July
Pertemuan PMC dan India Bahas Ketahanan Pangan dan Stabilitas Indo-Pasifik
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menekankan pentingnya memperkuat kerja sama ketahanan pangan antara negara-negara ASEAN dengan India. Menurutnya pertumbuhan populasi ASEAN dan India sangat bergantung pada ketahanan pangan.
“Oleh karena itu kita harus mendorong investasi untuk memastikan ketersediaan, akses dan keterjangkauan pangan pada saat krisis,” katanya dalam pembukaan Post Ministerial Meeting (PMC) ASEAN dengan India, di Jakarta, Kamis (13/7).
Menurut Retno, mengatakan kerja sama ASEAN-India harus berfokus pada pembentukan rantai pasok pangan yang berkelanjutan melalui perdagangan tanpa hambatan, dialog, dan kebijakan pemerintah yang transparan.
“Kami juga mendorong kolaborasi jangka panjang dalam teknologi pertanian dan sistem penelitian untuk meningkatkan produksi pangan local sekaligus menguntungkan petani skala kecil,” kata Retno.
Hal lain yang juga ditekankan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi adalah menciptakan perdamaian dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik.
“Kami menghargai dukungan berkelanjutan India terhadap ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) dan saya mengundang India untuk ambil bagian dalam Forum Indo-Pasifik ASEAN, sebuah jalan bagi dialog publik-swasta untuk menghasilkan kerja sama yang nyata,” katanya.
Menlu Retno mengatakan seluruh pihak memiliki tanggung jawab untuk memelihara perdamaian dan keamanan di Indo-Pasifik. Menurutnya, India dan ASEAN dapat menjadi bagian dari upaya ini termasuk dari kelompok kerja sama mini-lateral.
“Dengan latar belakang ini, ASEAN akan melibatkan Asosiasi Lingkar Samudera Hindia (IORA) dan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) dalam East Asia Summit (EAS) untuk membangun arsitektur regional yang lebih inklusif,” katanya.
July
VOinews.id- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memotivasi para pengurus pesantren harus dapat menjadikan para santri sebagai seorang sarjana bahkan dokter. Mahfud mengatakan pemerintah mendukung kemajuan pesantren dan pendidikan Islam, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. "Untuk itu, pesantren harus bisa melahirkan sarjana hukum, sarjana ekonomi, sarjana teknik, dan dokter yang hebat-hebat.
Pesantren tidak boleh melahirkan teroris. Jangan konfrontatif terhadap negara karena menganggap pemerintah bukan Islam," kata Mahfud MD menyampaikan isi pidato kuncinya dalam Halaqoh Ulama Nasional Rabithah Maahid Islamiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Pondok Pesantren Sunan Drajat, Lamongan, sebagaimana diunggah dalam akun Instagram resminya @mohmahfudmd.
Dalam acara itu, Mahfud meminta pesantren dan para santri untuk tidak menjauh dari pemerintah karena mereka merupakan bagian dari warga negara yang harus bersama-sama memajukan bangsa. "Saya mengajak pesantren untuk tidak menjauhkan diri dari pemerintah karena pesantren dan santri adalah bagian dari pemerintah. Mari menjadi warga dari sebuah negara yang inklusif dan kosmopolit, bersatu dalam keberbedaan, dan bersama-bersama memajukan bangsa dan negara ini," katanya.
antara
July
Menlu RI : Pembakaran al-Qur’an Bukan Kebebasan Berekspresi
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Indonesia mengutuk keras aksi pembakaran al-Qur’an yang terjadi di beberapa negara termasuk di Swedia. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan aksi itu merupakan tindakan provokatif yang sangat menghina umat Islam di seluruh dunia.
“Bapak Presiden, Indonesia mengecam keras pembakaran al-Qur’an di beberapa negara, termasuk di Swedia. Provokasi ini sangat menghina umat Islam di seluruh dunia,” kata Menlu Retno dalam video yang disampaikan kepada Sidang Dewan HAM PBB, Rabu (12/7).
Retno mengatakan bahwa aksi ini bukan merupakan wujud dari kebebasan berekspresi. Menurutnya, pembakaran al-Quran merupakan tindakan Islamofobia dan kebencian terhadap Islam sebagai agama yang damai.
“Jadi berhentilah menyalahgunakan kebebasan berekspresi,” katanya.
Pasal 20 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menyebutkan negara-negara diwajibkan untuk melarang advokasi kebencian agama melalui hukum. Oleh karena itu, menurut Retno, Indonesia mendesak Dewan HAM PBB dan pemegang mandat lainnya untuk memberikan respon keras terhadap aksi pembakaran al-Qur’an ini.
“Kebebasan berekspresi bukan berarti mendiskriminasi dan menyakiti orang lain,” kata Retno.
Dewan HAM PBB menggelar sidang darurat pada Selasa (11/7), terkait aksi pembakaran al-Qur’an di Swedia. Sidang ini digelar atas usulan Pakistan yang mewakili Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) yang meminta negara-negara agar mengutuk serangan yang menargetkan al-Qur’an.
Setelah perwakilan sejumlah negara menyampaikan pidato, sidang Dewan HAM PBB kembali dilanjutkan pada Rabu (12/7) untuk pengambilan suara terkait resolusi yang mengecam pembakaran al-Qur’an. Dari 47 suara yang masuk, 28 negara menyatakan mendukung resolusi, 7 abstain dan 12 negara menolak.
Bulan lalu, seorang pria bernama Salwan Momika, membakar salinan al-Qur’an di depan sebuah masjid di Stockholm, Swedia. Aksi provokatif ini dilakukan bertepatan dengan Idul Adha dan di bawah perlindungan polisi.
Tindakan itu memicu kecaman luas dari dunia Islam, termasuk Turki, Yordania, Palestina, Arab Saudi, Maroko, Iran, Irak, Pakistan, Senegal, dan Mauritania.
July
VOInews, Jakarta :Arab Saudi menjadi negara ke-51 yang mengaksesi Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (Treaty of Amity and Cooperation/TAC). Upacara penandatanganan aksesi dilakukan dalam rangkaian Pertemuan Menlu ASEAN (AMM) ke-56 di Jakarta, Rabu(12/07/2023).
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi atas nama ASEAN dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap Arab Saudi.
“Arab Saudi menjadi negara ke-51 yang menandatangani TAC. Ini menunjukkan komitmen kuat Saudi untuk mematuhi nilai-nilai dan prinsip-prinsip ASEAN sebagaimana termaktub di TAC," kata Menlu Retno.
Dengan menandatangani TAC, berarti Arab Saudi berkomitmen untuk bekerja sama dan berkolaborasi, mematuhi hukum internasional, dan berkontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara dan lebih luas lagi. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip ini semakin penting di tengah dinamika geopolitik saat ini.
“Kami ucapkan selamat datang di Keluaga ASEAN kepada Arab Saudi. Bersama-sama kita harus menjadi kekuatan positif untuk perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik," ucap Menlu.
Penandatanganan TAC dilakukan oleh oleh Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan Al-Saud dan disaksikan oleh para Menlu ASEAN dan Sekjen ASEAN. Sebelum Saudi, negara terakhir yang mengaksesi TAC adalah Ukraina pada tahun 2022. Sedangkan negara pertama di luar ASEAN yang aksesi TAC adalah Papua Nugini pada tahun 1989.
Pembentukan TAC pada tahun 1976 silam, bertujuan untuk mencapai stabilitas politik dan keamanan di Asia Tenggara.