September
(voinews.id)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Kedeputian Bidang Pencegahan mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Fasilitator Pencegahan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada Senin (6/9) hingga Rabu.
Adapun tujuan diadakannya kegiatan ini ialah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat relawan, peternak, pedagang hewan dan stakeholder terkait dalam pencegahan PMK, selain itu kegiatan ini juga ditujukan untuk terselenggaranya surveilans melalui pengerahan dan pengelolaan relawan dalam pencegahan PMK.
Dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu, Deputi Bidang Pencegahan Prasinta Dewi saat membuka acara mengatakan, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kini tengah mewabah di Indonesia.
"Hal ini tentunya menjadi concern kita bersama karena penyakit mulut dan kuku menyebabkan kerugian ekonomi di berbagai aspek," katanya.
Potensi kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh PMK ini tidak hanya pada peternak yang mengalami penurunan produktivitas hingga kehilangan hasil, akan tetapi kerugian secara nasional, ujar Prasinta.
Pemerintah melalui BNPB selaku Ketua Satgas Penanganan PMK berkomitmen penuh dalam pengendalian wabah PMK.
“Pemerintah berkomitmen dalam penanganan PMK, dengan melakukan berbagai upaya untuk pencegahan penyebaran PMK. Salah satu upaya yang dilakukan adalah kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan mengadakan bimtek ini. Kegiatan ini dilakukan secara masif dengan melibatkan komponen pentaheliks,” ujar dia.
Lebih lanjut dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Pencegahan PMK mengungkapkan, BNPB menggunakan InaRisk untuk melakukan pemantauan dan pelaporan berbasis digital.
Melalui InaRisk personal dapat diketahui sebaran sosialisasi dan edukasi yang sudah dilakukan serta dapat mendeteksi secara dini terhadap kejadian PMK di masyarakat
Prasinta mengatakan untuk mendukung pelaksanaan tugas fasilitator di lapangan, bidang pencegahan mengembangkan sistem pemantauan dan pelaporan berbasis teknologi yang terintegrasi dalam aplikasi InaRisk personal. Aplikasi ini juga berfungsi untuk monitoring pelaksanaan sosialisasi dan edukasi serta pelaporan terhadap kejadian PMK yang ditemukan masyarakat.
Sebagai tambahan informasi bimtek ini diikuti 100 orang perwakilan Dinas Peternakan dan Kesehatan di 25 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah, Koramil Jawa Tengah, Babinsa Provinsi Jawa Tengah dan Relawan / Komunitas Peternak.
Para Fasilitator akan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada 10 KK setiap hari selama durasi waktu 30 hari. Fasilitator dibekali juga dengan leaflet dan poster yang akan dibagikan kepada masyarakat.
Selain Jawa Tengah, kegiatan ini dilaksanakan di beberapa wilayah secara paralel, tahap pertama atau regional I meliputi Aceh, Lampung, Yogyakarta dan Bali. Kemudian akan menyusul wilayah lainnya.
antara
September
Kemenkeu: Realokasi APBN untuk subsidi-kompensasi agar tepat sasaran
Written by Akbar
(voinews.)-Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan pihaknya mengalihkan alokasi atau realokasi dana APBN untuk subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp24,17 triliun, guna memastikan penyalurannya tepat sasaran.
"Seperti arahan Pak Presiden, kita mengalihkan sebagian dari subsidi dan kompensasi tersebut yang sudah jelas tidak tepat sasaran. Kita ingin berkeadilan makanya diambil keputusan untuk mengalihkan alokasi," kata Febrio dalam diskusi daring Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), bertema "Alih Subsidi BBM, Bansos Topang Masyarakat Miskin," diikuti di Jakarta, Selasa.
Realokasi anggaran tersebut diimplementasikan ke dalam sejumlah program besar pemerintah, antara lain pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan subsidi upah untuk pekerja berpenghasilan Rp3,5 juta ke bawah.
Awalnya, pemerintah mengalokasikan dana subsidi dan kompensasi energi di APBN sebesar Rp152 triliun untuk tahun anggaran 2022.
Namun, kata Febrio, kenaikan harga komoditas internasional, khususnya harga pangan dan energi, membuat asumsi yang sudah ditetapkan dalam APBN harus direvisi.
Selain itu, revisi perlu dilakukan setelah berdasarkan hasil evaluasi bahwa penyaluran subsidi dan kompensasi energi tidak tepat sasaran dengan temuan sebanyak 70 persen penerima merupakan kelompok masyarakat mampu.
"Lalu, kita hitung ulang dan mendapatkan arahan dari pimpinan pada Mei 2022 untuk tetap menjaga daya beli masyarakat, momentum pemilihan ekonomi, khususnya konsumsi," ujar dia.
antara
September
Menteri Sosial kunjungi warga terdampak banjir Sigi di pengungsian
Written by Akbar
(voinews.id)
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengunjungi dan melihat langsung kondisi warga terdampak banjir di Desa Pakuli Utara, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, yang mengungsi di Dusun I desa setempat.
"Saya minta lokasi pengungsian tetap di sini hingga akhir Desember 2022, seiring dengan adanya potensi hujan lebat untuk wilayah Indonesia termasuk Sulteng," ucap Risma di Pakuli, Rabu.
Sedikitnya 182 keluarga atau 662 jiwa terdampak banjir yang disebabkan meluapnya Sungai Gumbasa, di Desa Pakuli, Kecamatan Gumbasa. Meluapnya sungai tersebut dikarenakan hujan lebat yang terjadi sejak Senin sore (5/9) hingga Selasa pagi (6/9).
Sebanyak 662 jiwa itu mulai mengungsi pada Selasa (6/9). Mereka mengungsi di halaman Masjid Al-Anshar di Dusun I Desa Pakuli.
Mesos Risma melihat langsung kondisi dapur umum, tenda pengungsian, tenda logistik, dan berdialog dengan pengungsi serta menyalurkan bantuan logistik.
Mensos juga membagikan kepada pengungsi di halaman masjid tersebut. Selain itu, juga menyalurkan bantuan logistik untuk anak dan bayi di lokasi pengungsian, dan meminta mereka tetap waspada.
Pada kesempatan itu, Mensos meminta Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng Rudy Dewanto, Bupati Sigi Mohamad Irwan, untuk menetapkan sementara lokasi tersebut sebagai titik kumpul dan pengungsian, karena hujan dengan intensitas lebat masih akan terjadi, bahkan puncak hujan terjadi pada November - Desember 2022, berdasarkan keterangan BMKG.
"Ketika hujan mereka harus tetap berada di lokasi ini hingga Februari 2023 agar benar-benar aman dari ancaman bencana banjir," ucapnya.
Ia mengatakan Kemensos memberikan dukungan logistik pengungsi selama mereka berada di lokasi pengungsian hingga waktu tersebut.
"Tenda dan dukungan logistik disiapkan untuk warga, jadi kalau hujan warga langsung ke sini," ucapnya.
Mensos Risma didampingi Bupati Sigi Mohamad Irwan, Wakil Bupati Samuel Pongi, Sekda Provinsi Sulteng Rudy Dewanto. Dalam kunjungan itu, Risma dibonceng oleh ajudannya menggunakan kendaraan roda dua menuju lokasi pengungsian dari jembatan Gumbasa.
Risma harus menaiki kendaraan roda dua, karena jembatan putus, tidak dapat dilalui kendaraan roda empat. Risma juga melihat langsung kondisi Sungai Gumbasa dalam kunjungan itu.
antara
September
Pedagang beras di Cipinang minta pemerintah gelar operasi pasar
Written by Akbar
(voinews.id)Pedagang beras yang tergabung dalam koperasi Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, meminta pemerintah untuk segera melakukan operasi pasar guna mengantisipasi lonjakan harga komoditas strategis itu akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
"Saya berharap kepada pemerintah dengan adanya kenaikan harga beras ini kita bisa lakukan operasi pasar," kata Ketua Koperasi PIBC, Zulkifli Rasyid di Jakarta, Selasa.
Ia menambahkan, harga beras yang dijual di PIBC saat ini mengalami kenaikan terutama untuk beras medium yang mencapai Rp9.200 per kilogram dari sebelumnya Rp8.500 per kilogram. Dia mengatakan kenaikan harga beras itu disebabkan karena berkurangnya pasokan ke PIBC sementara permintaan pasar masih cukup stabil.
"Dengan kekurangan pasokan itu di situlah letaknya kenaikan harga," ujar Zulkifli.
Zulkifli pun memperkirakan dengan kenaikan harga BBM itu juga akan memengaruhi naiknya harga beras akibat bertambahnya ongkos pengiriman dari pemasok.
"Itu sudah pasti (naik), sebab apa karena beras dibawa dari daerah ke Pasar Induk Cipinang itu membutuhkan BBM, membutuhkan solar," kata Zulkifli. Dia pun berharap dengan segera diadakan operasi pasar oleh pemerintah itu dapat kembali menstabilkan harga beras yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat.
"Operasi pasar itu kalau bisa khusus DKI jangan di-'bundling'. Kalau bisa itu beras sekarang, beras dalam negeri itu dikeluarkan. Sebab kenapa? untuk menekan kenaikan harga beras di pasaran," kata Zulkifli.
antara