June
Indonesia dorong negara non-blok percepat pemulihan ketenagakerjaan
Written by Sumarno
VOInews, Jakarta: Pemerintah Indonesia mendorong negara-negara yang tergabung dalam Gerakan Non-Blok (GNB) agar mempercepat pemulihan ketenagakerjaan global. Demikian disampaikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu. Dalam Rapat Menteri Gerakan Non-Blok di sela-sela sesi ke-111 Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) di Jenewa, Swiss, Afriansyah menyampaikan tiga usulan tersebut. Usulan pertama, memulihkan dan memperkuat kerja sama multilateral yang menjunjung tinggi prinsip persatuan, dialog, dan penghormatan terhadap hukum internasional.
Kedua, meningkatkan kerja sama tripartit dalam upaya pemulihan kondisi ketenagakerjaan dan membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan. Ketiga, memastikan perlindungan sosial yang komprehensif dan lebih melindungi bagi pekerja rentan seperti pekerja perempuan, pekerja muda, pekerja migran, dan pekerja penyandang disabilitas. (ANTARA)
June
VOInews, Jakarta: Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengajak diaspora muda atau warga negara Indonesia yang bermukim di luar negeri menggunakan hak pilijh pada Pemilu 2024, dan tidak menyia-nyiakan haknya dengan tidak memilih (golput). Demikian disampaikan Wapres dalam keterangan persnya usai meninjau Batamindo Green Farm di Batam, Kepulauan Riau, Rabu, sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta.
Wapres menilai para diaspora muda termasuk kaum terpelajar yang akan memilih pemimpin yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Sedangkan terkait pilihan politik, para diaspora menurutnya tentu memiliki pertimbangan dan harapannya masing-masing. (ANTARA)
June
Bawaslu RI Minta Pengawasan Penyusunan DPTLN Sesuai Prosedur dan Gunakan Data Akurat
Written by agus santika
VOInews, Jakarta : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Lolly Suhenty meminta jajaran Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) melakukan pengawasan penyusunan daftar pemilih tetap luar neger (DPTLN) sesuai prosedur dan menggunakan data yang akurat.
Sebagaimana dikutip dari Siaran Pers Bawaslu, menurut Lolly Suhenty perlu melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI).
"Pada tanggal 20 dan 21 Juni 2023 menjadi momentum kita melakukan pengawasan dalam penyusunan DPTLN. Sehingga, Bapak/Ibu (harus) siap," katanya saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Penyusunan DPTLN yang dilakukan secara daring (dalam jaringan), Rabu (07/06/2023).
Dalam rapat yang dihadiri Panwaslu LN di sejumlah negara ini, Lolly mengingatkan perlunya mengikuti prosedur peraturan perundang-undangan. "Esensi pengawasan penyusunan DPTLN ini sesuai dengan prosedur, yaitu UU dan PKPU (Peraturan KPU)," sebutnya.
Dia menambahkan, hal yang juga penting dalam melakukan pengawasan penyusunan DPTLN, yakni menggunakan data yang akurat. "Data yang akurat artinya ketika nama masuk dalam DPT-LN, maka kita bisa dipertanggungjawabkan sebagai data pemilih yang telah keluar (ditetapkan)," tuturnya.
Apabila ditemukan data yang belum sinkron, dia melanjutkan, maka perlu melakukan koordinasi dengan PPLN. "Sehingga data pemilih ganda dapat dicoret. Koordinasi (juga) dengan KBRI dan KJRI," tegasnya.
Dia menambahkan, perlu mengetahui prosedur seperti memberikan data yang tidak dikenal sesuai Pasal 29 PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
"Kalau sudah koordinasi masih ditemukan masalah perlu ditandai data yang tidak dikenal. Jangan lupa ditandai dan dikoordinasikan dengan cepat kepada Bawaslu RI (pusat)," terangnya.
Lolly berharap pengawasan penyusunan DPTLN bisa berjalan maksimal. "Kuncinya dua tadi, ya: prosedurnya tepat, datanya akurat! Karena data yang akurat akan meminimalisir yang punya niatan curangbatau melanggar."
"Semoga seluruh upaya yang kita lakukan unutk mngawasi hak pilih akan mebawa kebaikan untuk demokrasi di Pemilu 2024," tutupnya.(gus
June
Menteri PUPR: Hidrologi kunci utama untuk mengantisipasi bencana
Written by Akbar
VOInews.id- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan ilmu hidrologi merupakan kunci utama dalam memitigasi dan mengantisipasi bencana hidrometeorologi di Indonesia. "Disaster hidrologi tidak hanya banjir, tetapi juga kekeringan. Dengan inovasi terapan ilmu hidrologi tentunya sangat menentukan keberhasilan dalam pengelolaan SDA secara keseluruhan. Menurut saya, hidrologi sangat menentukan di dalam kehidupan kita, hidrologi adalah basic science," ujar Basuki dalam keterangannya di Jakarta.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menambahkan, ilmu hidrologi adalah kunci fundamental yang sangat diperlukan untuk memecahkan permasalahan sumber daya air (SDA) yang terjadi dalam hal prediksi dan estimasi, sehingga dapat meminimalkan kerugian yang diakibatkan oleh bencana hidrometeorologi.
Basuki juga berharap ilmu hidrologi dan hidrologi terapan memegang peranan yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam mencari permasalahan dan mendapatkan solusi serta inovasi dalam mengatasi permasalahan sumber daya air (SDA).
Kementerian PUPR terus mendorong keterlibatan akademisi dan para ahli, khususnya yang tergabung dalam Masyarakat Hidrologi Indonesia (MHI) untuk memanfaatkan inovasi dan teknologi dalam memitigasi dan mengantisipasi bencana hidrometeorologi. Peran organisasi profesi sangat dibutuhkan dalam mendukung keberlangsungan profesionalisme bidang keairan Indonesia ke depan. Basuki menyampaikan apresiasi kepada Masyarakat Hidrologi Indonesia yang sampai saat ini masih semangat melestarikan ilmu hidrologi. Ilmu hidrologi juga merupakan kunci dalam mengelola sumber daya air yang lebih efektif dan berkelanjutan baik skala lokal maupun regional dan bahkan dunia.
Sementara itu Ketua Umum MHI yang juga Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Yudha Mediawan mengatakan, MHI adalah organisasi profesi yang dibentuk pada 7 Mei 1998 dengan tujuan meningkatkan mutu keahlian dan tanggungjawab para ahli Hidrologi Indonesia.
“MHI berkewajiban membangun kerja sama ilmiah dengan para ahli hidrologi, melalui seminar ilmiah untuk mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ilmu hidrologi dalam penyelesaian berbagai masalah keairan,” kata Yudha Mediawan.
antara