October
Sri Mulyani: Tantangan global membutuhkan kepemimpinan kuat G20
Written by Akbar
(voinews.id)- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tantangan ekonomi global membutuhkan kepemimpinan kuat dan aksi bersama dari negara-negara G20 untuk mengurangi risiko.
"Tantangan global membutuhkan aksi G20 untuk melindungi masyarakat lemah sekaligus membawa kondisi dunia kembali kuat, seimbang, berkelanjutan dan pertumbuhan inklusif," kata Sri Mulyani saat menyampaikan hasil Pertemuan ke-4 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 di Washington DC, AS, Kamis sore waktu setempat.
Menurut dia, kondisi dunia yang menghadapi risiko seperti inflasi tinggi, perlambatan pertumbuhan, ketidakamanan sektor energi dan pangan, perubahan iklim serta konflik geopolitik juga membutuhkan bauran kebijakan yang memadai.
"Tantangan global juga membutuhkan kerja sama dan sinkronisasi bauran kebijakan makro maupun fiskal serta instrumen kebijakan untuk mengatasi masalah bersama dan mendukung pemulihan ekonomi secara efektif," katanya.
antara
October
(voinews.id)- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut baik peluncuran vaksin halal COVID-19 produksi dalam negeri IndoVac yang diluncurkan Presiden Joko Widodo di PT Bio Farma Bandung, Jawa Barat, Kamis.
"Selain akan menghasilkan devisa, produk ini bisa diterima oleh seluruh penduduk dunia karena produk ini halal," kata Wakil Ketua Umum MUI K.H. Marsudi Syuhud dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Marsudi mengatakan produk halal yang merupakan salah satu program MUI tersebut bisa dirasakan manfaatnya hingga ke seluruh dunia. "Itulah program-program MUI untuk bisa berkhidmat bagi Indonesia dan bangsa sedunia," katanya.
October
(voinews.id)Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa meminta Komisi Informasi (KI) mengawal para pejabat publik dalam menyampaikan informasi yang lengkap dan berkualitas untuk mencegah terjadinya misleading (menyesatkan) informasi di masyarakat.
“Jangan sampai pejabat publik hanya ingin menyampaikan istilah-istilah viral agar dianggap popular di masyarakat tapi substansi informasi yang disampaikan pejabat tidak dimengerti oleh masyarakat,” kata Suharso dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Hal itu Suharso sampaikan saat dialog dengan peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi seluruh Indonesia ke-13 di Hotel Patra Semarang, Kamis (13/10). Suharso menyatakan bahwa saat ini sangat banyak terjadi misleading informasi yang disampaikan oleh sejumlah pejabat publik sebagai pimpinan badan publik.
Ia mencontohkan tentang informasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan di sebuah kabupaten yang menyatakan perlunya suntikan vaksin booster kepada masyarakat, namun tidak disampaikan secara jelas apa yang dimaksud dengan booster sehingga membingungkan masyarakat karena belum paham apa yang dimaksud dengan booster.
Ia berharap agar Komisi Informasi dapat mengambil peran yang lebih besar dalam mengawal pejabat badan publik untuk menyampaikan informasi yang sempurna, benar, akurat, dan tidak menyesatkan.
Menurutnya, pejabat perlu menyampaikan informasi yang lengkap dan sempurna, misalnya unsur-unsur siapa, di mana, kapan, bagaimana, siapa, dan sebagainya, sehingga masyarakat paham apa yang disampaikan oleh pejabat publik tersebut.
Demikian juga menurutnya untuk bidang demokrasi, masih banyak informasi yang disampaikan hanya prosedural saja, tapi konten informasi di bidang demokrasi yang substansial jarang disampaikan.
“Banyak informasi yang disampaikan lembaga politik yang hanya bersifat populer dan substansinya tidak disampaikan, tentang track record dari calon pemimpin seperti calon bupati dan gubernur yang baik, maka dalam hal ini perlu peran dari komisi informasi mengawalnya,” tuturnya.
Ia juga menyarankan supaya dilakukan revisi Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagai upaya meningkatkan peran Komisi Informasi di Pusat dan daerah. Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Donny Yoesgiantoro menyatakan menerima permintaan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk mengawal pejabat publik dalam menyampaikan informasi agar tidak misleading informasi ke masyarakat.
“Komisi Informasi bersedia mengawal pejabat publik agar disampaikan informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan yang selama ini sudah dilaksanakan oleh KI tapi belum maksimal karena kurang tersedianya anggaran,” ucapnya.
antara
October
(voinews.id)- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo ) Johnny G. Plate menginstruksikan civitas kementerian tersebut untuk mempercepat realisasi anggaran sebagai salah satu upaya meningkatkan resiliensi dan akselerasi transformasi digital.
"Kondisi dunia belum akan pulih bahkan gambarannya berpotensi lebih buruk, potensi stagflasi tahun 2023 bahkan resesi ekonomi sehingga kita harus menyiapkan diri kita dengan baik, harus menyiapkan Indonesia dengan baik agar mempunyai resiliensi atau daya tahan yang kuat untuk menghadapi tantangan yang luar biasa," kata Menteri Johnny saat Rapat Koordinasi Keuangan, dalam siaran pers, diterima Jumat.
Menurut Johnny, Presiden Joko Widodo sudah memberikan instruksi kepada penyelenggara negara untuk terus memitigasi dan melakukan uji ketahanan pada masing-masing sektor. Oleh karena itu, Kementerian perlu mengukur kemampuan masing-masing supaya bisa mengambil keputusan yang tepat.
"Harus kita ukur di tempat kita masing-masing agar kita bisa mengambil keputusan yang tepat dan keputusan yang tepat itu harus dikawal, tidak lagi dengan cara biasa-biasa," kata Menteri Johnny. Dia mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, baik yang dikelola pemerintah pusat maupun daerah, harus menjadi pendorong perekonomian.
"Pada saat pandemi maka transformasi digital menjadi keniscayaan dan Bapak Presiden memberikan tugas dan tanggung jawab itu kepada Kominfo, misalnya penggelaran infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi besar-besaran," kata Johnny. Menteri Johnny juga memerintahkan agar daya serap anggaran terus ditingkatkan.
Oleh karena itu, pejabat tinggi madya dan pratama di kementerian tersebut diminta mengawasi satuan kerja secara bersama-sama. "Mari kita sama-sama menerobos semua sekat-sekat yang selama ini ada tentu dengan akuntabilitas yang harus tetap terjaga karena kita inginkan juga dapat WTP (Opini Wajar Tanpa Pengecualian). Tentu itu harus dijaga. Tapi, kolaborasi, itu yang penting," kata Johnny.
antara