VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengajak seluruh stakeholders dari pemerintah, swasta hingga masyarakat untuk mengambil peran dalam menjaga keamanan data dan ekosistem siber di Indonesia.

"Membutuhkan sinergi dari seluruh stakeholders. Secara global, kerentanan siber memantik peningkatan pengeluaran penyedia layanan hingga 101,5 miliar dolar Amerika Serikat untuk memperkuat keamanan siber sampai dengan tahun 2025," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dalam siaran pers, diterima Kamis.

Keamanan siber, termasuk di dalamnya keamanan data, menjadi tugas bersama seluruh pemangku kepentingan antara lain berupa pelindungan data demi menjaga kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data. Berkaitan dengan pelindungan data di Indonesia, Menteri Johnny menjelaskan Indonesia membagi tugas antara Kementerian Kominfo dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BSSN berdiri untuk meningkatkan fungsi Lembaga Sandi Negara, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017. Pada 2018, lembaga Indonesia Security Incident Response Team on Internet Internet Infrastructure Coordination Center (Id-SIRTII/CC), yang berada di bawah naungan Kementerian Kominfo, pindah ke BSSN. Saat ini tugas yang berkaitan dengan Id-SIRTII/CC sepenuhnya menjadi domain BSSN, kata Menteri Johnny.

Indonesia juga memiliki Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 yang menyebutkan fungsi BSSN tidak saja pada bidang enkripsi, tapi, juga keamanan informasi. Pada Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tugas BSSN bertambah yaitu soal keamanan siber dan kedaulatan sektor digital, berkolaborasi dengan Kementerian Kominfo.

"Tentu yang terkait dengan semua serangan siber koordinasi antara Kominfo dan BSSN terus kita lakukan. Namun, dari sisi teknis fungsi ID-SIRTII berada di BSSN. Sedangkan Kominfo, melaksanakan audit compliance terhadap penyelenggara sistem elektronik," kata Johnny. Indonesia baru saja memiliki Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

Pemerintah saat ini sedang menyiapkan aturan pelaksana dan implementasi aturan tersebut, salah satunya yaitu membentuk lembaga pelaksana pelindungan data pribadi.

Johnny mengatakan berdasarkan undang-undang tersebut, penyelenggara sistem elektronik baik publik maupun privat bisa diberikan sanksi dalam kasus tertentu soal kebocoran data.

antara

(voinews.id)- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Forum G20 memberikan harapan dan menjadi navigasi ketika terjadi krisis, terutama pada masa yang sulit seperti sekarang. "Kami percaya G20 bisa menjadi sinyal harapan yang bisa menavigasi ketika terjadi krisis.

Kepercayaan itu berdasarkan kenyataan sejarah ketika G20 bisa mengatasi krisis keuangan global," kata Sri Mulyani saat membuka Pertemuan Ke-4 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) di Washington DC, AS, Rabu malam waktu setempat.

Ia mengatakan saat ini dunia sedang berada dalam ancaman resesi karena berbagai tantangan global seperti konflik geopolitik, kenaikan harga energi maupun pangan, serta tekanan inflasi tinggi yang berpotensi melemahkan pertumbuhan.

Oleh karena itu, berbagai tantangan ini tidak bisa dihadapi negara secara sendiri-sendiri karena membutuhkan kerja sama multilateral terutama G20 yang memberikan pengaruh terhadap 85 persen perekonomian dunia untuk mencari solusi bersama.

Meski demikian, ia mengakui keberagaman anggota G20 merupakan dinamika yang bisa menghambat terjadinya kesepahaman dalam merespon isu global, meski hal tersebut juga bisa menjadi kekuatan bersama.

"Kita pasti ada perbedaan dalam posisi, manfaat dan pengalaman dalam berbagai hal, tapi perbedaan ini dapat mengizinkan untuk mencari solusi terbaik yang inklusif bagi dunia," katanya.

Indonesia, lanjut dia, sebagai pemegang Presidensi G20 di 2022 juga berupaya untuk menularkan semangat kerja sama, kolaborasi dan konsensus bersama yang bermanfaat untuk mencari solusi untuk mengatasi isu global dalam konteks semangat multilateral.

"Kami menyakini kesadaran dan kesadaran dunia serta ekspektasi kerja sama untuk membangun jembatan. Indonesia pun mengapresiasi para anggota yang telah mendukung kepemimpinan Presidensi G20 sejak awal hingga sekarang," katanya.

Dalam FMCBG ini sejumlah menteri keuangan maupun gubernur bank sentral G20 menghadiri pertemuan secara langsung yang sudah dilaksanakan selama empat kali pada Presidensi G20 Indonesia 2022 untuk merumuskan sejumlah pandangan.

Terdapat poin-poin pembahasan dalam FMCBG yaitu ekonomi global dan risiko, isu kesehatan global, arsitektur keuangan internasional, isu sektor finansial, keuangan berkelanjutan dan perpajakan internasional. Sebelumnya, pertemuan pertama FMCBG pada Presidensi G20 Indonesia berlangsung pada Februari 2022 di Jakarta dan pertemuan ketiga pada Juli 2022 berlangsung di Nusa Dua, Bali.

antara