VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Kejaksaan Agung mendukung program Presiden Joko Widodo mengenai penggunaan kendaraan listrik menjadi kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022.

"Kejaksaan bagian dari pemerintah, tentu sangat mendukung program dimaksud dalam rangka mengurangi pencemaran udara atau emisi karbon," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Presiden Joko Widodo pada 13 September 2022 telah menandatangani Inpres Nomor 7 Tahun 2022 yang bernama Inpres Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menurut Ketut, pihaknya sudah mendapatkan informasi mengenai inpres tersebut dan sudah diedarkan ke setiap bidang dan daerah. Inpres Nomor 7 Tahun 2022 ditujukan ke seluruh menteri di Kabinet Indonesia Maju, sekretaris kabinet, kepala staf kepresidenan, jaksa agung, panglima TNI, kepala Kepolisian Indonesia, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para gubernur, serta para bupati/wali kota.

"Tentu kami akan menindaklanjuti dengan mempertimbangkan anggaran yang ada," ujarnya. Melalui Inpres itu, Presiden Jokowi memerintahkan agar setiap menteri hingga kepala daerah menyusun dan menetapkan regulasi untuk mendukung percepatan pelaksanaan penggunaan kendaraan listrik.

Presiden juga menginstruksikan penyusunan alokasi anggaran untuk mendukung program tersebut. Mengenai pengadaan kendaraan listrik itu, Ketut Sumedana mengatakan Kejaksaan Agung perlu melakukan perencanaan dan alokasi anggaran terlebih dahulu.

"Kalau pengadaan itu kan perlu perencanaan, penganggaran dan seterusnya, tidak bisa langsung membeli karena itu akan mengganggu anggaran tahun berjalan," katanya.

Menurut ia, pengadaan kendaraan listrik untuk operasional memerlukan waktu, namun hal itu bisa saja dilakukan segera apabila ada perubahan anggaran untuk pengadaan pada akhir tahun.

"Kalau pengadaan biasanya memerlukan waktu. Bisa saja tahun ini kalau ada anggaran perubahan pada akhir tahun untuk pengadaan itu," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menyebutkan Inpres Nomor 7 Tahun 2022 merupakan wujud komitmen Presiden Jokowi dalam menerapkan transisi energi dari sumber fosil ke energi baru dan terbarukan.

Moeldoko mengatakan Inpres 7 Tahun 2022 akan menjadi modal besar bagi Indonesia untuk menjadi yang terdepan di global dalam transisi energi menuju peradaban yang lebih maju. Menurut ia, transisi kendaraan konvensional ke listrik juga diharapkan dapat menjadi solusi masalah besarnya subsidi BBM di APBN dan menjadi upaya menghemat devisa, serta menciptakan kemandirian energi nasional. Selain itu, transisi ke energi listrik juga diharapkan dapat mendorong pencapaian emisi bersih pada 2060.

antara

(voinews.id)Duta besar Vietnam untuk Indonesia Ta Van Thong menegaskan bahwa latar belakang sejarah telah menjadikan Indonesia dan Vietnam sebagai mitra alami. Dubes juga mengatakan kedua negara memiliki fondasi yang kuat yang dibangun oleh Presiden Soekarno dan Presiden Ho Chi Minh, bapak pendiri bangsa dari masing-masing negara. "Dengan landasan seperti itu, saya yakin persahabatan dan kerja sama kita akan terus berkembang di segala bidang.

" kata Ta Van Thong saat peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Vietnam ke-77 di Jakarta, Rabu. Van Thong menilai bahwa hubungan antara Vietnam dan Indonesia saat ini berada di masa prime time sejak terjalinnya hubungan diplomatik pada tahun 1955 dan kedua negara telah menempuh perjalanan panjang untuk memperluas hubungan di segala bidang dan menjadi mitra strategis satu sama lain.

Tahun depan, kedua negara akan merayakan 10 tahun Kemitraan Strategis. Bagi Vietnam, ini adalah hubungan tingkat tertinggi dengan negara asing dan kedua negara menikmati hubungan politik yang sangat baik.

"Kedua pemimpin negara selalu mementingkan hubungan bilateral dan berkomitmen untuk lebih mempromosikan kemitraan strategis melalui pertukaran kunjungan dan kontak yang sering dilakukan," katanya.

Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh, tak lama setelah menjabat, melakukan kunjungan luar negeri pertamanya ke Indonesia pada April 2021 di tengah pandemi COVID dan pada Mei lalu, Menteri Pertahanan Prabowo juga mengunjungi Vietnam untuk memperkuat kerja sama pertahanan kedua negara.

"Saya senang bahwa hubungan perdagangan kami telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir," katanya menambahkan. Pada kerja sama bidang perdagangan, tahun lalu, perdagangan dua arah mencapai 11 miliar dolar, melampaui target 10 miliar dolar AS yang ditetapkan oleh para pihak Vietnam.

Dengan populasi gabungan 370 juta, Van Thong menyatakan keyakinannya bahwa masih ada potensi besar untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan di antara kedua negara. Selama dua tahun terakhir, kata Van Thong, baik Indonesia maupun Vietnam berusaha keras tanpa lelah untuk mengendalikan pandemi dan kedua negara sekarang sudah sepenuhnya terbuka.

VietNam Airlines dan Vietjet Airs telah memulai kembali penerbangan langsung antara Hanoi dan HCM di Vietnam dengan Jakarta dan Bali di Indonesia.

"Saya berharap banyak orang Indonesia akan memanfaatkan penerbangan langsung untuk melakukan perjalanan ke Vietnam untuk menjelajahi peluang bisnis dan menikmati pemandangan dan tempat-tempat indah yang ditawarkan negara kita," katanya sambil menambahkan bahwa kondisi tersebut akan memberikan kontribusi yang besar untuk meningkatkan pertukaran people-to-people antara kedua negara.

antara