VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews, Jakarta : Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, mengatakan ada beberapa modus operandi yang dijalankan oleh pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) untuk merekrut warga negara termasuk dari Indonesia untuk bekerja di luar negeri dan menjadi korban. Menurutnya, para pelaku kejahatan TPPO melakukan perekrutan melalui media sosial dan menjanjikan penghasilan yang cukup tinggi bagi para korban.

“Modus perekrutan dilakukan melalui social media kemudian mayoritas yang ditawarkan bekerja sebagai customer service dengan gaji antara 1000 sampai 1200 USD namun tidak meminta kualifikasi khusus. Kemudian berangkat ke luar negeri untuk bekerja tidak menggunakan Visa kerja yang proper dari kedutaan asing yang ada di Jakarta melainkan mereka masuk menggunakan bebas Visa kunjungan wisata sesama negara ASEAN,” kata Judha dalam keterangan yang disampaikan, di Jakarta, Jumat (5/5).

Ia mengatakan, kasus 20 orang warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban TPPO di Myanmar menjadi pembelajaran bagi WNI lain agar tidak mudah tertipu dengan modus demikian. Selain itu, dirinya pun menyebut sejumlah negara yang kerap menjadi negara penempatan para calon pekerja yang menjadi korban TPPO, mulai dari Kamboja hingga Laos.

“Ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa hati-hati dengan modus-modus tawaran tersebut utamanya ketika ditawarkan bekerja di wilayah Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Filipina,” katanya.

Lebih lanjut, Judha Nugraha menjelaskan, pemerintah Indonesia telah mengirimkan nota diplomatik kepada Myanmar terkait ke-20 WNI yang menjadi korban TPPO. Menurutnya nota diplomatik tersebut telah mendapatkan respon dari otoritas Myanmar dan disebutkan ke-20 WNI tersebut tidak masuk ke dalam data keimigrasian Myanmar.

“Namun tentu saja upaya kita tidak berhenti hanya dengan mengirimkan nota diplomatik. Kita lakukan berbagai macam upaya langkah antara lain melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang ada di Myawaddy. Memang kami tidak bisa sampaikan secara detail di sini akademi keselamatan warga negara kita, namun kami tegaskan berbagai macam upaya baik formal maupun informal kita lakukan,” tegasnya.

VOInews, Jakarta: Otoritas penegak hukum Filipina bekerja sama dengan perwakilan negara asing, termasuk KBRI Manila, berhasil menyelamatkan 1.048 orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Dari jumlah itu, 143 merupakan warga negara Indonesia.

“Pagi ini saya mendapatkan laporan dari KBRI di kita di Manila bahwa otoritas penegak hukum Filipina bekerja dengan perwakilan negara asing di Manila termasuk KBRI kita telah melakukan operasi penyelamatan korban online scam. Operasi tersebut berhasil menyelamatkan total 1048 orang yang berasal dari 10 negara termasuk dari Indonesia. Korban WNI yang berhasil diselamatkan berjumlah 143 orang KBRI Manila saat ini sedang melakukan pendataan dan akan memfasilitasi repatriasi para korban ke Indonesia,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam keterangan yang disampaikan di Jakarta, Jumat (5/5).

Lebih lanjut, Retno Marsudi mengatakan dari jumlah yang berhasil diselamatkan tersebut, menunjukkan tingginya kekhawatiran negara terhadap kejahatan perdagangan orang. Menurutnya, bukan hanya dengan penanganan di hilir, dibutuhkan pula upaya pencegahan di hulu agar kejahatan serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.

“Angka dan apa yang saya sampaikan mengenai operasi di Manila ini menunjukkan tingginya atau besarnya magnitude dari tindakan kriminal perdagangan manusia yang korbannya adalah warga negara ASEAN,” katanya.

Menlu Retno Marsudi juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang, dan memastikan, isu ini akan dibahas oleh Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023, pada KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo mendatang.

“Law enforcement harus betul-betul ditegakkan dan jika tidak dilakukan pembenahan di hulu maka korban akan semakin banyak dan dari hari ke hari. Korban perdagangan manusia yang dilakukan melalui online scam semakin marak di Asia Tenggara dan oleh karena itu Indonesia sebagai ketua ASEAN berusaha untuk mengangkat isu ini di dalam KTT ke-42 ASEAN nanti,” katanya.

Lebih lanjut, Menlu Retno menegaskan, perlindungan WNI di luar negeri selalu menjadi salah satu prioritas pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Pemerintah Indonesia, menurutnya, terus melakukan komunikasi, baik dengan otoritas negara sahabat, otoritas lokal, dan organisasi internasional untuk memastikan perlidungan terhadap WNI sekaligus upaya repatriasi dapat berjalan lancar.