May
VOInews.id- Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa Bulog mulai mendistribusikan bantuan pangan beras tahap ke-2 kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di 38 provinsi. “Kami tidak ingin ada jeda antara pendistribusian tahap 1 dan 2, mengingat beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang dikonsumsi setiap hari, sehingga saat pendistribusian tahap 1 hampir rampung paralel langsung kami lanjut tahap 2.
Tentunya banyak KPM yang sudah menunggu realisasi bantuan tahap ke-2 ini,” ujarnya di Jakarta, Rabu. Sampai dengan 2 Mei 2023 atau pada hari pertama penyaluran bantuan beras tahap 2, Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1.680 ton beras. Jumlah tersebut setara dengan bantuan bagi 168 ribu KPM. Realisasi pendistribusian tertinggi di provinsi Maluku sebanyak 878 ton atau 68 persen dari total alokasi bantuan di Provinsi Maluku sebanyak total 1.285 ton.
Arief menuturkan, sama seperti bantuan beras tahap pertama, bantuan tahap ke-2 ini juga akan disalurkan kepada 21,3 juta KPM di 38 provinsi dengan mengoptimalkan stok beras Bulog di 26 Kantor Wilayah se-Indonesia. Pendistribusian juga tetap menggandeng 3 perusahaan ekspedisi besar, yaitu PT Pos Indonesia (Persero), PT Jasa Prima Logistik (JPL), dan PT DNR sehingga bisa dipantau dan dipastikan posisi pendistribusian per-item.
“Dalam pendistribusian bantuan tahap 2 ini tidak ada spesifikasi yang dikurangi, kualitas beras tetap terjaga baik, beras yang kami salurkan ini adalah beras baru. Untuk pelayanan kami terus lakukan perbaikan agar lebih cepat dan mudah,” ungkapnya. Gerak cepat pendistribusian bantuan beras ini, tutur Arief, juga sebagai upaya pengendalian inflasi setelah Idul Fitri, karena beras menjadi salah satu komoditas pangan yang memberikan andil pada inflasi. Upaya tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo yang meminta agar bantuan pangan ini disalurkan dengan baik guna membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Selain itu, bantuan pangan juga diharapkan dapat membantu mengendalikan harga beras di pasaran. “Saat ini kami optimalkan dua instrumen untuk mengamankan harga beras di tingkat konsumen, yaitu penyaluran bantuan pangan beras bagi 21,3 juta KPM dan pelaksanaan operasi pasar atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan mendistribusikan beras SPHP Bulog ke pasar tradisional dan ritel modern,” ujarnya.
Update penyaluran bantuan beras tahap pertama, sampai dengan 2 Mei 2023 telah disalurkan sebanyak 84 persen atau 179 ribu ton dari total penyaluran 213 ribu ton. Tercatat lebih dari 50 persen provinsi atau sebanyak 20 provinsi telah melakukan penyaluran 90-100 persen. Provinsi yang telah menyalurkan 100 persen yaitu Aceh, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan.
antara
May
Pengamat Intelejen: TNI-Polri Harus Menjaga Profesionalisme di Tengah Pemilu 2024
Written by agus santika
VOInews, Jakarta :Pengamat intelijen, pertahanan dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro mengemukakan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia ( TNI/Polri ) yang ditunjuk oleh konstitusi untuk tidak menggunakan hak pilih dan tetap netral, maka harus tetap profesional dalam bertugas pada saat ingar bingar dukung mendukung kontestan Pemilu 2024 dan penggunaan hak pilih masyarakat.
Menurut Ngasiman Djoyonegoro yang juga Rektor Institute Sains dan Teknologi Al-Kamal Jakarta, TNI dan Polri berdiri di atas semua pihak untuk memastikan stabilitas pertahanan dan keamanan negara tetap terjaga di tengah momentum yang penuh dengan kompetisi politik.
“Ujian terberat sesungguhnya dipanggul oleh TNI dan Polri, ada saat ingar bingar dukung mendukung kontestan pemilu tetap netral dan profesional”, ujar Ngasiman dalam tulisan telaahnya di Antara, Rabu (03/05/2023).
Masih menurut Ngasiman, netralitas TNI dan Polri dalam Pemilu 2024 tak hanya mandat konstitusi. Hak memilih mereka ditunda. Demikian pula, hasrat berpolitik pun ditahan karena dalam berpolitik pasti ada keberpihakan terhadap salah satu kontestan pemilu yang dapat mengganggu objektivitas dalam menjalankan mandat.
“Itu semua demi mewujudkan tujuan yang lebih besar, yaitu menjaga keselamatan dan keutuhan NKRI dalam mandat pertahanan dan keamanan nasional. Kita semua wajib waspada bahwa cara jitu untuk menghancurkan negeri ini adalah dengan cara mengadu domba TNI-Polri”, tambah Ngasiman.
Lebih lanjut Ngasiman menambahkan, sebagaimana perintah langsung Presiden Joko Widodo, soliditas dan sinergi antara kedua institusi ini harus tetap dijaga. Membangun soliditas dan sinergi dengan seluruh komponen bangsa merupakan pilar penting dalam pembangunan Indonesia. Apalagi unsur TNI-Polri sebagai pertahanan dan keamanan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, kesatuan dan persatuan adalah prasyarat utama.
“Sinergi seluruh elemen bangsa akan mengantarkan kita mampu mengolah potensi-potensi unggulan nasional untuk membangun pertahanan dan keamanan negara yang kuat dan tangguh guna mendukung Indonesia Maju Indonesia Emas 2045” pungkasnya.(gus)
May
VOInews.id- Anggota DPR RI Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya menyatakan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023 untuk melindungi perempuan dan anak dari kasus kekerasan seksual, pencabulan hingga pelecehan.
"Kami melihat RUU KIA itu dapat melindungi perempuan dan anak agar kehidupan mereka menjadi lebih baik," katanya dalam keterangan di Lebak, Banten, Senin. RUU KIA, kata dia, nantinya mengatur poin-poin secara mendalam tentang perempuan dan anak, baik pekerja buruh, pekerja perkantoran, dan aparatur sipil negara (ASN).
Ia mengatakan bagaimana caranya para pekerja yang berperan sebagai ibu bisa memberikan pendidikan terhadap anak agar bisa tumbuh kembang dan dewasa lebih mandiri, serta tak alami kekerasan seksual.
"Berdasarkan data antara 58 sampai 68 persen anak mengalami kekerasan seksual, pelecehan, dan pencabulan. Ironisnya, korban tidak melapor kepada aparat kepolisian setempat untuk diproses secara hukum," paparnya. Oleh karena itu, kata dia, RUU KIA sangat penting untuk melindungi perempuan dan anak agar terwujud kemandirian dan ketahanan keluarga yang harmonis sehingga tercipta ibu dan anak yang sehat dan sejahtera.
"Kami berharap RUU KIA itu menjadi UU sehingga dapat menjadi ajang membentuk keluarga harmonis dan dipastikan melahirkan anak berkualitas untuk masa depan mereka," katanya. Menurut dia, Kementerian Sosial dan Kementerian PPPA telah membuka pengaduan secara "online" agar perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dapat melapor ke aparat kepolisian. Para korban, katanya, harus berani dan tidak takut karena kini sudah ada media sosial dan bisa menghubungi kepada pihak berwenang untuk melaporkan kasus tersebut agar bisa diproses hukum.
Saat ini, kata dia, sangat mudah untuk melaporkan jika terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. "Saya sebagai anggota legislatif mendorong setiap sebulan sekali ada pertemuan silaturahim di desa agar korban kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa melaporkan," kata Hasbi.
antara
May
Moeldoko ajak media tonjolkan posisi Indonesia dalam Keketuaan ASEAN
Written by Akbar 
VOInews.id-Kepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko mengajak media untuk menonjolkan posisi Indonesia dalam Keketuaan ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
"Saya berpesan, saya mohon dengan sangat positioning Indonesia di Keketuaan Indonesia ini karena media memegang peran sentral dalam sukseskan acara ini," kata Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko pada acara Media Gathering Persiapan KTT ke-42 ASEAN di Hotel Jayakarta Labuan Bajo, Manggarai Barat, Selasa malam. Terkait tema Keketuaan ASEAN tahun 2023 yakni Episentrum Pertumbuhan ASEAN, Moeldoko meminta agar media menonjolkan posisi Indonesia dalam pertumbuhan ASEAN tersebut.
Posisi Indonesia tersebut, kata Meoldoko, dapat didistribusikan dalam pemberitaan KTT ke-42 ASEAN karena media memegang peran sentral itu. Moeldoko ingin media dioptimalkan dalam pemberitaan agar penyelenggaraan kegiatan internasional di Labuan Bajo ini tidak terkesan sepi.
"Jangan ada kesan pemerintah sudah keluarkan sejumlah anggara, tapi apa hasilnya," ungkap Moeldoko. Moeldoko menginginkan peran media sungguh-sungguh melengkapi apa yang telah terjadi dalam kegiatan tersebut karena media memegang peran sentral dalam menyambungkan antara materi dan substansi KTT dengan masyarakat, baik lokal, nasional, ASEAN, dan global. "Jangan sampai, apa ini beritanya, apa itu KTT ASEAN, sepi banget," ujarnya.
Pada kesempatan itu Moeldoko mengajak para jurnalis untuk mengkomunikasikan segala persoalan dan hambatan yang terjadi selama melakukan tugas-tugas peliputan. "Kalau ada kekurangan, pasti, nanti teman teman media ada persoalan dengan tugas tugas, cukup komunikasi dengan saya dan Menkominfo," katanya.
Selain dihadiri oleh Moeldoko, Kegiatan Media Gathering Persiapan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo juga dihadiri oleh Menteri Kominfo Johnny G Plate dan Sekretaris Kemenparekraf Ni Wayan Giri Adnyani. Diskusi dalam acara itu dipandu oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong.
antara