31
August

 

(voinews.id)PT PLN (Persero) menyatakan komposisi bauran energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik yang dikelola oleh perusahaan telah mencapai 12,6 persen sampai paruh pertama 2022. "Hingga Juli 2022, bauran energi adalah sebesar 12,6 persen.

Kami harus mencapai target tahun ini sebesar 12,7 persen dan kami masih memiliki gap untuk mencapai angka bauran energi 23 persen pada tahun 2025," kata Executive Vice President Perencanaan dan Enjiniring Energi Baru Terbarukan PLN Cita Dewi dalam agenda paralel G20 bertajuk Energy Transition Project Facilitation Day yang dipantau di Jakarta, Rabu.

Cita mengatakan bahwa pemerintah Indonesia sangat mendukung akselerasi bauran energi di dalam negeri yang sejalan degan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Sebagai perusahaan milik negara, lanjut dia, PLN memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan bauran energi dan mempersiapkan peta jalan transisi energi untuk mendukung Indonesia dalam mewujudkan target karbon netral pada tahun 2060.

PLN telah menyiapkan strategi tidak hanya dari sisi penawaran atau supply, tetapi juga dari sisi permintaan atau demand untuk mengimplementasikan peta jalan transisi energi tersebut. Dari sisi permintaan, perseroan telah menyiapkan langkah jangka pendek hingga tahun 2030 dan jangka panjang sampai tahun 2060.

"Untuk tahun 2030 kami sudah memiliki beberapa program yang sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang sudah dikeluarkan pemerintah pada akhir tahun lalu," kata Cita.

Berdasarkan RUPTL tersebut, PLN menargetkan pembangunan pembangkit energi baru terbarukan mencapai 51,6 persen atau sebesar 20,93 gigawatt dengan rincian hidro 10,4 gigawatt, pembangkit panas bumi 3,4 gigawatt, pembangkit solar fotovoltaik 4,7 gigawatt, dan energi terbarukan lainnya sebesar 2,5 gigawatt sampai tahun 2030 mendatang.

Perseroan juga menjalankan program konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke energi baru terbarukan dengan total 499 megawatt yang akan menurunkan pemakaian BBM sebanyak 67 ribu kiloliter, menurunkan emisi karbon dioksida sebesar 0,3 ton, serta meningkatkan bauran energi sebesar 0,15 persen.

Saat ini, PLN memiliki 5.200 unit pembangkit listrik diesel yang tersebar di 2.130 lokasi di Indonesia dengan total konversi mencapai 1.873 megawatt.

Selain itu, perseroan juga mengembangkan biomassa untuk co-firing PLTU batu bara agar dapat mengurangi emisi karbon dari pembangkit listrik.

"Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya energi, salah satunya biomassa (co-firing) itu akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan energi baru terbarukan pada tahun 2025 dengan kontribusi yang kami harapkan sebesar 3 persen," kata Cita.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa PLN tidak bisa bekerja sendiri dalam mewujudkan program transisi energi dan mencapai target netralitas karbon pada tahun 2060 mendatang. Oleh karena itu, PLN membutuhkan dukungan baik dari pemerintah, pemangku kepentingan, maupun pembeli.

Dari sisi permintaan, PLN telah menerbitkan sertifikat energi terbarukan atau REC yang menjadi bukti kepemilikan sertifikat berstandar internasional untuk produksi tenaga listrik dari pembangkit energi terbarukan. Terdapat pula program lain dari sisi permintaan untuk mendorong ekosistem kendaraan listrik melalui penyiapan infrastruktur pengisian baterai kendaraan yang memadai di banyak daerah di Indonesia.

 

31
August

 

(voinews.id)Penasehat Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ego Syahrial mengatakan keuangan menjadi faktor penting untuk mempercepat transisi energi yang sekarang sedang menjadi topik pembahasan dalam forum Kelompok Kerja Transisi Energi (ETWG) pada Presidensi G20 Indonesia.

"Peningkatan keuangan harus dimobilisasi untuk mendorong mitigasi dan adaptasi iklim di semua sektor, termasuk energi yang menyumbang sekitar tiga perempat dari emisi gas rumah kaca global," ujarnya dalam agenda paralel G20 bertajuk Energy Transition Project Facilitation Day yang dipantau di Jakarta, Rabu.

Badan Energi Internasional (IEA) melaporkan bahwa investasi energi bersih di negara-negara berkembang perlu tumbuh dari 150 miliar dolar AS pada tahun 2020 menjadi lebih dari 1 triliun dolar AS per tahun pada akhir dekade untuk menjaga batas kenaikan temperatur bumi tetap pada jalurnya 1,5 derajat Celsius.

Ego menegaskan negara-negara ekonomi maju harus berkontribusi untuk memobilisasi keuangan publik dan swasta untuk negara-negara berkembang agar dapat mempercepat transisi energi. Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA) memperkirakan untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050 secara global, investasi tahunan perlu dilipatgandakan menjadi 4,4 triliun dolar AS untuk menyebarkan energi bersih.

"Kita juga perlu memperkokoh komitmen negara-negara maju untuk menyediakan dana 100 miliar dolar AS per tahun untuk menangani perubahan iklim," terang Ego. Lebih lanjut ia mengatakan kolaborasi keuangan dapat digunakan untuk investasi energi bersih, karena menarik modal komersial ke proyek-proyek untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan sambil memberikan pengembalian finansial kepada investor.

Oleh karena itu, penting untuk mengkanalisasi investasi berkelanjutan untuk sistem energi yang lebih bersih guna memastikan kelayakan proyek energi bersih dan menggunakan kebijakan politik untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk investasi, termasuk kemitraan untuk mendukung negara berkembang dan pasar negara berkembang untuk mencapai target emisi nol bersih.

Ego optimistis kolaborasi global dapat membangun instrumen pembiayaan yang inovatif untuk mewujudkan jalur yang lebih kuat, lebih inklusif dan representatif guna memberikan percepatan implementasi nol emisi.

Sementara itu, Direktur Jenderal IRENA Francesco La Camera mengatakan mobilisasi keuangan sangat dibutuhkan untuk melakukan transisi energi guna memungkinkan penyebaran energi terbarukan yang akan berkontribusi terhadap pencapaian target rencana energi jangka panjang nasional dan Perjanjian Paris. Menurutnya, IRENA sangat menyadari kebutuhan negara-negara berkembang untuk beralih dari energi fosil ke energi terbarukan, sehingga forum investasi menjadi kunci untuk membantu pendanaan dalam melakukan program transisi energi.

Tahun ini, IRENA mencanangkan dua forum investasi yang pertama digelar di Bali, Indonesia pada 31 Agustus sampai 1 September 2022 dan kedua akan digelar di Abuja, Nigeria pada 31 Oktober sampai 4 November 2022.

Francesco menargetkan jumlah forum investasi akan meningkat menjadi 14 forum investasi dalam dua tahun ke depan di seluruh wilayah IRENA. "Kami memiliki lebih dari 330 mitra, semua lembaga keuangan multilateral berada di dalamnya, sehingga kami dapat menunjukkan proyek kami kepada calon investor atau pemodal," ujarnya.

 

antara

31
August

 

(voinews.id)- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menilai Dana Desa dapat mengendalikan laju inflasi di tingkat desa.

"Hadirnya Dana Desa pada pengendalian inflasi ini untuk menahan kenaikan harga barang dan jasa di desa dengan mempercepat produksi komoditas, terutama pangan, agar mencegah dampak inflasi serta untuk menjaga daya beli warga desa," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia menekankan Dana Desa harus dimanfaatkan untuk mendukung percepatan produksi komoditas pangan agar tercipta kesejahteraan dan kemakmuran di desa.

Dengan demikian, lanjut dia, daya beli masyarakat terus meningkat dan harga-harga kebutuhan pokok stabil. Ia mengatakan pemanfaatan Dana Desa untuk percepatan produksi pangan harus dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan agar masyarakat desa memiliki kemampuan cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan di desa secara mandiri.

"Dana Desa diharapkan mampu mendukung kegiatan dari mulai produksi, penyediaan lahan dan infrastruktur penunjang, pengolahan dan pemasaran," kata dia saat mengikuti Rapat Virtual Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dengan materi "Sinkronasi Program/Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah sesuai dengan Tugas dan Masing-masing Fungsi Kementerian".

31
August

(voinews.id)

Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono mengatakan sebanyak 40,2 juta dosis vaksin COVID-19 yang mengalami kedaluwarsa telah dipisahkan dari tempat penyimpanan untuk segera dimusnahkan.

"Bedanya, vaksin yang kedaluwarsa itu sudah tidak lagi tersimpan di cool box, tetapi di luar itu," kata Dante Saksono Harbuwono saat menghadiri agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI yang diikuti dari YouTube DPR RI di Jakarta, Selasa.

Dante mengatakan vaksin yang mengalami kedaluwarsa itu tersebar di sejumlah fasilitas penyimpanan di daerah dan telah dipisahkan dari vaksin yang belum memasuki masa kedaluwarsa.

Menurut Dante vaksin kedaluwarsa itu memang merupakan masalah yang perlu segera diatasi. Sebagian besar vaksin kedaluwarsa adalah vaksin yang berasal dari hibah negara sahabat karena memiliki tanggal kedaluwarsa yang memang sempit.

"Sampai saat ini sudah mencapai 40,2 juta vaksin yang expired," katanya.

Dante mengatakan Kemenkes telah menyampaikan panduan ke seluruh pengelola fasilitas penyimpanan vaksin di daerah agar vaksin kedaluwarsa dikeluarkan dari cool box penyimpanan sehingga tidak tercampur dengan vaksin yang masih layak pakai.

Selanjutnya, Kemenkes berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk diverifikasi untuk keperluan pemusnahan.

"Nanti akan dimusnahkan di daerah masing-masing setelah melakukan verifikasi dengan BPKP. Vaksin itu akan kita musnahkan, tidak diberikan kepada masyarakat umum," katanya.

 

antara