May
Sidang ACC ke-32 Membuka Jalan bagi Pencapaian Hasil KTT ASEAN
Written by Andy Romdoni 
VOInews, Labuan Bajo: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menggaris bawahi pentingnya pertemuan Dewan Koordinasi ASEAN (ACC) ke-33, di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Selasa (9/5). Dalam sambutannya, Menlu Retno menekankan sejumlah poin yang relevan dalam pertemuan ACC untuk membuka jalan bagi KTT ASEAN untuk mencapai hasil-hasil penting.
“Pertama, tentang persiapan KTT ASEAN ke-42,” katanya dalam sambutan pembukaan sidang ACC.
Ia menjelaskan, sejumlah program kegiatan yang dibahas dalam ACC ke-32, termasuk daftar topik indikatif dan daftar hasil yang akan disepakati oleh para pemimpin ASEAN sejalan dengan tema Keketuaan Indonesia di ASEAN, yaitu ASEAN Matters: Epicentrum of Growth.
“Kedua, tentang pentingnya penguatan kapasitas dan kelembagaan ASEAN,” lanjutnya.
Ia menjelaskan, para peserta sidang ACC juga akan membahas mekanisme kerja yang lebih efektif, fleksibel dan tidak terlalu birokratis, untuk dapat mengikuti tantangan yang terus berkembang di kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, sidang ACC ke-32 juga membahas persiapan keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN.
“Kami ingin membahas rekomendasi Peta Jalan bagi Timor-Leste untuk menjadi anggota penuh ASEAN. Dan saya yakin kita dapat mendukung Peta Jalan ini dan membantu saudara-saudari kita di Timor-Leste,” katanya.
May
KND dorong Parpol beri ruang untuk wakil disabilitas dalam Pemilu 2024
Written by agus santika
VOInews, Jakarta :Komisi Nasional Disabilitas (KND) mendorong partai politik (parpol) untuk memberi ruang untuk perwakilan penyandang disabilitas dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"KND RI mendorong agar partai politik dapat mengakomodasi dan memberikan ruang yang inklusif terhadap wakil-wakil disabilitas sebagai peserta Pemilu tahun 2024," kata Ketua KND Dante Rigmalia di Jakarta, seperti dikutip Antara, Selasa (09/05/2023).
Terkait sikap pada Pemilu 2024, Dante mengatakan KND mendorong hak politik bagi penyandang disabilitas dapat dipastikan oleh semua pihak. Secara umum, untuk terus meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan di Indonesia.
Dante mengakui masih belum bisa melihat kehadiran penyandang disabilitas di berbagai sektor kehidupan. Meskipun negara sudah memberikan apresiasi kepada KND dimana empat komisionernya menyandang disabilitas.
"Namun, kita ingin terus mendorong agar penyandang disabilitas bisa berpartisipasi, bahkan bisa menduduki jabatan-jabatan baik di pemerintahan agar mereka bisa optimal, mandiri dan berkontribusi," kata Dante.
Dalam kesempatan yang sama, Komisioner KND Rachmita Harahap juga berharap kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memiliki kebijakan afirmatif terhadap keterwakilan penyandang disabilitas dalam legislatif. Sebab, menurut dia, belum ada kebijakan afirmatif kuota keterwakilan disabilitas, baik di legislatif maupun di partai politik.
"Kami KND berharap mendorong kepada Bawaslu dan KPU sudah membuat kemitraan supaya keterwakilan disabilitas bisa mencalonkan diri sebagai caleg (calon legislatif)," ujar Rachmita.
Komisioner KND Fatimah Asri Mutmainnah juga mengharapkan agar kebijakan afirmatif tersebut dapat memberikan kuota untuk penyandang disabilitas. Meskipun kuota itu belum diatur dalam sebuah regulasi tertentu, seperti halnya afirmasi 30 persen kuota bagi perempuan.
"Tapi, inilah yang kita dorong. Intinya bahwa ketika hak politik ini betul-betul bisa untuk penyandang disabilitas dalam hak memilih atau dipilih, saya kira ini yang kemudian bisa menjawab memutus stigma yang ada," ujar dia.
KND mendorong penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) 2024 untuk menjamin aksesibilitas dan akomodasi bagi penyandang disabilitas untuk memilih partai dan wakil rakyat yang dikehendaki, dan turut berkontribusi dalam proses demokrasi lima tahunan tersebut.
Hal tersebut dinyatakan dalam pernyataan sikap di konferensi pers KND “Partisipasi Bermakna Penyandang Disabilitas dalam Semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024” di Jakarta, Senin (8/5).
Pernyataan sikap KND berlandaskan pada penyandang disabilitas adalah warga negara yang juga memiliki hak seperti warga negara lainnya terkait Pemilu, seperti diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Selain itu, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KND RI sesuai tugas dan fungsinya akan terus mencermati dan terlibat aktif dalam semua proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.(gus)
May
Menlu RI Ajak Seluruh Menlu ASEAN Bekerja Berasama Capai “ASEAN Matters : Epicentrum of Growth”
Written by Andy Romdoni
VOInews, Labuan Bajo: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengajak seluruh Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN untuk bekerja bersama merumuskan sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan pada pertemuan tingkat Kepala Negara (KTT) ASEAN. Poin pertama yang disebutkan oleh Menlu Retno adalah mengenai tema ASEAN Matters : Epicentrum of Growth.
“Di bawah agenda ini, kita akan membahas dan merekomendasikan kepada para Pemimpin kita bagaimana membangun landasan yang kuat untuk masa depan ASEAN, visi jangka panjang, dan kapasitas ASEAN yang lebih kuat untuk memungkinkan ASEAN menghadapi tantangan masa depan,” kata Menlu saat memimpin Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM), di Labuan Bajo, Selasa (9/9).
Lebih lanjut dalam sambutannya pada pembukaan AMM, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga menyebutkan tentang rencana pembahasan akan pembaruan tentang aksesi ke Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (TAC). Para menteri luar negeri juga membahas tentang implemetasi dari 5 Poin Konsesus dalam rangka mendorong upaya perdamaian di Myanmar, termasuk implementasi ASEAN Outlook yang efektif di Indo-Pasifik.
“Peran ASEAN sangat penting bagi perdamaian, stabilitas dan kemakmuran kawasan. Kita tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi di kawasan ini jika kita tidak memiliki ASEAN,” kata Menlu Retno.
Namun, Retno mengatakan, meskipun sudah cukup banyak pencapaian ASEAN di bawah keketuaan Indonesia tahun 2023, pencapaian ini harus menjadi modal untuk membangun ASEAN yang lebih kuat dan lebih relevan.
“Pastinya, tantangan ke depan yang dihadapi ASEAN akan semakin besar, termasuk di Indo-Pasifik,” katanya.
Oleh karena itu dirinya menggaris bawahi pentingnya implementasi dari ASEAN Outlook on The Indo-Pacific.
Menurutnya, seluruh negara-negara ASEAN perlu bekerja lebih keras untuk memastikan seluruh target pencapaian dapat dicapai.
“Saya yakin, bersama-sama kita akan mencapai ASEAN Matters: Epicentrum of Growth,” tutupnya.
May
Indonesia Kembali Serukan Penghentian Kekerasan di Myanmar
Written by Andy Romdoni
VOInews, Manggarai Barat: Indonesia kembali mendorong agar kekerasan di Myanmar segera dihentikan. Menurut Presiden Joko Widodo, situasi di negara tersebut saat ini tidak membuat pihak mana pun menang, tapi hanya membuat rakyat menjadi korban.
“Rakyat yang akan menjadi korban karena kondisi ini tidak akan membuat siapa pun menang. Saya mengajak marilah kita duduk bersama, ciptakan ruang dialog untuk mencari solusi bersama,” ungkap Presiden dalam konferensi pers di Hotel Meruorah, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin (8/5/2023).
Untuk itu, menurut Presiden, keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun ini, akan terus mendorong implementasi dari lima poin kesepakatan atau “Five-Point Consensus”. Salah satu poin dalam kesepakatan tersebut adalah berkaitan dengan bantuan kemanusiaan.
Presiden mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan oleh Indonesia, dan melalui keketuaannya di ASEAN mampu memfasilitasi The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre).
Setelah tertunda cukup lama karena masalah akses, Presiden mengatakan, joint needs assesment mampu diselesaikan.
“Ini masalahnya adalah masalah akses. Kemarin, AHA Center didampingi tim monitoring ASEAN akan menyerahkan bantuan kemanusiaan, tetapi sangat disayangkan di tengah perjalanan terjadi baku tembak,” ucap Kepala Negara.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi juga telah menjelaskan bahwa ada dua tahap bantuan kemanusiaan untuk Myanmar.
Tahap pertama terkait dengan life saving, telah selesai dilakukan karena terkait dengan bantuan penanggulangan COVID-19, dan akan dilanjutkan dengan tahap kedua yaitu life sustaining.
“Tahap kedua ini sempat alami hambatan karena kurangnya akses kepada AHA Centre untuk menjangkau penduduk yang memerlukan terutama di wilayah-wilayah yang di luar kontrol militer Myanmar,” ujar Retno.