June
Indonesia dan Denmark Resmikan Bebas Visa untuk Paspor Dinas dan Diplomatik
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama Menteri Imigrasi dan Integrasi Denmark Kaare Dybvad Bek meresmikan pemberlakuan bebas visa untuk paspor dinas dan diplomatik elektronik untuk Indonesia dan Denmark. Peresmian itu dilakukan di sela kunjungan Menteri Retno ke Denmark dalam rangka kunjungan kerja.
“Peresmian dilakukan secara simbolik dengan saling tukar specimen paspor dinas dan diplomatik elektronik antara kedua Menteri,” kata Retno dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (14/6).
Menurut Menlu, peresmian ini dapat mendorong penguatan hubungan bilateral kedua negara. Tahun lalu, kerja sama perdagangan kedua negara naik hingga 132 persen mencapai hampir USD 1 miliar.
“Pemberlakukan bebas visa ini diharapkan dapat ikut mendorong penguatan hubungan bilateral kedua negara, termasuk untuk mengimplementasikan Strategic Partnership Plan of Action untuk tahun 2021-2024 serta kerja sama di sektor transisi energi dan kesehatan,” katanya.
Sebelumnya dalam kunjungannya ke Denmark, Menlu Retno juga telah bertemu dengan para pemimpin perusahaan multinasional di Denmark. Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno menyampaikan sejumlah peluang investasi di Indonesia beserta fokus pembangunan yang dilakukan Indonesia saat ini.
“Dari diskusi tersebut, terlihat jelas antusiasme mereka untuk berinvestasi di Indonesia. Dan mereka melihat potensi Indonesia sangat besar,” katanya.
Pertemuan Menlu Retno Marsudi dengan Menteri Imigrasi dan Integrasi Denmark Kaare Dybvad Bek merupakan bagian dari kunjungan Retno ke Denmark. Ini merupakan kunjungan Menlu RI pertama setelah 17 tahun. Kunjungan terakhir dilakukan pada 2006.
June
VOInews, Jakarta: Indonesia dan Denmark membahas upaya penguatan kerja sama bilateral, khususnya di sektor energi dan kesehatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, di Kopenhagen, Denmark.
Retno Marsudi menjelaskan, sektor energi dan kesehatan merupakan dua sektor kerja sama yang memiliki potensi untuk diperkuat oleh Indonesia dan Denmark. Menurut Retno, di bidang energi terdapat potensi penguatan kerja sama kedua negara, salah satunya pada sektor energi surya. Sementara di bidang kesehatan, Indonesia mengharapkan kerja sama untuk penguatan kemandirian kesehatan.
“Di sektor energi, terdapat potensi untuk pengembangan smart grid, energi surya, bayu dan hidro. Saya juga dorong realisasi komitmen dukungan Denmark terhadap implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP) di Indonesia. Di sektor kesehatan, Indonesia mengharapkan kerja sama untuk penguatan kemandirian kesehatan, termasuk melalui kerja sama antara Bio Farma dan Nova Nordisk untuk mengatasi penyakit diabetes,” kata Retno dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (14/6).
Denmark merupakan mitra dagang terbesar bagi Indonesia di wilayah Nordik pada tahun 2022. Menlu Retno menjelaskan, tahun lalu, perdagangan kedua negara naik hingga 132 persen mencapai hampir 1 miliar dolar AS. Menurutnya kedua Menteri luar negeri juga membahas upaya untuk mempercepat penyelesaian perundingan Indonesia-EU CEPA setelah perundingan putaran ke-14 akhir bulan lalu.
“Kenaikan ini tentu kita sambut baik, dan kedua Menlu yakin jika perundingan Indonesia-EU CEPA sudah dapat diselesaikan, maka hubungan perdagangan akan semakin kuat,” katanya.
Retno menambahkan, kedua Menteri luar negeri juga membahas penguatan perdagangan hanya dapat dilakukan jika kedua belah pihak dapat menghilangkan hambatan perdagangan. Oleh karena itu, menurutnya, kesempatan pertemuan bilateral tersebut menjadi sarana untuk membahas upaya untuk menghilangkan hambatan perdagangan.
“Dalam kaitan inilah saya kembali menyampaikan concern terkait kebijakan diskriminatif Uni Eropa, termasuk regulasi deforestasi yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Uni Eropa,” katanya.
Di akhir pertemuan, kedua Menteri Luar Negeri menyaksikan penandatanganan Implementing Agreement untuk MoU on Infrastructure Project Financing dengan nilai 1 miliar Euro atau sekitar 16 triliun rupiah. Menurut Retno, penandatanganan ini merupakan hal penting untuk penguatan kemitraan kedua negara dalam kerja sama proyek infrastruktur strategis di Indonesia.
June
Menko Marves: Negara berkembang berhak untuk tumbuh jadi negara maju
Written by Akbar
VOInews.id- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Maritim) RI Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan negara-negara berkembang berhak untuk tumbuh menjadi negara maju. Luhut menjelaskan pesan itu harus disuarakan oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia terutama saat menghadapi berbagai tekanan dari blok-blok dagang yang dikuasai oleh negara-negara maju. “Kami tidak menentang negara-negara maju, tetapi negara-negara berkembang punya hak untuk menjadi negara berpendapatan tinggi.
Itu pesan penting yang harus disuarakan,” kata Luhut saat memberikan pidato pada Jakarta Geopolitical Forum Ke-7 2023 di Jakarta, Rabu. Dia menjelaskan negara-negara berkembang banyak yang memiliki sumber daya alam mineral melimpah. Dengan demikian, hilirisasi sumber daya alam pun menjadi salah satu cara bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan pendapatan sekaligus pertumbuhan ekonominya demi “naik kelas” dari negara berpendapatan menengah (middle-income country) ke negara berpendapatan tinggi (high-income country) atau negara maju. “Indonesia banyak mendapatkan manfaat dari hilirisasi industri dengan memanfaatkan satu item (mineral) yaitu nickel ore (bijih nikel).
Dari nickel ore (menjadi bahan) untuk membuat baterai, kemudian dari iron steel jika diurai lagi ke bawah ada banyak yang dapat diolah, dan itu membuka banyak pekerjaan, mencetak banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan menciptakan banyak hal,” kata Menko Marves RI.
Oleh karena itu, dia mempertanyakan keputusan dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang menentang kebijakan Indonesia melarang ekspor bahan-bahan mentahnya, termasuk nickel ore, ke luar negeri.
“Mengapa kami tidak diperbolehkan untuk mengolah sendiri mineral-mineral kami? Mengapa kami harus mengekspor itu? Mengapa WTO memaksa kami mengekspor mineral kami?” kata Luhut. Dalam pidatonya, Luhut pun mengingatkan negara-negara berkembang, terutama anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), untuk memperkuat kerja sama demi menghadapi tekanan-tekanan tersebut.
“Selama kita (negara-negara di kawasan) bekerja sama, kita dapat berkolaborasi antarsesama anggota ASEAN. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan di kawasan ini,” kata Luhut. Indonesia resmi melarang ekspor bijih nikel sejak 2 Januari 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Terkait kebijakan itu, Indonesia digugat oleh Uni Eropa ke WTO.
Badan Penyelesaian Sengketa WTO pada Oktober 2022 mengabulkan gugatan Uni Eropa dan memutuskan Indonesia melanggar aturan-aturan dagang WTO. Presiden RI Joko Widodo sebulan setelah WTO mengabulkan gugatan EU menyampaikan Indonesia mengajukan banding. Jokowi menegaskan Indonesia tak akan menyetop kebijakan hilirisasi terhadap nikel dan kekayaan alam lainnya. Bahkan, setelah larangan ekspor bahan mentah nikel yang diterapkan sejak 2020, Pemerintah lanjut melarang ekspor bahan mentah bauksit.
"Setelah itu, bahan-bahan yang lainnya, termasuk urusan yang kecil-kecil, termasuk kopi. Usahakan jangan sampai diekspor dalam bentuk bahan mentah," kata Presiden Jokowi saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Investasi di Jakarta, tahun lalu (30/11).
antara
June
Menlu Retno undang perusahaan Denmark berinvestasi di Indonesia
Written by Akbar
VOInews.id- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertemu dengan delapan pemimpin perusahaan multinasional Denmark di Kopenhagen pada Rabu, guna mengundang perusahaan-perusahaan Denmark itu untuk berinvestasi di Indonesia.
Dalam pertemuan dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor energi terbarukan, kesehatan, dan transportasi itu, Retno mempromosikan Indonesia sebagai negara yang sangat kondusif untuk bisnis dengan pertumbuhan ekonomi tahun lalu 5,3 persen atau tertinggi sejak 2014. Dia juga menyebutkan beberapa prioritas Indonesia saat ini, misalnya, pembangunan industri hilir, ekonomi hijau, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara.
“Saya mengundang perusahaan-perusahaan tersebut berinvestasi, termasuk atau prioritas di sektor transisi energi dan kesehatan,” kata Retno ketika menyampaikan pernyataan pers secara daring melalui akun YouTube Kemlu RI. Dia mengatakan investasi di transisi energi mencakup teknologi energi angin dan surya, smart grid, kendaraan listrik, dan ekosistem pelabuhan hijau.
antara