July
Mendag janji kirim minyak goreng ke Papua dan Maluku dalam jumlah besar
Written by Akbar
(voinews.id)Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan berjanji segera mengirim pasokan minyak goreng ke wilayah Papua dan Maluku dalam jumlah besar, mengingat di kedua wilayah tersebut harganya masih relatif mahal.
"Di sana masih mahal (harga minyak goreng), Rp23 ribu (per liter) di Papua dan Maluku. Karena memang tidak ada minyak curah di sana, susah kan," ungkap Mendag Zulkifli Hasan usai memantau harga kebutuhan pokok di Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat.
Ia mengaku segera bekerja sama dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) untuk mengangkut minyak goreng dalam jumlah besar ke Papua dan Maluku.
"Saya akui memang yang di Papua lagi kita persiapkan. Kita kirim jumlah besar ke Papua dan Maluku, kerja sama dengan PT Pelni untuk dikirim besar-besaran," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Meski begitu Mendag Zulkifli Hasan mengaku sudah berhasil mengendalikan harga minyak goreng di beberapa wilayah lainnya, besaran harganya berada di kisaran Rp14 ribu per liter.
"Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, sebagian besar harga Rp14 ribu, bahkan di bawah Rp14 ribu per liter. Ini sudah berhasil," ujar Mendag Zulkifli.
Selain terjadi penurunan harga pada minyak goreng, Mendag Zulkifli juga melihat penurunan harga sejumlah bahan pokok saat mengunjungi Pasar Cibinong. Komoditas yang mengalami penurunan harga cukup signifikan seperti cabai dan bawang merah.
"Kalau yang turunnya banyak itu bawang merah, yang tadinya Rp70 ribu jadi Rp40 ribu per kilogram, kita lihat sendiri tadi kan. Cabai dari Rp150 ribu sekarang tinggal Rp70 ribu, cabai keriting Rp80 ribu per kilogram, turun banyak," ujar Mendag.
antaraw
July
Pertamina ajak warga daftarkan kendaraan untuk Program Subsidi Tepat
Written by Akbar
(voinews.id)PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi mengajak masyarakat Gorontalo yang memiliki kendaraan roda empat, mendaftarkan kendaraan mereka yang menggunakan BBM subsidi solar dan pertalite untuk Program Subsidi Tepat.
"Untuk program subsidi tepat sasaran ini untuk Gorontalo sudah bergulir sejak 11 Juli tahun 2002," ucap Communication and Relations PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Muhammad Iqbal Hidayatulloh di Gorontalo, Kamis.
Iqbal menjelaskan, sebelumnya program uji coba pendaftaran program itu dilakukan pertama kali di Kota Manado pada tanggal 1 Juli.
"Saat ini program pendataan sudah mendapat antusiasme yang tinggi dari berbagai kalangan masyarakat dimana per tanggal 27 juni 2022 sudah ada lebih dari 1.000 kendaraan yang terdaftar, khususnya kendaraan roda empat yang masuk ke fase pendaftaran kendaraan untuk pembelian BBM solar dan pertalite melalui program subsidi tepat," ungkap nya.
Ia mengatakan, untuk mendaftarkan kendaraan mereka, konsumen dapat melakukannya melalui website, aplikasi My Pertamian dan posko pendaftaran yang berada di SPBU se Kota Gorontalo.
Sebanyak delapan SPBU yang tersebar di Kota Gorontalo dibuka untuk membantu masyarakat yang ingin mendaftarkan kendaraan untuk pembelian BBM solar dan pertalite melalui Program Subsidi Tepat.
Iqbal mengajak masyarakat Gorontalo untuk segera mendaftar, agar ke depan BBM solar dan pertalite bersubsidi dapat diterima oleh yang berhak atau tepat sasaran.
Sementara itu, salah seorang warga Gorontalo, Husna Ibrahim mengaku sangat terbantu dengan adanya posko yang dibuka untuk pendaftaran di SPBU Tinaloga.
"Alhamdulillah sangat membantu karena melalui aplikasi ini sepertinya akan lebih tepat sasaran untuk BBM subsidi ini," pungkas dia.
antara
July
(voinews.id)
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Wiku Adisasmito mengatakan vaksinasi dan testing terhadap hewan ternak penting dalam mengatasi kasus PMK di dalam negeri.
Untuk kasus PMK di Jawa Tengah, Wiku menyebut laju vaksinasi hewan ternak di daerah ini baru 3,74 persen dari target 74.784 suntikan vaksin, padahal Jawa Tengah berada di zona kuning.
"Kecilnya laju vaksinasi juga disebabkan karena alat yang kurang. Mohon ini jadi perhatian untuk melakukan percepatan vaksinasi diikuti dengan jumlah vaksin yang tersedia," kata Wiku dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.
Wiku juga mengimbau agar perhitungan pendataan vaksinasi dilakukan berdasarkan jumlah hewan ternak yang sudah divaksin sesuai dengan jenisnya. Sebab, perhitungan berdasarkan jumlah vaksin yang telah dilakukan sebelumnya dinilai kurang tepat.
Ia menjelaskan, penyebaran PMK berpotensi besar terjadi di pasar hewan sehingga perlu dilakukan penutupan.
Apabila pasar hewan kembali dibuka, menurut Wiku, perlu dipastikan penerapan biosecurity sudah berjalan di pasar hewan dan untuk orang yang membawa ternaknya serta memastikan hewan yang masuk pasar dalam kondisi sehat.
Terkait testing, Prof. Wiku menyebutkan kemampuan testing Jawa Tengah saat ini masih cukup rendah. Hal ini disebabkan kemampuan dari laboratorium di Balai Besar Veteriner Wates masih terbatas serta jumlah sampel yang dikirim juga ikut terbatas.
Oleh karena itu, Pemerintah Pusat nantinya akan menyuplai kebutuhan yang diperlukan serta menugaskan laboratorium lain di lingkungan Jawa Tengah dan Yogjakarta yang bisa mendukung testing lebih masif, sepperti, universitas kedokteran hewan dan fasilitas lain di Kementerian Kesehatan.
"Testing harus dilakukan cepat supaya penyebaran tidak semakin meluas. Jangan ragu melakukan testing karena kita tau bukan hanya dari gejala klinis tapi juga melalui testing," jelas Wiku.
Selain itu, Wiku mengimbau Satgas di setiap daerah untuk mampu memberikan informasi yang langsung dan lugas kepada para peternak agar tidak panik dan terjadi panic selling.
Melihat kejadian di Jawa Timur, yang mana selama periode 1-2 bulan sebanyak 10-15 persen hewan ternak mati atau dipotong bersyarat. Hal tersebut disebabkan oleh panic selling.
Karenanya, biosecurity sangat diperlukan agar orang-orang yang keluar masuk pertenakan dipastikan bebas dari virus PMK. Perlu juga dilakukan disinfeksi sebab perternak berpotensi menjadi penyebar virus.
Babinsa dan Bhabinkamtibnas diminta untuk menjaga para peternak dan memastikan tidak ada pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan pribadi di tengah kondisi saat ini. Seperti, membeli murah hewan ternak kemudian disembuhkan dan dijual kembali dengan harga tinggi.
"Jangan ditolelir. Kerugian besar sudah terjadi di Jawa Timur. Jangan sampai terjadi di Jawa Barat dan Jawa Tengah karena di sini adalah sentra peternakan terbesar di Pulau Jawa," ujar Wiku.
antara
July
Wapres paparkan upaya pemerintah tingkatkan kesejahteraan petani sawit
Written by Akbar
(voinews.id)Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah terus berupaya melakukan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit, salah satunya dengan pencabutan larangan ekspor semua jenis produk minyak sawit atau minyak goreng.
Hal itu disampaikan Wapres Ma'ruf Amin saat menerima Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP Apkasindo) di kediaman resmi Wapres, Jakarta, Kamis (28/7), sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat pagi.
"Pemerintah tentu tidak menutup mata. Jadi memang ini hal-hal yang harus kita ambil kebijakan, yang kemudian juga harus kita ambil langkah-langkah perbaikan,” tutur Wapres Ma'ruf Amin.
Wapres menyampaikan beberapa upaya konkret lain yang telah diambil pemerintah dalam meningkatkan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit dan menurunkan harga minyak goreng, antara lain dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yakni menghapus sementara pungutan ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) beserta produk turunannya.
“Menetapkan kebijakan DMO (Domestic Market Obligation) yang baru. Perusahaan wajib mendistribusikan minyak goreng, baru mendapatkan perhitungan hak ekspor dan percepatan penyaluran ekspor untuk komoditas CPO dan turunannya,” kata Wapres.
Sementara di sisi hilir, Wapres menjelaskan telah dilakukan diskusi pada Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Juli 2022 tentang wacana pembentukan pabrik CPO mini berbasis koperasi.
Dengan demikian, ke depan diharapkan dapat meningkatkan harga TBS dan para petani tidak hanya bergantung pada pabrik besar saja.
“Telah dibahas mengenai hilirisasi sawit dengan salah satu pasal usulan pembentukan pabrik CPO mini dan pabrik red palm oil atau minyak makan merah yang berbasis koperasi. Harapannya akan dapat menjadi solusi bagi petani untuk meningkatkan harga dan volume penjualan TBS, hal ini masih dalam pembahasan,” urai Wapres.
“Memang beberapa kali juga Presiden minta supaya ada pabrik-pabrik mini sehingga tidak tergantung semuanya kepada pabrik-pabrik besar,” imbuhnya.
Wapres pun mengimbau kepada jajaran Apkasindo untuk terus mengawal implementasi kebijakan di lapangan dan berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas SDM petani sawit.
“Saya berharap petani sawit rakyat ini akan bisa tumbuh dengan baik,“ ujar Wapres.
Adapun Ketua Umum Apkasindo Gulat ME Manurung melaporkan kebijakan pencabutan pungutan ekspor yang dikeluarkan oleh pemerintah memberikan dampak positif dan dirasakan langsung oleh petani.
antara