August
(voinews.id)Pemerintah menargetkan 2 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal akan masuk e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada 2023, naik dua kali lipat dibanding 2022, kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
"Sekarang sudah 600 ribu lebih dan targetnya pada tahun ini adalah 1 juta dan tahun depan 2 juta," kata Suharso Monoarfa di Kantor Presiden di Jakarta, Kamis. Dengan pencapaian target tersebut, Suharso mengatakan LKPP akan menjadi semacam e-dagang atau lokapasar bagi pemerintah pusat dan daerah dalam pengadaan barang dan jasa.
Selain itu pemerintah juga tengah menggencarkan agar UMKM meluncur pada pemasaran digital, salah satunya melalui e-katalog LKPP.
Dengan transformasi digital, selain bermanfaat bagi UMKM, lanjutnya, pemerintah juga dapat meningkatkan kualitas belanja karena mekanisme pengadaan barang dan jasa akan lebih transparan dan meminimalisir risiko pelanggaran.
"Supaya tidak ada duplikasi belanja yang itu-itu saja, dari setiap APBN ke APBN dan dari setiap APBD ke APBD," ujar Suharso Monoarfa.
Ia menyatakan dorongan bagi UMKM masuk ke e-katalog LKPP juga merupakan bentuk keberpihakan kepada produk dalam negeri.
"Dalam hal ini produk dalam negeri yang diinginkan adalah produk dalam negeri yang benar-benar TKDN-nya itu tinggi, bukan barang impor hanya diganti bungkusnya, misalnya dengan 1-2 persen, kemudian dibilang produk dalam negeri.
Kita ingin itu, dan nanti akan ada sertifikasi produk-produk dalam negeri," jelasnya. Suharso Monoarfa juga mengatakan dalam e-katalog LKPP akan terdapat skema diferensiasi harga untuk melindungi UMKM, agar tidak kalah berkompetisi dengan pengusaha besar dalam negeri.
"Jangan sampai dalam rangka konteks pengadaan ini, kemudian pengusaha UMKM dan koperasi tertinggal, kemudian yang menang hanya karena harganya itu, kemudian perusahaan yang besar.
Ini akan dibuat satu diferensiasi sedemikian rupa agar terjadi distribusi dengan baik," ujarnya
August
PUPR: Penambahan anggaran untuk infrastruktur dasar IKN Rp5,1 triliun
Written by Akbar
(voinews.id)Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan penambahan anggaran dukungan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun ini sebesar Rp5,1 triliun.
Penambahan anggaran untuk pembangunan IKN sebesar Rp5,1 triliun dialokasikan untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air sebesar Rp110 miliar, antara lain untuk pengendalian banjir Daerah Aliran Sungai Sanggai, Bendungan Sepaku Semoi, embung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), dan intake Sungai Sepaku, ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis. Alokasi berikutnya, lanjut Basuki, untuk Ditjen Bina Marga sebesar Rp2,11 triliun, antara lain untuk pembangunan jalan kerja atau logistik IKN (KIPP), pembangunan jalan di dalam KIPP, pelebaran ruas jalan Simpang (Sp) IHM - Sp.
Riko. Kemudian pembangunan Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, pembangunan jalan tol, duplikasi jembatan Bentang Pendek Pulau Balang, jalan bypass Pasar Sepaku, dan pembangunan dermaga.
Ditjen Cipta Karya mendapatkan alokasi sebesar Rp2,36 triliun untuk pembangunan Instalasi Penjernih Air (IPA) Tahap 1, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) KIPP, Persampahan di KIPP, Pengembangan Kawasan Sumbu Kebangsaan, Pembangunan Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, Kantor Kementerian Koordinator, Kementerian Sekretariat Negara, dan kementerian/lembaga negara lainnya, serta Masjid Negara.
Kemudian alokasi untuk Ditjen Perumahan sebesar Rp480 miliar untuk pembangunan rumah dinas dan hunian pekerja konstruksi. "Jadi, nanti para pekerjanya akan kita tempatkan di rumah-rumah susun yang kita bangun sehingga tidak lagi membuat rumah bedeng di sekitar lokasi pembangunan," ujar Menteri PUPR.
Ditjen Bina Konstruksi mendapatkan alokasi Rp4 miliar untuk manajemen pengadaan barang dan jasa, dan pembinaan tenaga kerja konstruksi di IKN. Kementerian PUPR akan membuka pelatihan bagi masyarakat di Penajam Paser Utara sebanyak 1.500 orang dilakukan pelatihan untuk menjadi tenaga konstruksi.
antara
August
(voinews.id)Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih memperdalam kebijakan baru mengenai Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi termasuk Pertalite, yang rencananya akan disertai bantalan sosial sebagai kompensasi.
“Bantuan sosialnya diminta untuk diperdalam, anggarannya dari mana, programnya seperti apa,” kata Airlangga usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Airlangga bertolak dari kawasan Istana pada Kamis siang ini bersama tiga menteri sektor ekonomi lainnya yakni Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perindustrian Agus Ginanjar Kartasasmita.
Airlangga enggan memberikan penjelasan lebih lanjut, termasuk ihwal waktu pengumuman kebijakan baru BBM bersubsidi. Sementara, Sri Mulyani enggan berkomentar. “Kita tunggu saja,” ujar Airlangga sambil berlalu. Pada Rabu (24/8) kemarin, Airlangga mengatakan jajaran menteri akan mengevaluasi rencana kebijakan baru BBM bersubsidi dalam 1-2 hari ke depan sebelum melaporkan kepada Presiden Jokowi.
August
Menkes minta RI bersiap hadapi mutasi virus baru pada awal 2023
Written by Akbar
(voinews.id)Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin meminta seluruh warga Indonesia untuk bersiap-siap dan mewaspadai terjadinya mutasi virus yang diprediksi bakal terjadi pada sekitar tiga bulan awal tahun 2023.
“Pasti akan ada varian baru, pasti akan timbul varian baru. Karena adanya kasus konfirmasi setinggi ini, membuat Indonesia harus siap-siap,” kata Budi dalam Konferensi Pers Evaluasi PPKM yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa.
Budi menyebutkan alasan Indonesia harus kembali bersiap adalah situasi secara global utamanya di negara Jepang, sejumlah negara di Eropa dan Amerika sedang menghadapi lonjakan kasus COVID-19 yang cukup signifikan.
Tercatat, kasus konfirmasi positif harian di Eropa atau Amerika sudah mencapai 100 ribu kasus per harinya.
Sedangkan Jepang telah tembus sebanyak 200 ribu kasus per hari. Alasan lain dari peningkatan kewaspadaan adalah terjadinya mutasi virus dan lahirnya sub varian baru.
Budi menjelaskan bahwa terjadinya kenaikan kasus positif merupakan akibat dari hadirnya sub varian baru seperti BA.4 dan BA.5 di tengah-tengah masyarakat.
Ia pun menambahkan meski Indonesia belum menghadapi gelombang baru COVID-19 karena proteksi dari antibodi masyarakat yang sudah meningkat menjadi 98,5 persen atau 2.000 unit per mili liter, tidak menutup kemungkinan bahwa kasus positif akan meledak sewaktu-waktu karena mutasi virus yang akan terus terjadi.
“Boleh dibilang pada saat gelombang BA.4, BA.5 masuk, kita tidak terganggu sama sekali. Kasusnya sekarang ujiannya adalah enam bulan lagi,” kata Budi. Budi mengatakan bahwa Indonesia menjadi sedikit dari negara lain yang berhasil melampaui gelombang sub varian BA.4 dan BA.5.
Dengan demikian, Budi meminta agar semua bekerja sama agar Indonesia tak lagi menghadapi gelombang-gelombang COVID-19 selanjutnya. Salah satu car, yakni menjaga agar imunitas masyarakat tetap setinggi sekarang yang diimbangi dengan laju vaksinasi COVID-19 tetap gencar seperti saat ini.
sehingga kejadian infeksi dapat ditekan, ujarnya. Bila Indonesia berhasil menjaga kondisi baik seperti sekarang ini maka di masa depan, dia menyatakan Indonesia kemungkinan dapat menjadi salah satu negara terbaik yang mampu menangani pandemi 12 bulan berturut-turut.
antara