VOInews, Jakarta: Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga memberdayakan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sulawesi Tengah untuk terus berinovasi dan mengembangkan produk guna meningkatkan pemasaran ke luar negeri. Salah satu yang menjadi fokus adalah kemasan karena di pasar internasional banyak yang meminta dan memberikan aspirasi. kalau bisa disesuaikan atau memiliki standar.
Demikian dikatakan Jerry Sambuaga saat melakukan kunjungan ke salah satu UMKM di Palu, Minggu. Terkait pemasaran. Jerry mengatakan. Kementerian Perdagangan juga melakukan pembinaan serta pelatihan kepada para pelaku UMKM terkait inovasi pemasaran guna memanfaatkan teknologi digital dalam mengakses marketplace. (antara)
VOInews, Medan : Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menilai perlu adanya dorongan dan pengawalan dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara (Sumut) agar informasi mengenai pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 dapat tersebar dengan baik dan juga netral.
Di sisi lain, Komisi I menilai perlu adanya edukasi kepada seluruh lembaga penyiaran. Baik yang berbentuk Lembaga Penyiaran Publik (LPP) ataupun Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) agar tidak ada berita hoaks, kampanye hitam, ataupun informasi yang merugikan satu pihak. Demikian disampaikan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I di Medan, Sumatera Utara, Kamis (25/5/2023).
Mengutip siaran pers DPR RI, Jumat (26/05/2023), pertemuan tersebut dalam rangka mendapatkan penjelasan secara konprehensif tentang “Peran Pemkot Medan bersama KPID dalam mengawal informasi Pemilu 2024 yang terpusat dan terintegrasi”.
"Perlu adanya dorongan dari LPP dan juga LPS untuk mendorong tingkat partisipasi yang lebih banyak di masyarakat, membuat Pemilu menjadi menarik dan menjadikan pemilihan umum menjadi sebuah pesta demokrasi yang betul-betul meriah,” jelas Meutya.
Lebih lanjut, Meutya berharap KPID bisa bekerja sama dengan para kepala daerah untuk membuat kegiatan literasi. Pasalnya, waktu penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah kian dekat, sehingga perlu dilakukan kegiatan tersebut bersama masyakat guna memberikan edukasi tentang Pemilu dan Pilkada secara baik dan lugas.
Meutya menambahkan perlu adanya sinergitas antara pihak-pihak terkait demi menyukseskan Pemilu 2024, serta dapat mendorong peningkatan jumlah pemilik di kalangan anak muda bisa meningkat. Karena itu, Komisi I ingin sekali KPI bisa mendorong tingkat partisipasi itu dengan membuat tayangan-tayangannya yang lebih edukatif, seperti ajakan pemilu atau dengan tayangan yang adil dan tidak memihak.
“Karena biasanya kalau tayanganya terus-menerus itu-itu saja, terlihat jelas keberpihakan kepada satu kelompok tertentu, dan akibatnya orang akan jadi antipati. Oleh karena itu KPI bisa ikut mengawasi ataupun mendorong agar lembaga penyiaran bisa bersifat netral,” pungkasnya.
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menjadwalkan pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) presiden 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024. Sementara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan digelar pada 27 November 2024 mendatang.(gus)
VOInews, Jakarta : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendorong politik inspiratif, yakni politik yang membangun keadilan, penegakan hukum, serta memilih pemimpin yang jujur dan adil, untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Bagaimana membangun keadilan, penegakan hukum, memilih pemimpin yang adil jujur. Itu namanya politik inspiratif," kata Mahfud MD dalam keterangan yang diterima Antara di Jakarta, Jumat (26/05/2023).
Pernyataan tersebut ia sampaikan usai bertemu dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf.
Selanjutnya, Mahfud MD juga menyebut bahwa pertemuannya dengan Ketum PBNU juga mendiskusikan masalah-masalah keislaman dalam kerangka nasionalisme, keindonesiaan dan membangun bangsa yang lebih maju.
Mantan Ketua MK ini menilai pertemuan dia selaku perwakilan pemerintah dengan Ketua Umum PBNU sangat penting untuk menyamakan visi. NU, kata dia, memiliki kewenangan dalam hal memberikan pandangan tentang pendidikan, nasihat, dan imbauan ketertiban masyarakat.
Sementara itu, pemerintah adalah pihak yang melaksanakan kebijakan berdasarkan masukan dari masyarakat, khususnya dari PBNU.
"Hukum dan wewenang yang saya miliki, saya lakukan di lapangan," ucapnya.
Terkait dengan upaya membangun bangsa yang maju, lanjut Mahfud, dirinya dan Ketua Umum PBNU memiliki kesamaan ide yang sudah sering didiskusikan bersama pada momen-momen tertentu.
"Jadi beliau bergerak di masyarakat, saya bergerak di pemerintah untuk Indonesia kita," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Yanya Cholil Staquf mengatakan bahwa kehadiran Mahfud MD selaku Menko Polhukam RI semakin menegaskan sinergi PBNU dengan pemerintah dalam upayanya membangun Indonesia yang lebih baik.
Selain itu, pertemuannya dengan Mahfud MD juga mengikis keraguan masyarakat terkait status kader Mahfud MD di Nahdlatul Ulama.
"Pertemuan ini untuk mengonfirmasi bahwa meskipun Pak Mahfud (itu) MD, tapi beliau NU," kelakar Gus Yahya.(gus)
VOInews, Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir siap mengembalikan kesucian Candi Borobudur sebagai area spiritual yang seimbang dalam rangka menjaga kelestarian candi tersebut dan ikon spiritual serta wisata bagi Indonesia. Hal itu dikatakanny di Jakarta Kamis. Menurut Erick Thohir nantinya di Borobudur ada zonasi untuk spiritual kemudian zonasi untuk turis yang ingin bikin konten atau bersantai tetapi satu dan lainnya harus saling menghormati.
Akan dihadirkan pula petugas budaya untuk menjaga keseimbangan. Bahkan petugas tersebut akan dikerjasamakan dengan sekolah-sekolah pariwisata di sekitar Borobudur supaya menjadi bagian daripada ekosistem. Erick Thohir mengatakan nantinya BUMN juga mengatur sistem bagaimana wisatawan yang berkunjung ke Borobudur dibatasi dengan digitalisasi agar tidak ada kerusakan masif pada Borobudur. (antara)