August
(voinews.id)Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menegaskan agar distribusi BBM bersubsidi yakni Pertalite dan Solar diarahkan, sehingga dinikmati masyarakat yang benar-benar tidak mampu.
Menurut dia, saat ini Pertalite dan Solar di SPBU tidak tepat sasaran, sebagaimana data yang dikeluarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), bahwa ternyata 80 persen kompensasi Pertalite dinikmati masyarakat mampu. "BBM subsidi harus benar-benar tepat sasaran,” ujar pengamat migas tersebut dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Merujuk data Susenas, lanjutnya, dari total alokasi kompensasi Pertalite Rp93,5 triliun yang dianggarkan di APBN (sesuai Perpres 98), sebesar 86 persen atau Rp80,4 triliun dinikmati rumah tangga dan sisanya 14 persen atau Rp13,1 triliun dinikmati dunia usaha.
Dari Rp80,4 triliun yang dinikmati rumah tangga, ternyata 80 persen diantaranya dinikmati rumah tangga mampu dan hanya 20 persen yang tidak mampu.
Sedangkan Solar, dari total subsidi dan kompensasi Rp143,4 triliun sebanyak 11 persen atau Rp15 triliun dinikmati rumah tangga dan sisanya yaitu 89 persen atau Rp127,6 triliun dinikmati dunia usaha.
"Dan untuk kategori rumah tangga yang menikmati, itu pun 95 persen adalah rumah tangga mampu. Hanya 5 persen rumah tangga tidak mampu yang menikmati Solar subsidi," katanya.
Karena itu Sofyano menilai upaya pemerintah agar subsidi tepat sasaran diantaranya melalui penyesuaian harga Pertalite sebagai hal yang bisa diterima. Namun, lanjutnya, kebijakan tersebut seperti buah simalakama, di satu sisi akan berdampak terhadap daya beli masyarakat, di sisi berbeda, meski bisa mengurangi beban anggaran, namun menaikkan harga Pertalite juga belum tentu menutup harga keekonomian.
"Makanya, harus ada kemauan politik untuk menetapkan siapa yang berhak atas BBM bersubsidi. Tujuannya itu tadi, agar BBM subsidi benar-benar tepat sasaran," katanya. Dengan demikian, menurutnya, juga harus ada ketegasan, misal kendaraan-kendaraan mewah tidak boleh menggunakan BBM subsidi.
Dalam hal ini, yang bisa dilakukan pemerintah adalah melakukan pengawasan terhadap SPBU agar tidak melayani kendaraan mewah roda empat yang mengisi Pertalite. "Jadi jika ada SPBU yang menjual Pertalite kepada mobil mewah, cabut saja izinnya. Dengan begitu maka subsidi BBM akan lebih tepat sasaran.
Karena lebih mudah mengontrol SPBU daripada pemilik kendaraan mewah," ujar Sofyano. Sudah saatnya, kata dia, pemerintah gencar mengampanyekan Gerakan Hemat BBM.
antara
August
(voinews.id)Industri sawit Wilmar melalui PT Mentaya Sawit Mas dan PT Karunia Kencana Permai di Kalimantan Tengah (Kalteng) menambahkan fungsi kawasan konservasinya sebagai hutan edukasi lingkungan bagi siswa sekolah dasar dan menengah di sekitar wilayah perusahaan.
Hutan konservasi seluas 5.173 ha itu memiliki keanekaragaman tumbuhan dan satwa liar, seperti Orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeues), Kelasi (Presbytis rubicunda), dan Owa Ungko (Hylobates albibarbis).
Conservation Lead Wilmar Indonesia Surya Purnama dalam keterangannya di Jakarta, Jumat mengatakan, perusahaan telah merintis sekolah alam tersebut sejak tahun lalu, dengan membangun jungle trekking (jalur pejalan kaki di hutan).
Sepanjang jalur 750 meter tersebut, terpasang berbagai poster dan papan informasi yang memuat deskripsi dan status perlindungan berbagai jenis satwa liar dan tumbuhan.
"Program ini akan memberikan pengalaman langsung masuk hutan dan melihat keanekaragaman hayati dan berpartisipasi langsung dalam penanaman pohon, sehingga menjadi pengalaman yang luar biasa bagi generasi muda,” katanya.
Program-program tersebut diharapkan menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian terhadap lingkungan dan alam sekitarnya. Pihaknya berencana melaksanakan proyek serupa di wilayah perusahaan lainnya.
“Kami berkomitmen untuk ikut berperan aktif dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan, salah satunya adalah membuat program pendidikan lingkungan,” ujar dia.
Sekolah alam juga mengadakan berbagai kegiatan pendidikan lingkungan, seperti pengetahuan tentang hutan, flora-fauna, pengelolaan sampah, bahaya kebakaran hutan, dan penanaman pohon. Bibit pohon yang ditanam adalah jenis tumbuhan hutan asal Kalteng, yaitu Belangeran (Shorea balangeran), Pelawan (Tristaniopsis merguensis), Ubar (Syzygium sp.), Sangeh (Elaeocarpus sp.), Marsihung (Litsea angulata), dan Jangkang (Xylopia malayana).
"Pemilihan jenis tumbuhan lokal tersebut bertujuan untuk mengenalkan jenis tumbuhan hutan Kalimantan yang mulai terancam oleh kerusakan hutan," ujarnya.
Program penanaman pohon tersebut, lanjutnya, merupakan program rutin perusahaan yang berjalan sejak 2011. Hingga saat ini, telah tertanam 138.102 pohon di wilayah tersebut.
Senior Conservation Officer Wilmar regional Kalteng Forendadi mengatakan, saat ini pihaknya telah memiliki lebih dari 28.400 bibit pohon siap tanam yang dikembangkan perusahaan.
Langkah tersebut bertujuan untuk memulihkan daerah sempadan sungai, hutan yang terdegradasi, dan restorasi bekas-bekas daerah tambang masyarakat.
“Dengan program penanaman pohon tersebut, satwa liar yang ada di area konservasi kami juga dapat ikut terjaga,” kata Forendadi.
Hingga kini telah ada 326 siswa yang telah mengikuti sekolah lingkungan dari SDS Bina Bangsa 06, SDN 1 Tangar, SDS Pantap, SDN Kapuk, MIS Nurul Iman Tangar, dan SMP Bina Bangsa 03. Pada 13 – 14 Agustus lalu, Gugus VI Habaring Hurung Kecamatan Mentaya Hulu mengadakan perkemahan Sabtu Minggu (Persami) bertema lingkungan hidup di hutan edukasi PT Mentaya Sawit Mas.
Pembina Pramuka SDS Bina Bangsa 06 M Syafiudin menjelaskan, kegiatan itu sangat bermanfaat bagi anak-anak agar mereka mengenal dan belajar mencintai lingkungan, hutan, dan flora-fauna di dalamnya.
"Kegiatan ini dapat menyatukan para siswa dengan alam sehingga mereka dapat belajar untuk mencintai dan menjaga alam ini tetap lestari. Saya berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya," kata Syaifudin.
antara
August
Paviliun Indonesia hadir dalam pameran kerajinan rumah di Jepang
Written by Akbar
(voinews.id)Paviliun Indonesia hadir dalam pameran kerajinan rumah Japan DIY Homecenter Show 2022 di Makuhari Messe, Chiba Tokyo yang digelar 25-27 Agustus 2022.
Salah satu pameran terbesar di Jepang itu diikuti lebih dari 300 peserta pameran dan pemasok dari 30 jenis kategori produk kerajinan rumah, kata KBRI Tokyo dalam keterangannya pada Jumat.
Paviliun Indonesia berkesempatan dikunjungi oleh Putri Hisako Takamado yang merupakan kerabat kekaisaran Jepang.
Putri Takamado hadir saat pembukaan secara resmi Paviliun Indonesia dalam pameran itu oleh Kepala Kanselerai Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo, Minister Counsellor Meinarti Fauzie.
Acara pembukaan Paviliun Indonesia itu dimeriahkan dengan penampilan Tari Emprak dari Blitar, Jawa Timur yang merupakan tarian untuk menerima tamu.
Meinarti Fauzie saat pembukaan Paviliun Indonesia mengatakan partisipasi Indonesia dalam pameran tersebut merupakan kesempatan yang baik untuk memperluas ekspor Indonesia untuk produk berbasis kayu di pasar Jepang.
"Partisipasi Indonesia ini adalah upaya konkret pemerintah dalam memfasilitasi pelaku usaha Indonesia yang akan memasuki pasar Jepang melalui program-program unggulan nasional," ujar Meinarti.
"Diharapkan ekspor Indonesia, khususnya produk berbasis kayu Indonesia ke Jepang terus meningkat dan membawa manfaat bagi percepatan pemulihan ekonomi nasional," tambahnya.
Paviliun Indonesia dalam pameran itu menempati lahan seluas 108 meter persegi dan diikuti 10 pelaku usaha kecil menengah (UKM) dan juga perusahaan berskala besar.
Keikutsertaan UKM Indonesia pada pameran di Jepang itu bertujuan untuk memperluas eksistensi dan peningkatan ekspor Indonesia, khususnya produk berbasis kayu, di pasar Jepang.
Paviliun Indonesia berfungsi memfasilitasi para pelaku usaha skala UKM maupun skala besar Indonesia yang akan memasuki pasar Jepang melalui program-program unggulan nasional, seperti program "Aku Siap Ekspor" yang diinisiasi oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kemenparekraf.
antara
August
DPR: Subsidi tepat sasaran bakal kurangi beban subsidi Rp502 triliun
Written by Akbar
(voinews.id)Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilam Rakyat (Banggar DPR) Said Abdullah mengatakan subsidi tepat sasaran akan mengurangi beban subsidi di APBN tahun ini sebesar Rp502 triliun, yang cenderung banyak dinikmati oleh masyarakat mampu.
Dengan demikian, sudah saatnya mendukung pengurangan subsidi energi dan direalokasi menjadi anggaran diperlukan masyarakat miskin, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan upah tenaga kerja, bantuan sosial produktif UMKM, fasilitas Kesehatan dan pendidikan.
"Langkah ini agar dana APBN lebih dirasakan masyarakat, artinya subsidi dialihkan dari si kaya ke si miskin yang benar benar membutuhkan. Kebijakan ini juga bisa meredam tekanan inflasi yang sangat rentan terhadap rumah tangga miskin," kata Said dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.
Ia mengungkapkan dana sebesar subsidi energi 2022 idealnya dapat digunakan untuk pembangunan di berbagai sektor yang dibutuhkan masyarakat kelas bawah dan kegiatan produktif, misalnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur energi, dan lain-lain. Bahkan, dapat digunakan untuk membangun ruas tol baru sepanjang 3.501 km dengan perkiraan investasi Rp142,8 miliar per kilometer (km).
Anggaran subsidi energi bisa digunakan pula untuk anggaran pembangunan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 227.886 unit, diperkirakan butuh investasi Rp2,19 miliar tiap SD, 3.333 unit Rumah Sakit (RS) skala menengah dengan besaran investasi Rp150 miliar per RS, serta 41.666 puskesmas baru dengan biaya Rp12 miliar per puskesmas.
Untuk mendorong barang-barang produksi, khususnya oleh UMKM yang menopang barang konsumsi sehari hari rakyat, lanjut Said, pengalihan dana subsidi dan kompensasi BBM salah satunya dapat difokuskan kepada subsidi BBM untuk para pelaku UMKM yang secara teknis bisa diintegrasikan dengan keseluruhan program perlindungan sosial.
Selain itu, realokasi anggaran subsidi energi bisa diarahkan untuk memperkuat program ketahanan pangan lantaran Indonesia masih menghadapi indeks prevalensi kerawanan pangan yang tinggi. Apalagi, Indonesia masih hanya melakukan swasembada beras, sementara komoditas pangan lainnya seperti daging, sayuran, gula, kedelai, dan lainnya masih impor.
"Urusan kemandirian pangan sangat penting, sebab dengan ketergantungan pangan global rawan untuk menghadapi berbagai resiko ekonomi, baik yang diterima oleh rakyat maupun fiskal kita," tuturnya.
Di sisi lain, Anggota DPR itu mengatakan relokasi anggaran subsidi dan kompensasi energi dapat difokuskan untuk penguatan program konversi energi yang sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada suplai impor minyak bumi.
Konversi kebijakan energi untuk mengarah kemandirian energi harus menjadi prioritas agar kejadian pembengkakan anggaran subsidi dan kompensasi BBM tidak terus terulang di masa mendatang.
"Jangan sampai kita jatuh pada lubang yang sama, padahal kita tahu lokasi lubang tersebut," ucap Said.
antara