta-Kuching-Jakarta beroperasi 3 kali seminggu yaitu hari Selasa, Kamis dan Sabtu.(gus)
June
Mahkamah Konstitusi menilai partai politik tetap kuat dalam sistem pemilu proporsional terbuka
Written by agus santika
VOInews, Jakarta : Mahkamah Konstitusi (MK) menilai bahwa partai politik tidak sertamerta dilemahkan dengan penerapan sistem proporsional daftar calon terbuka, terbukti dari peran sentral partai dalam menentukan bakal calon anggota legislatif untuk pemilihan umum (pemilu).
"Partai politik tetap memiliki peran sentral dalam menentukan dan memilih calon anggota DPR/DPRD yang dipandang dapat mewakili kepentingan, ideologi, rencana dan program kerja partai politik yang bersangkutan," ujar Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam sidang pembacaan putusan perkara nomor 114/PUU-XX/2022 terkait sistem pemilu legislatif, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, sebagaimana dikutip Antara, Kamis (16/06/2023).
Pernyataan ini membantah dalil para pemohon yang menilai bahwa sistem proporsional terbuka melemahkan peran partai politik. Dalam konteks Indonesia, sejarah menunjukkan nomor urut calon anggota legislatif (caleg) sangat krusial dalam menentukan kemenangan.
Saldi memaparkan bahwa apabila dibaca secara saksama, hasil pemilihan umum anggota DPR tahun 2009, 2014, dan 2019, sekali pun menggunakan sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka, secara empirik calon terpilih tetap merupakan calon yang berada pada nomor urut 1 dan nomor urut 2.
"Yang dapat dimaknai sebagai 'nomor urut calon jadi' yang diajukan partai politik," ucap Saldi.
Mahkamah mengutip hasil riset Pusat Kajian dan Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI). Pada Pemilu 2009, terdapat 79,1 anggota DPR terpilih merupakan caleg nomor urut 1 dan 2. Pada 2014, jumlahnya mencapai 84,3 persen. Pada Pemilu 2019, jumlahnya 82,44 persen.
"Dengan demikian, eksistensi partai politik tidak semata-mata ditentukan oleh pilihan terhadap sistem pemilihan umum," ujarnya.
Mahkamah mempertimbangkan terkait dalil bahwa partai politik kehilangan peran sentralnya dalam sistem politik Indonesia, maka itu adalah tanggung jawab partai politik untuk memperkuat kelembagaannya sebagai saluran aspirasi konstituen.
Sebelumnya, MK telah menerima permohonan uji materi (judicial review) terhadap Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka yang didaftarkan dengan nomor registrasi perkara 114/PUU-XX/2022 pada 14 November 2022.
Keenam orang yang menjadi pemohon ialah Demas Brian Wicaksono (Pemohon I), Yuwono Pintadi (Pemohon II), Fahrurrozi (Pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (Pemohon IV), Riyanto (Pemohon V), dan Nono Marijono (Pemohon VI).
Sebanyak delapan dari sembilan fraksi partai politik di DPR RI pun menyatakan menolak sistem pemilu proporsional tertutup, yakni Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, PKB, PPP, dan PKS. Hanya satu fraksi yang menginginkan sistem pemilu proporsional tertutup, yakni PDI Perjuangan.
Mahkamah Konstitusi pun menyatakan menolak permohonan Para Pemohon, sehingga sistem pemilu proporsional terbuka tetap berlaku.
"Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ketika membacakan putusan di gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta Pusat, Kamis (15/06/2023).(gus)