03
May

 

 

 

 

 

Jakarta (VOI News):  Perang antara pasukan militer Sudan dan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) ini merupakan pergolakan  kelompok pemberontak yang ingin menggulingkan pemerintahan demokratis yang sedang berkuasa di Sudan. Hal tersebut mengakibatkan ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menempuh pendidikan atau bekerja di Sudan terpaksa dievakuasi.

Duta Besar Sudan untuk Indonesia, Yassir Mohamed Ali dalam Jumpa Pers di kediamannya Jakarta, Rabu, (3/5) terkait perkembangan terkini situasi politik dan keamanan negaranya menjelaskan konflik itu merupakan upaya kudeta terhadap pemerintah Sudan.

Yassir juga mengatakan pihaknya terus menjalin komunikasi dengna pemerintah Indonesia terkait dengan kondisi dan konflik Sudan. Bahkan pihaknya ingin mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi.

Dubes Yassir juga mengatakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Sudan khususnya para mahasiswa  telah dievakuasi.Pemerintah Sudan berharap mereka dapat kembali ke negeranya untuk meneruskan studinya.

“Untuk orang Indonesia, saya  kebanyakan dari mereka sudah kembali dengan selamat. Kepada mahasiswa Indonesia Insya Allah jika semuanya sudah selesai, mereka akan dapat kembali ke Sudan untuk melanjutkan studi mereka. Sudan memiliki jumlah besar mahasiswa Indonesia yang masih belajar,” Yassir Mohamed Ali.

Disamping itu, Dubes Yassir menjelaskan bahwa pihaknya akan meminta bantuan kemanusiaan  dan forum internasional terkait situasi di Sudan, mengingat banyak rumah sakit yang hancur di Khartoum. Bahkan pihaknya juga ingin  bertemu Menteri Kesehatan RI.  

“ Kami berharap dapat segera bertemu dengan Menteri Kesehatan (Budi Gunadi) dan berusaha mencari dukungan dari saudara- saudara kami, kata Dubes Yassir.

03
May

 

 

 

VOInews, Jakarta: Inisiatif Indonesia untuk menyelenggarakan ASEAN Human Rights Dialogue 2023 sebagai platform dialog terbuka dan transparan guna pembahasan isu Hak Asasi Manusia (HAM) di kawasan telah memperoleh dukungan negara-negara ASEAN. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, mengatakan inisiatif ini diharapkan akan berkontribusi dalam penciptaan lingkungan kerja yang adil bagi pekerja migran.

“Pelindungan berbasis korban pada penanganan kontra radikalisme dan ekstrimisme, penanggulangan perdagangan orang, serta melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (3/5/2023).

Sementara itu, Wakil Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) sekaligus Ketua AICHR 2023, Yuyun Wahyuningrum, saat memimpin AICHR ke-36 Maret 2023 lalu, menekankan inisiatif Indonesia melalui kegiatan konsultasi, praktik terbaik, dan lokakarya, akan merangkul kepentingan seluruh negara anggota ASEAN dalam memajukan isu HAM.

Melalui kepemimpinan Indonesia, menurutnya, AICHR untuk pertama kalinya melakukan Country Learning Visit. Para wakil negara anggota ASEAN telah berkunjung ke Kota Bogor dan Desa Agroeduwisata Mulyaharja untuk melihat secara langsung keberhasilan Pemerintah Daerah melakukan promosi, pemajuan, dan pelindungan HAM.

Selain itu, telah diselenggarakan juga pertemuan antarmuka AICHR dengan sejumlah badan sektoral yakni ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC), ASEAN Committee to Implement the Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (ACMW), ASEAN Committee on Women (ACW), Committee of Permanent Representatives to ASEAN (CPR), serta mitra wicara Uni Eropa dan Australia.

03
May


VOInews, Jakarta: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) secara kumulatif dari Januari hingga Maret 2023 yang mencapai 2,25 juta kunjungan atau naik 508,87 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022.

 

“Ini sesuai dengan proyeksi kami, dan kami bersyukur angka tersebut ada di target atas sesuai dengan penambahan jumlah penerbangan dan jumlah ketersediaan kursi yang terus meningkat,” ujar Menparekraf Sandiaga Seusai "The Weekly Brief With Sandi Uno" yang berlangsung secara hybrid, di Jakarta, Selasa (2/5/2023).

 

Sebelumnya, Menparekraf Sandiaga mendapatkan tambahan target baru untuk kunjungan wisman ke Indonesia menjadi 8,5 juta pada 2023. Target tersebut bertambah sebesar 1,1 juta, setelah pada Januari 2023 Kemenparekraf diberikan tugas awal untuk memenuhi kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 7,4 juta di 2023.

 

"Kami semula targetnya 7,4 juta batas atas wisatawan mancanegara. Mungkin karena terlihat ada momentum yang lebih kuat jadi ditambah satu juta, menjadi 8,5 juta harus terus kita pantau jika dikalikan empat per kuarter ini kalau dikalikan 2,5 juta hingga akhir tahun bisa menembus sekitar angka 9 juta. 

 

Namun, Menparekraf Sandiaga mewanti-wanti adanya penurunan wisman lantaran adanya "low season". Tapi setelah musim 'summer' akan ada 'low season' juga yang harus diantisipasi sebelum nanti 'peak season' di akhir tahun. Target tadi sesuai dengan proyeksi yang sudah ada dan kami semakin yakin tahun 2024 penciptaan 4,4 juta lapangan kerja baru bisa tercipta, kami sangat optimistis,” ujarnya.

 

Sebelumnya BPS RI mencatat sebanyak 809.960 wisatawan mancanegara (wisman) ke berbagai wilayah di Indonesia pada Maret 2023, meningkat 15,39 persen dibanding bulan sebelumnya.

 

Wisman yang berkunjung ke Indonesia pada Maret 2023 didominasi dari Malaysia sebanyak 124,62 ribu kunjungan (15,39 persen); Singapura 111,26 ribu kunjungan (13,74 persen); Australia 96,16 ribu (11,87 persen); Timor Leste 63,59 ribu (7,85 persen); dan Tiongkok 51,97 ribu (6,42 persen).

 

 

 

 

03
May

 

VOInews.id- Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa Bulog mulai mendistribusikan bantuan pangan beras tahap ke-2 kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di 38 provinsi. “Kami tidak ingin ada jeda antara pendistribusian tahap 1 dan 2, mengingat beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang dikonsumsi setiap hari, sehingga saat pendistribusian tahap 1 hampir rampung paralel langsung kami lanjut tahap 2.

Tentunya banyak KPM yang sudah menunggu realisasi bantuan tahap ke-2 ini,” ujarnya di Jakarta, Rabu. Sampai dengan 2 Mei 2023 atau pada hari pertama penyaluran bantuan beras tahap 2, Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1.680 ton beras. Jumlah tersebut setara dengan bantuan bagi 168 ribu KPM. Realisasi pendistribusian tertinggi di provinsi Maluku sebanyak 878 ton atau 68 persen dari total alokasi bantuan di Provinsi Maluku sebanyak total 1.285 ton.

Arief menuturkan, sama seperti bantuan beras tahap pertama, bantuan tahap ke-2 ini juga akan disalurkan kepada 21,3 juta KPM di 38 provinsi dengan mengoptimalkan stok beras Bulog di 26 Kantor Wilayah se-Indonesia. Pendistribusian juga tetap menggandeng 3 perusahaan ekspedisi besar, yaitu PT Pos Indonesia (Persero), PT Jasa Prima Logistik (JPL), dan PT DNR sehingga bisa dipantau dan dipastikan posisi pendistribusian per-item.

“Dalam pendistribusian bantuan tahap 2 ini tidak ada spesifikasi yang dikurangi, kualitas beras tetap terjaga baik, beras yang kami salurkan ini adalah beras baru. Untuk pelayanan kami terus lakukan perbaikan agar lebih cepat dan mudah,” ungkapnya. Gerak cepat pendistribusian bantuan beras ini, tutur Arief, juga sebagai upaya pengendalian inflasi setelah Idul Fitri, karena beras menjadi salah satu komoditas pangan yang memberikan andil pada inflasi. Upaya tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo yang meminta agar bantuan pangan ini disalurkan dengan baik guna membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Selain itu, bantuan pangan juga diharapkan dapat membantu mengendalikan harga beras di pasaran. “Saat ini kami optimalkan dua instrumen untuk mengamankan harga beras di tingkat konsumen, yaitu penyaluran bantuan pangan beras bagi 21,3 juta KPM dan pelaksanaan operasi pasar atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan mendistribusikan beras SPHP Bulog ke pasar tradisional dan ritel modern,” ujarnya.

Update penyaluran bantuan beras tahap pertama, sampai dengan 2 Mei 2023 telah disalurkan sebanyak 84 persen atau 179 ribu ton dari total penyaluran 213 ribu ton. Tercatat lebih dari 50 persen provinsi atau sebanyak 20 provinsi telah melakukan penyaluran 90-100 persen. Provinsi yang telah menyalurkan 100 persen yaitu Aceh, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan.

 

antara