VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Ekspor ikan tuna segar dari Biak, Papua, ke negara tujuan Jepang terus meningkat dari sebelumnya 2,5 ton menjadi 5,3 ton pada pekan pertama September 2022. Informasi kegiatan ekspor ikan tuna segar dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak yang diterima, Senin, menyebutkan pengiriman ekspor ikan tuna segar Biak sudah tiga kali kirim dengan menggunakan penerbangan Garuda Indonesia.

Pada ekspor pertama ikan tuna Biak 1,5 ton, ekspor kedua 2,5 ton, dan ekspor ketiga mencapai 5.371 kg atau 5,3 7 ton.

"Diupayakan pengiriman ekspor ikan tuna segar Biak ke Jepang terus mengalami peningkatan dan berkesinambungan," ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Biak Efendi Igirisa. Ia mengatakan volume pengiriman bisa dilakukan lebih dari satu kali dalam seminggu, tergantung jadwal penerbangan Garuda Indonesia.

Efendi mengatakan pengiriman ikan tuna segar, tuna beku, dan jenis ikan lainnya, masih terus dilakukan ke luar negeri dari Biak. Adapun ikan yang diekspor itu, lanjut Efendi, diantaranya ikan tuna segar jenis Big Eye dan Yellow Fin.

Disebutkan Efendi, untuk pengiriman ikan tuna segar dilakukan PT Indo Pasifik Numfor yang telah memiliki Unit Pengelolaan Ikan (UPI) di gudang PT Pelindo Indonesia Cabang Biak.

"Berbagai upaya terus dilakukan Bupati Herry Ario Naap, salah satunya dengan terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat dan investor untuk meningkatkan volume ekspor ikan tuna segar Biak,” ujarnya.

antara

(voinews.id)Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera bertindak mengatasi kebocoran data milik kementerian/lembaga maupun sejumlah tokoh, menyoal banyaknya kebocoran data oleh peretas belakangan ini.

“DPR RI meminta pemerintah untuk segera menggelar audit keamanan siber di seluruh kementerian dan lembaga negara,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Puan pun mendorong Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjelaskan ke publik terkait peretasan data-data milik kementerian/lembaga. Ia berharap BSSN dan kementerian/lembaga terkait dapat menghentikan serangan siber yang terjadi beberapa waktu belakangan ini.

“Audit keamanan siber wajib dilakukan setelah adanya banyak kasus kebocoran data di Indonesia,” ujarnya.

Puan menyayangkan disrupsi digital yang tidak dibarengi dengan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (PSE).

Hal ini, katanya, sangat merugikan negara dan masyarakat Indonesia. “Seharusnya PSE melakukan pengamanan, termasuk dengan menggunakan enkripsi untuk data pribadi masyarakat. Kebocoran data yang dialami kementerian maupun lembaga negara tentu berdampak besar,” ucapnya.

Kebocoran data pribadi, lanjut Puan, juga dikhawatirkan dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Baik itu pelaku kejahatan siber, maupun pihak yang memanfaatkan keadaan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu menilai tantangan keamanan siber di masa depan akan semakin tinggi, di mana layanan dan transaksi secara digital akan dominan dilakukan dalam pelayanan publik.

“Maka perlu segera dilakukan pembenahan sistem di kementerian dan lembaga negara terkait keamanan siber,” tutur mantan Menko PMK itu. Di sisi lain, ujarnya lagi, DPR RI terus berupaya mempercepat pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sudah selesai dalam pembahasan tingkat I. Ia menyebut bahwa dalam waktu dekat, RUU PDP akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan sebagai undang-undang.

“DPR RI terus berkomitmen mengawal agar RUU PDP bisa segera disahkan sebagai undang-undang sehingga hak sipil warga negara terkait privasi atas data pribadinya, dapat dilindungi dan dijamin oleh negara,” kata Puan.

Puan berharap, payung hukum PDP mampu menjadi landasan bagi negara untuk mengatur PSE agar bisa mengamankan data dan sistem yang mereka kelola secara optimal.

Ia mengatakan bahwa ketika RUU PDP disahkan sebagai undang-undang, payung hukum itu harus segera dilengkapi dengan membuat rodmap atau peta jalan. Kemudian, penataan lembaga, penguatan SDM dan peningkatan teknologi untuk membangun sistem keamanan siber yang kuat.

“Dengan demikian, payung hukum benar-benar bisa diterapkan dan dimanfaatkan untuk melindungi data pribadi warga negara,” ujarnya.

Ia menilai data merupakan informasi yang sangat signifikan bagi ekonomi dunia di tengah perkembangan era digital. Dengan pengelolaan data yang baik, menurut Puan, inovasi dan ekonomi digital akan berkembang pesat karena hak semua orang dapat terukur dan terlindungi.

“Dengan adanya payung hukum PDP, Indonesia dapat menjalankan interaksi antar-bangsa dengan optimal karena perlindungan data pribadi kini sudah menjadi agenda dan prasyarat perdagangan dunia,” tutur Puan.

Untuk itu, ia mengatakan keberadaan payung hukum perlindungan data pribadi sangat penting penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan dunia internasional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital. "Apalagi RUU PDP mengatur hak kepemilikan data, pengendali data, dan perusahaan yang memanfaatkan data," kata Puan.

antara