VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOI NEWS - Para Menteri Luar Negeri  ASEAN mengadakan pertemuan atau Special ASEAN Foreign Ministers Meeting di Jakarta.Pertemuan tersebut  khusus membahas mengenai isu Myanmar, utamanya terkait dengan pelaksanaan Five-Point Consensus (5PC). 

Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi dalam Press Briefing Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta Kamis (27/10) mengatakan pertemuan para Menlu ini dilakukan sebagai tindak lanjut kesepakatan pertemuan informal Menlu ASEAN di New York City, di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB pada bulan September lalu.

“Tujuan pertemuan Special Meeting ini adalah untuk memberikan masukan mengenai isu Myanmar kepada para pemimpin ASEAN yang akan bertemu dalam KTT bulan November di Phnom Penh di bawah keketuaan Kamboja,” Kata Menlu.

Lebih lanjut Menlu Retno Marsudi juga menjelaskan bahwa  Presiden Joko Widodo telah sampaikan surat kepada Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen pada 16 September lalu bahwa KTT ASEAN mendatang penting untuk membahas implementasi 5PC.

“ PM Hun Sen telah menjawab surat tersebut dan menyampaikan menugaskan para Menlu ASEAN untuk mempersiapkannya. Jadi itulah latar belakang Pertemuan Khusus para Menlu ASEAN hari ini,”Tegasnya.
  
Selain itu, Menlu Retno mengatakan pertemuan Para Menteri Luar Negeri  ASEAN dilakukan dalam suasana yang sangat terbuka. Banyak isu sensitif yang dibahas. Sebagai satu keluarga diskusi terbuka penting dilakukan demi kebaikan semua.
 Menurut Menlu, pendekatan untuk menyimpan masalah di bawah karpet sudah tidak seharusnya menjadi opsi dalam mekanisme kerja ASEAN.

Adapun beberapa hal yang disampaikan Menlu Retno :

Pertama, para Menlu ASEAN menyampaikan concern dan kekecewaan terhadap tidak adanya kemajuan signifikan dari pelaksanaan 5PC.
 Sangat jelas kekhawatiran ini dan bahkan beberapa negara menyampaikan rasa frustrasinya terhadap tidak adanya kemajuan ini.

Menurut Retno, alih-alih ada kemajuan, situasi bahkan dikatakan memburuk. Bahasa yang dipakai oleh Chair adalah “deteriorating and worsening.” Dan ini merupakan refleksi dari apa yang disampaikan oleh para Menlu ASEAN.

“ Situasi seperti ini tentunya sangat disayangkan. 5PC adalah keputusan para pemimpin ASEAN, merupakan hasil dari suatu pertemuan khusus di mana Jenderal Min Aung Hlaing juga hadir dan ditujukan untuk membantu Myanmar mengatasi krisis politiknya,” Tegas Menlu.

Kedua, dalam pertemuan tersebut Indonesia juga sampaikan concern terhadap terus meningkatnya kekerasan di Myanmar yang telah memakan banyak korban masyarakat sipil. Indonesia juga menyampaikan data-data mengenai meningkatnya tindak kekerasan yang terjadi sejak terjadinya kudeta sampai saat ini. Keprihatinan masih terus berlangsungnya tindakan kekerasan yang memakan korban sipil disampaikan juga oleh para Menlu lain. Serangan yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar pada saat pelaksanaan konser musik di Kachin harus dikecam dan tidak dapat diterima.

Menlu juga menjelaskan bahwa Indonesia menyampaikan duka cita dan simpati kepada para korban dan keluarganya.Menurutnya  tindakan kekerasan sekali lagi harus segera dihentikan.Indonesia menyampaikan agar pesan inilah yang harus segera disampaikan kepada Tatmadaw (Angkatan Bersenjata Myanmar).

Disamping itu, Menlu Retno mengungkapkan masih terkait dengan kekerasan, Ketua ASEAN telah keluarkan statement mengenai pentingnya penghentian kekerasan pada Rabu, 26 Oktober 2022.
Tanpa penghentian kekerasan, tidak akan tercipta conducive condition untuk penyelesaian krisis politik ini.

Ketiga, Indonesia menekankan pentingnya segera dilakukan engagement dengan all stakeholders seperti yang dimandatkan oleh 5PC. Engagement dengan all stakeholders secara jelas ada di dalam 5PC. Sehingga pada saat Indonesia menekankan pentingnya itu, semata-mata adalah dalam konteks implementasi 5PC.

Retno mengatakan sebagai catatan, engagement dengan Junta Militer hanya dilakukan sebagai bagian dari engagement dengan semua stakeholder. Engagement dengan militer tidak ada kaitannya dengan masalah recognition.

“ Kita yakin, hanya dengan engagement dengan all stakeholders, maka ASEAN akan dapat menjalankan fungsinya untuk memfasilitasi berlangsungnya dialog. Dan dialog nasional inilah yang diharapkan akan dapat membahas masa depan Myanmar,”Tegas Retno.

Dikatakan Menlu, masalah Myanmar hanya akan dapat diselesaikan oleh rakyat Myanmar sendiri. Oleh karena itu menurut Retno  dialog di antara mereka menjadi sangat penting artinya dan  tugas ASEAN memfasilitasi.

Keempat, pertemuan Menteri Luar Negeri  ASEAN juga membahas bagaimana bantuan kemanusiaan dapat dilanjutkan, dengan catatan bahwa bantuan kemanusiaan dapat mencapai rakyat yang memerlukannya. 

Menlu Retno mengatakan Sekjen ASEAN dalam pertemuan  melaporkan bahwa sejauh ini telah diterima komitmen sebesar USD 27 juta untuk bantuan kemanusiaan di Myanmar, terutama untuk fase pertama, yaitu fase life-saving.

Sebagaimana diketahui, bantuan kemanusiaan ASEAN dibagi dalam dua fase:
·     FaseI : life saving, masih berjalan dengan komitmen USD 27 juta.
·     Fase II : life sustaining, di mana AHA Centre harus melakukan assessment secara komprehensif. Namun assessment ini belum dapat diselesaikan dengan sempurna karena tidak adanya akses dari Junta militer.

Akses merupakan kunci agar bantuan kemanusiaan dapat mencapai rakyat yang memerlukan. Dan isu ini akan ditindaklanjuti oleh Sekjen ASEAN dan AHA Centre.

Kelima  pertemuan Menteri Luar Negeri  ASEAN ini harus Menyusun rekomendasi untuk KTT bulan depan di Phnom Penh. Rekomendasi akan diformulasikan tentunya melalui Chair dan akan dikonsultasikan dengan negara anggota ASEAN. 

Menlu juga menjelaskan proses konsultasi terkait rekomendasi akan terus dilakukan oleh para Menlu yang nantinya akan disampaikan kepada para Leaders untuk mendapatkan pertimbangan.Tentunya menurut Retno  di dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Indonesia sudah menyampaikan beberapa elemen rekomendasi yang dapat dijadikan masukan dalam penyusunan rekomendasi secara keseluruhan yang akan disampaikan kepada para Leaders.

Disamping itu, Menlu Retno mengatakan pertemuan ini adalah mempersiapkan KTT  di Phnom Penh pada November 2022 yang antara lain ada sesi khusus yang akan membahas mengenai implementasi 5PC (Faisal/VOIRRI)

(voinews.id) Pemerintah Indonesia menjamin keamanan siber selama penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 15-16 November 2022 di Bali. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan mengerahkan para ahli serta peralatan berteknologi tinggi.

Hal itu diungkapkan oleh Juru Bicara BSSN Ariandi Putra dalam jumpa pers #G20updates yang dilakukan secara daring (online), pada 25 Oktober 2022. Bahkan, untuk memastikan keamanan siber menjelang KTT G20, BSSN sudah melakukan pengamanan siber dalam rangka KTT G20 ini sejak Juli 2022 lalu.

BSSN mengidentifikasi berbagai potensi ancaman siber yang terjadi di Indonesia dan KTT G20. “Ancaman-ancaman tersebut antara lain seperti spear phishing (peretasan spesifik), malicious document atau virus yang ditempelkan pada dokumen, hijacking, fake wifi hingga operasi malware,” ujar Juru Bicara BSSN.
BSSN juga memantau potensi ancaman pencurian data dari sebelum gelaran KTT hingga berakhirnya Presidensi G20 Indonesia.

BSSN menjadi leading sector dalam rangka pengamanan siber KTT G20. Tugasnya antara lain mengolaborasikan beberapa rencana pengamanan siber dengan stakeholder terkait yaitu TNI, Polri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan, Sekretariat Kabinet, dan sejumlah pihak lainnya.

“Kami juga bekerja sama dengan penyelenggara jaringan internet dan EO yang mengampu pagelaran G20 ini. Ini sudah dilakukan sejak Juli lalu,” ujar Ariandi.

Ia menambahkan ada tiga dukungan kluster untuk pengamanan siber, yakni sebelum, saat acara, hingga setelah acara. Hal itu dilakukan dalam rangka memaksimalkan dan melihat bagaimana situasi pengamanan ideal soal siber yang diinginkan pada saat puncak acara G20 pada 15-16 November.

Sebelum acara sudah dilakukan audit sistem manajemen informasi, pengukuran tingkat keamanan siber, dan juga memonitor anomali trafik dan potensi ancaman siber. Pada saat acara dilakukan, monitoring anomali trafik, pemantauan informasi insiden, pengamanan sinyal dan kontra penginderaan, serta melakukan digital forensik. Lalu, setelah acara juga diidentifikasi celah keamanan siber, juga potensi ancaman pengungkapan data hingga tetap melakukan digital forensik dan insiden respon.
“Ini langkah-langkah yang kita lakukan agar penyelenggaraan KTT G20 bisa terlaksana dengan baik,” ungkapnya.

Lebih lanjut Ariandi menjelaskan, sejauh ini, masih ada tujuh agenda penting menuju hari puncak KTT G20 yang membutuhkan pengamanan siber oleh BSSN.

voinews.id