June
Menlu Retno Ajak BRICS Perjuangkan Hak Pembangunan Setiap Negara
Written by Andy Romdoni 
VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pernyataan secara virtual pada pertemuan para Menteru Luar Negeri negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, RRT, Afrika Selatan) dengan negara-negara mitra di Cape Town, Afrika Selatan, Jumat (2/6).
Dalam pernyataannya, Menlu mengajak negara-negara BRICS untuk memperjuangkan hak pembangunan setiap negara dan memperkuat multilateralisme.
Menlu menyampaikan, saat ini dunia semakin terbelah ke dalam blok-blok yang saling berlawanan. Tatanan dunia yang berdasarkan peraturan kehilangan makna karena setiap negara mengejar kepentingan pribadi masing-masing.
Selain itu, kerja sama internasional gagal mengatasi tantangan-tantangan global, dan kepercayaan terhadap efektivitas multilateralisme makin surut.
“Jika tren ini terus berlanjut, negara berkembang yang akan paling dirugikan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki tatanan global yang tidak sehat ini. Dan BRICS berpotensi menjadi kekukatan yang positif untuk itu,” kata Retno.
Oleh karena itu, dia mendorong BRICS untuk memperjuangkan hak pembangunan setiap negara.
“Kita semua ingin memberikan kesejahteraan bagi rakyat dan menjadi negara maju. Tapi kita tidak dapat melakukannya jika hak atas pembangunan terus dilanggar,” ujarnya.
Sejarah mencatat negara berkembang banyak mengalami ketidakadilan ekonomi. Menurutnya, negara-negara Global South berhak untuk menjadi bagian dari rantai pasok global dan bebas dari diskriminasi perdagangan dan perangkap utang.
Isu ini juga telah diangkat oleh Presiden Joko Widodo dalam pertemuan KTT G7 Outreach di Hiroshima beberapa waktu lalu.
“Saya harap BRICS dapat ikut mendukung upaya ini dan tidak menjadi bagian dari ketidakadilan ekonomi,” kata Retno.
Selain itu, Retno Marsudi juga mendorong penguatan multilateralisme. Menurutnya, agar dapat berfungsi dengan baik, multilateralisme harus infklusif dan sesuai denga tujuan. Untuk itu, diperlukan reformasi dan penguatan tata kelola global.
“Reformasi tersebut harus mempertimbangkan suara dan kepentingan negara-negara berkembang. BRICS dapat menjadi katalis untuk reformasi ini,” kata Retno.
Dia mengapresiasi inisiatif BRICS membentuk Bank Pembangunan Baru yang menghadirkan perspektif segar dalam sistem keuangan global yang sudah kadaluwarsa.
Sebagai penutup, Retno menegaskan multilateralisme hanya dapat berkembang jika semua pihak menghormati hukum internasional secara konsisten tanpa standar ganda sebagai fondasi tatanan global.
“Mari bekerja bersama untuk membangun masa depan dunia yang lebih cerah,” pungkasnya.
Pertemuan ini dihadiri oleh anggota BRICS dan 14 negara undangan, yakni Arab Saudi, Argentina, Bangladesh, Burundi, Komoro, Gabon, Guinea-Bissau, Iran, Kazahstan, Kuba, Mesir, Rep. Demokratik Kongo, Uni Emirat Arab, dan Uruguay. Tahun ini Indonesia telah diundang pada sejumlah pertemuan BRICS di bawah keketuaan Afrika Selatan.
June
Gubernur Riau: Seluruh Elemen Berkewajiban Menyukseskan Pemilu 2024
Written by agus santika
VOInews, Pekanbaru : Gubernur Riau, Syamsuar mengatakan bahwa untuk menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 mendatang, sinergitas kebangsaan diperlukan sebagai bentuk kolaborasi dalam rangka menyukseskan Pemilu.
Mengutip infopublik.id, Syamsuar berpendapat dengan konsep kolaborasi semua tokoh, stakeholder, elemen/unsur masyarakat yang berkaitan dengan Pemilu ikut serta mendukung, penyelenggaraan Pemilu akan berjalan damai dan berkualitas.
Hal tersebut disampaikan orang nomor satu di Riau ini pada saat membuka seminar Kebangsaan dengan tema Pemilu Sebagai Sarana Integrasi Bangsa yang diselenggarakan oleh BEM se-Riau di Hotel Aryaduta Pekanbaru, Kamis (1/6/2023).
"Keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemilu dapat luas terhadap tingkat kepercayaan masyarakat, untuk itu seluruh elemen berkewajiban untuk mensukseskan Pemilu ini dengan sebaik-baiknya," kata Gubernur Syamsuar.
Ia menyampaikan bahwa Pemilu yang damai dan demokrasi bermartabat dapat diwujudkan melalui keterlibatan aktif dan kerja sama yang baik seluruh anak bangsa seperti Pemerintah, penyelenggara Pemilu, Partai Politik, seluruh elemen bangsa.
"Selain itu warga negara mempunyai posisi dan pengaruh penting untuk memajukan proses demokrasi dan menyukseskan Pemilu yang damai, aman, nyaman dan bermartabat," imbuhnya.
Menurutnya, Pemilu memiliki fungsi perekat perbedaan pilihan politik di tengah masyarakat yang multikultural. Pemilu bisa menjadi pemersatu, karena tanpa Pemilu, Indonesia bisa tercerai berai karena perbedaan pandangan politik, kepentingan, dan lainnya.
"Dengan Pemilu, perbedaan pandangan politik bisa menyatu dalam bingkai Negara Republik Indonesia," terangnya.
Gubernur Syamsuar berpendapat bahwa slogan Pemilu sebagai Sarana Integrasi Bangsa harus diinternalisasi semua pihak, terutama peserta Pemilu dan masyarakat pemilih. Jadi bukan hanya penyelenggara Pemilu saja.
"Pemilu nanti harus dapat menyatukan masyarakat, menghargai dan menghormati pilihan politik yang berbeda serta menerima hasil pemilu dengan lapang dada," pungkasnya.(gus)
June
Bawaslu Susun Mitigasi Resiko Pengawasan Penyusunan DCS dan Penetapan DCT
Written by agus santikaMay
RRI VOI bersinergi dengan KJRI Kuching Gelar Sarasehan Gerakan Cerdas Memilih yang diikuti seratusan WNI
Written by agus santika
VOInews, Kuching: Seratusan warga negara Indonesia (WNI) yang terdiri dari perhimpunan pelajar Indonesia (PPI) dan pekerja migran Indonesia (PMI) secara antusias mengikuti kegiatan Sarasehan Gerakan Cerdas Memilih (GCM) yang digelar Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching, Sarawak, Malaysia dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Siaran Luar Negeri (Voice of Indonesia) di lingkungan KJRI Kuching, Senin (22/05/2023) dan disiarkan serentak bersamaan dengan pelaksanaan GCM oleh stasiun RRI seluruh Indonesia, Rabu (31/05/05).
Kepala LPP RRI Stasiun Luar Negeri Soleman Yusuf, sehubungan dengan di Jakarta, Rabu, mengatakan para pemilih di luar negeri perlu mengetahui dan memahami nilai penting dari penyelenggaraan pemilu.
Untuk itu, kata Soleman, melalui Sarasehan Gerakan Cerdas Memilih yang diselenggarakan bekerjasama dengan Konsulat Jenderal RI Kuching, Sarawak, Malaysia, LPP RRI Voice of Indonesia juga memiliki misi yang sama dengan stasiun RRI di seluruh daerah yakni memainkan peran sebagai media main stream untuk mengedukasi pemilih tentang pentingnya pemilu.
“Sarasehan Gerakan Cerdas Memilih berupaya memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri, khususnya pemilih pemula tentang tahapan Pemilu 2024”, jelas Soleman
Dia juga mengatakan partisipasi aktif pemilih luar negeri dalam memilih pemimpin bangsa pada pemilu tanggal 14 Februari 2024 nanti sangat penting dalam menentukan masa depan bangsa dan negara.
"Memilih para pemimpin bangsa kita itu menjadi penentu bagi keberlanjutan masa depan kita," imbuhnya.
Ditambahkannya, kegiatan ini merupakan komitmen Voice of Indonesia, dalam mengawal pemilih menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik, dengan cara memberikan informasi yang benar, mendidik, dan mencerdaskan terkait Pemilu 2024.
"Agar warga negara kita menjadi pemilih yang cerdas, maka mereka harus mengerti aturannya, prosesnya, dan memahami calon pemimpin seperti apa yang ingin dipilih. Nah, itu merupakan tugas LPP RRI Voice of Indonesia untuk menyajikan informasi yang benar," kata Soleman.
Dalam gelar wicara, Sarasehan Gerakan Cerdas Memilih yang diselenggarakan di Aula KJRI Kuching, Sarawak, pada hari Senin 22 Mei 2024, mengangkat tema Gerakan Cerdas Memilih, “Menuju Pemilih Cerdas”. Tema ini akan dibahas para narasumber; Konsul Jenderal RI Kuching R. Sigit Witjaksono, Ketua PPLN Kuching Lucky Fathria J., Ketua Panwaslu Kuching Muhamad Sophian, serta Perwakilan Masyarakat Indonesia di Kuching Nurzen.
Selain itu hadir juga Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Mohamad Kusnaeni, Kepala Stasiun LPP RRI Stasiun Luar Negeri Soleman Yusuf, serta sebanyal kurang lebih 100 peserta sarasehan yang mewakili PPI, PMI dan Masyarakat Indonesia di Kuching.
Sementara tahapan untuk Pemilu di luar negeri saat ini telah berjalan yakni pembentukan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), dan pendaftaran pemilih. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) memproyeksikan pemilih luar negeri pada Pemilu 2024 sebanyak hampir dua juta orang.
Namun demikian, ada kemungkinan jumlah ini berpotensi bertambah mengacu pada Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang sudah diserahkan Kementerian Luar Negeri kepada KPU. Jumlah ini tidak jauh berbeda dari saat Pemilu 2019 lalu yakni sebanyak 2.058.191. Dari jumlah ini, sekitar seperempat pemilih Luar Negeri terdaftar di wilayah Malaysia termasuk Kuching, Sarawak.(gus)