27
April


VOInews, Jakarta: Lembaga riset kebijakan publik The Indonesian Institute  (TII) mengatakan  imbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada masyarakat untuk menghindari puncak arus balik setelah mudik, dapat dijadikan peluang perputaran ekonomi yang lebih lama di daerah. Peneliti Bidang Ekonomi TII Nuri Resti Chayanni dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu, menuturkan imbauan bisa dijadikan sebuah peluang pemulihan ekonomi di daerah yang lebih besar karena pemudik akan lebih lama tinggal di daerah dan meningkatkan konsumsinya. Semakin lama pemudik di daerah maka semakin tinggi pengeluarannya, sehingga pendapatan daerah juga bertambah. Ia mencontohkan ketika mudik masyarakat setidaknya bisa menghabiskan uangnya minimal Rp4 juta di kampung halaman, untuk keperluan konsumsinya dan wisata di tempat rekreasi lokal.

Hal tersebut berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah juga retribusi. Kemudian seperti dalam perkiraan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia misalnya, perputaran uang di daerah selama periode lebaran mencapai Rp92,25 triliun. Angka itu meningkat dua kali lipat dari tahun 2022 yang sebesar Rp42 triliun. Meski demikian, ia menilai perusahaan swasta juga perlu diberikan kewenangan untuk mengatur kebijakan kepada para pekerjanya terkait dengan jumlah cuti, karena imbauan yang diberikan Presiden hanya dapat diterapkan di lingkup pegawai negeri dan diterapkan pada jabatan tertentu di kedinasan.kementerian baik pusat dan daerah. Hal tersebut akan memberikan kebebasan keputusan bagi perusahaan agar inovasi dan produktivitas meningkat secara jangka panjang. Lebih lanjut imbauan Jokowi dinilai juga  mampu mengurai kemacetan arus balik. Hanya saja, juga perlu diimbangi dengan perbaikan infrastruktur dan fasilitas seperti perbaikan jalan, pelayanan di pelabuhan, bandar udara, terminal, stasiun, dan kualitas angkutannya. (ANTARA)

27
April


VOInews, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Rabu, menyebut imbauan Presiden Joko Widodo agar masyarakat memperpanjang cuti Lebaran 2023 berhasil  mengurangi kepadatan pemilir (pemudik arus balik). Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat untuk memundurkan jadwal kembali dari mudik setelah 26 April 2023, termasuk bagi ASN, TNI, Polri, dan BUMN atau pun pegawai swasta agar dapat mengajukan cuti tambahan atau bentuk cuti lainnya.

Muhadjir menambahkan peniadaan halal bi halal dalam waktu dekat juga punya efek yang cukup bagus, termasuk juga diskon tol mulai tanggal 27-29 April.   Muhadjir menyebut, meski alur milir nantinya akan bergeser menjadi 29-30 April 2023, ia optimistis tidak akan terjadi kepadatan berarti. Kebijakan antisipasi lain menurut Muhadjir adalah pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan perpanjangan masa operasi kendaraan angkutan barang hingga 28 April 2023. (ANTARA)

27
April


VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengungkapkan total 897 warga negara Indonesia (WNI) sudah diungsikan dari ibu kota Sudan, Khartoum. Dalam pernyataan pers daring mengenai evakuasi WNI dari Sudan, pada Rabu, Retno Marsudi mengatakan dari jumlah sebanyak itu, 557 WNI sudah berada di Jeddah, Arab Saudi, untuk secara bertahap dipulangkan ke Indonesia. Sebelumnya, Retno menyebut jumlah WNI yang tinggal di Sudan berdasarkan data KBRI Khartoum adalah 1.209 orang. Namun, setelah data dimutakhirkan, total WNI yang dapat dikontak dan tercatat adalah 937 WNI, yang 897 WNI diantaranya dievakuasi oleh pemerintah dan 15 WNI melakukan evakuasi secara mandiri. Sementara itu, lanjut Retno, 25 WNI menyatakan tidak ikut evakuasi karena alasan keluarga. 

 Selain itu, WNI lainnya sudah tidak berada di Sudan karena sudah kembali ke Indonesia, sedang pulang mudik, atau sedang umrah di Arab Saudi. Pertempuran antara tentara Sudan (SAF) dan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang terjadi sejak 15 April lalu telah merenggut sedikitnya 459 nyawa manusia dan 4.072 orang terluka, kata Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Konflik mematikan itu dipicu ketidaksepakatan antara SAF dan RSF mengenai reformasi keamanan militer. Pertempuran di Sudan terhenti sementara sejak Selasa (25.4) setelah kedua pihak menyetujui gencatan senjata selama tiga hari, sehingga penduduk Sudan bisa menyingkir dari kota dan negara-negara lain bisa mengungsikan warganya dari negara itu. (ANTARA)

26
April

 

VOInews.id- Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan imbauan Presiden Joko Widodo bagi masyarakat untuk menghindari puncak arus balik pada Senin (24/4) dan Selasa (25/4) telah menekan jumlah masyarakat yang melakukan perjalanan arus balik. Setelah diumumkannya imbauan tersebut, Listyo Sigit mengatakan setidaknya terdapat penurunan sekitar 13 persen jumlah pemudik yang melakukan perjalanan arus balik hingga kini.

"Upaya dari Pemerintah dengan mengumumkan untuk menghindari atau memilih untuk tidak balik mudik di tanggal 24-25 April, yang diprediksi menjadi puncak arus balik, kami lihat dari hasil rapat bahwa imbauan tersebut cukup berdampak; karena di perhitungan tadi terjadi penurunan 13 persen dari angka semula," kata Listyo Sigit dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dengan adanya kebijakan itu, lanjutnya, kekhawatiran lonjakan volume kendaraan saat arus balik dapat terhindarkan karena pemudik dapat kembali ke wilayah Jakarta dan sekitarnya tidak secara berbarengan atau di waktu yang sama.

"Sehingga, puncak arus balik yang tentunya menjadi kekhawatiran kami, karena kalau 203 ribu semuanya turun, tentunya kondisi akan sangat padat, walaupun kami gunakan one way atau rekayasa lain tetap akan terjadi kemacetan," jelasnya.

Oleh karena itu, dengan strategi dan upaya Pemerintah terkait arus balik Lebaran 2023 itu, masyarakat dapat terhindar dari potensi kemacetan yang terjadi. "Sehingga, pada saat balik ini pun, masyarakat betul-betul bisa terlayani dan bisa kami hindarkan terjadinya penuh sesak, kemacetan luar biasa, yang tentunya akan mengganggu perjalanan masyarakat yang akan balik ke Jakarta," tambahnya. Dia juga memastikan personel Polri telah melakukan upaya pengaturan terkait area istirahat yang sewaktu-waktu penuh, sehingga menyebabkan kemacetan. "Yang jelas, dari petugas sudah mengatur rest area mana yang masih diizinkan untuk dibuka. Namun, juga akan ada kebijakan menutup rest area tersebut yang memang dirasa sudah padat untuk di alirkan ke rest area lain. Petugas di lapangan akan memberikan petunjuk dan informasi, sehingga masyarakat tidak kebingungan pada saat akan ambil keputusan untuk istirahat," ujar Listyo Sigit.