May
Penanganan TPPO Harus Dilakukan Secara Bersama oleh ASEAN
Written by Andy Romdoni
VOInews, Labuan Bajo: Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mohammad Mahfud MD mengatakan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) telah merugikan semua negara di kawasan ASEAN. Oleh karena itu, menurutnya, seluruh negara ASEAN telah bersepakat untuk bekerja bersama memberantas tindak pidana perdagangan orang, agar penanganan TPPO dapat dilakukan mulai dari hulu hingga hilir.
“Karena perdagangan orang itu kan disini ada yang mengirim, di negara tujuan ada yang menerima, semuanya sindikat. Jadi kalau kita hanya mencari di hulunya tanpa menyelesaikan di hilirnya juga itu tidak akan efektif,” katanya saat mengunjungi media center KTT ASEAN ke-42 di Hotel Bintang Flores, Selasa (9/5).
Mahfud MD yang sebelumnya memimpin sidang ASEAN Political-Security Community ke-25, juga mendorong aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas terhadap seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Bahkan, menurutnya, meskipun pemerintah Indonesia tengah mendorong upaya penyelesaian hukum dengan damai, namun hal ini tidak dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.
“Saya ingin katakan melalui forum ini, terhadap mereka yang sudah ditangkap supaya aparat penegak hukum di Indonesia ini tegas dan memberi hukuman yang setimpal. Tidak boleh, sekali lagi tidak boleh ada restorative justice atau penyelesaian damai di luar pengadilan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang ini,” tegasnya.
Lebih lanjut ia menerangkan, seluruh negara-negara ASEAN telah memberikan komitmen yang sama tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Sehingga nantinya, setelah disepakati di tingkat Kepala Negara, kesepakatan ini akan ditindak lanjuti di tingkat implementasi di lapangan.
Sebelumnya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut, kasus tindak pidana perdagangan orang telah menjadi perhatian bersama oleh negara-negara di kawasan dengan korban berasal dari berbagai negara. Menurutnya, untuk di Indonesia saja, selama 3 tahun terakhir, telah terjadi 1.841 kasus tindak pidana perdagangan orang yang diselesaikan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri. Jumlah ini menurutnya, telah menunjukkan tingkat kekhawatiran yang cukup tinggi di kawasan ASEAN.
May
Presiden Joko Widodo dan PM Laos Bahas Peningkatan Kerja Sama Pemberantasan Perdagangan Orang
Written by Andy Romdoni
VOInews, Labuan Bajo: Presiden Joko Widodo bersama Perdana Menteri (PM) Laos, Sonexay Siphandone, menggelar pertemuan bilateral di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selasa (9/5). Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas pentingnya peningkatan kerja sama untuk memberantas perdagangan manusia di kawasan ASEAN.
“Kedua pemimpin juga menekankan pentingnya kedua negara untuk meningkatkan kerja sama dalam memberantas trafficking in persons yang saat ini sedang marak terjadi di negara-negara anggota ASEAN,” jelas Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam keterangan persnya usai pertemuan bilateral.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo dan PM Sonexay Siphandone juga membahas mengenai sejumlah kerja sama ekonomi yang dijalin oleh kedua negara, antara lain dalam bidang energi dan transportasi.
“Kedua pemimpin membahas sebagian besar mengenai kerja sama ekonomi, misalnya Bapak Presiden menyampaikan beberapa kerja sama BUMN Indonesia, antara lain kerja sama PLN dengan Electricite Du Laos, kemudian pengadaan pesawat dari PT DI untuk angkatan udara Laos, dan juga pengadaan kereta api dari PT Inka untuk PetroTrade Laos Company,” tandas Menlu.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Perdagangan Zulfikli Hasan.
May
Bertemu PM Malaysia, Presiden Joko Widodo Tekankan Optimalisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Written by Andy Romdoni
VOInews, Labuan Bajo: Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim, menggelar pertemuan bilateral di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Selasa (9/5). Dalam pertemuan tersebut, Presiden menekankan peningkatan optimalisasi perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia.
“Bapak Presiden kembali mengingatkan pentingnya optimalisasi one channel system dan perlindungan para pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia,” jelas Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam keterangannya usai mendampingi Presiden dalam pertemuan bilateral tersebut.
Selain itu, Menlu juga menyampaikan kedua pemimpin juga turut membahas mengenai percepatan penyelesaian bidang perbatasan antar kedua negara.
“Bapak Presiden menyampaikan pentingnya segera kedua belah pihak untuk menyelesaikan beberapa bidang untuk perbatasan laut dan juga perbatasan darat,” jelas Menlu.
Selain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, di dalam tersebut, Presiden juga turut didampingi Presiden dalam pertemuan tersebut adalah oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md.
May
Penguatan Kerja Sama Ekonomi Jadi Fokus Pertemuan Indonesia – Timor Leste
Written by Andy Romdoni
VOInews, Labuan Bajo: Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat datang kepada Perdana Menteri (PM) Timor Leste, Taur Matan Ruak, atas keikutsertaan Timor Leste dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN. Hal itu disampaikannya dalam pertemuan bilateral Indonesia – Timor Leste yang digelar di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selasa (9/5).
“Bapak Presiden menyampaikan tentunya ucapan selamat datang karena untuk pertama kalinya Timor Leste berpartisipasi dalam KTT ASEAN,” ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam keterangannya usai mendampingi Presiden dalam pertemuan bilateral tersebut.
Di dalam pertemuan, kedua pemimpin membahas upaya peningkatan kerja sama ekonomi, termasuk di wilayah perbatasan kedua negara. Menurut Menlu Retno, pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan PM Timor Leste ke Indonesia beberapa waktu yang lalu.
“Kedua pemimpin sepakat bahwa akan dibentuk joint working group yang akan mempersiapkan pengembangan kawasan ekonomi di perbatasan kedua negara,” ungkap Menlu Retno.
Selain itu, Indonesia dan Timor Leste juga sepakat untuk mendorong dimulainya pembentukan bilateral investment treaty. Hal tersebut, menurut Retno, dilakukan dalam rangka memperkuat kerja sama ekonomi kedua negara.
“Bapak Presiden juga mengingatkan mengenai masalah pentingnya kita segera menyelesaikan perundingan batas negara,” ucap Menlu Retno.
Terkait keanggotaan di ASEAN, menurut Menteri Retno, Timor Leste menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan yang telah diberikan oleh Indonesia. Presiden Joko Widodo pun berharap Timor Leste dapat segera memenuhi semua kriteria untuk dapat menjadi anggota penuh ASEAN.
“Bapak Presiden menyampaikan bahwa selama keketuaan Indonesia ini, road map untuk Timor-Leste agar menjadi anggota penuh akan disepakati dan mengharapkan agar Timor-Leste dapat segera memenuhi kriteria-kriteria yang ada di road map yang besok akan diadopsi sehingga akan dapat menjadi anggota penuh ASEAN,” ujar Menlu Retno.