September
Kemendikbudristek fokus pembangunan literasi jenjang PAUD dan SD
Written by Akbar
(voinews.id)Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Prof E Aminudin Aziz mengatakan pihaknya fokus pada pembangunan literasi jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD).
“Fokus pada jenjang PAUD dan SD, karena memang fondasi dari literasi dari kecil.
Anak terekspos buku bacaan, punya ketertarikan, punya kebiasaan yang dipertahankan sampai tua, dan menjadi kebiasaan sampai tua,” ujar Aminudin di Jakarta, Kamis. Pada jenjang PAUD dan SD, lanjut dia, perlu dibangun literasi yang benar.
Mulai dari minat, pelaksanaannya hingga pemanfaatannya. Juga ada dialog dengan orang dewasa yang membacakan buku.
“Bisa saja anak TK yang berumur tiga tahun belum bisa membaca. Untuk itu, ada pelatihan membaca buku nyaring.
Pola penguatannya sesuai dengan usia anak,” ujarnya. Terkait penyediaan buku, lanjut dia, Kemendikbudristek pada tahun ini fokus pada pengadaan buku bacaan untuk PAUD dan SD yang diminati oleh anak, baik dari sisi konten, ilustrasi, hingga tata letak.
Untuk mengantisipasi kebutuhan yang besar, Badan Bahasa juga melakukan penerjemahan dari bahasa asing. Saat ini, lanjutnya, buku yang diterjemahkan dari buku asing sebanyak 1.375 judul dan yang diterjemahkan dari bahasa daerah sebanyak 400 hingga 500 judul.
Selain itu, juga memiliki kerja sama dengan Pratham Book dari India yang menyediakan buku secara gratis.
“Kami juga ikut andil dalam kerja sama dengan UNESCO, terkait penyediaan buku untuk literasi. Atas kebijakan Bapak Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, dicetak sekitar 540 judul buku dengan total eksemplar sebanyak 12,7 juta, dan sudah dibagikan ke sejumlah wilayah 3T di 12 provinsi,” ucapnya.
Selain pendistribusian, juga dilakukan pendampingan terkait pemanfaatan buku itu. Ke depan, dia berharap upaya tersebut dapat meningkatkan kemampuan literasi siswa dan masyarakat di Tanah Air.
antara
September
Menlu Retno paparkan strategi Indonesia untuk merangkul Pasifik
Written by Akbar
(voinews.id)Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam kunjungannya ke Fiji dan Kepulauan Solomon menyampaikan strategi Indonesia untuk membangun kemitraan dengan kawasan Pasifik secara komprehensif pada tataran bilateral, regional, maupun dalam forum global.
“Saat Presidensi Indonesia di G-20, Indonesia telah memberikan perhatian khusus dengan mengundang wakil-wakil dari negara kepulauan kecil,” kata Retno dalam salinan paparan pers yang dirilis Kemlu RI, Rabu, mengenai kunjungannya ke dua negara Pasifik tersebut pada 6-7 September 2022.
Ia mengatakan sedikitnya ada 10 proyek yang akan menjadi kerja sama konkret yang didorong Indonesia selama Presidensi G20 tahun ini, yaitu di sektor energi, perubahan iklim, kelautan, mitigasi bencana, dan pendanaan yang terkait langsung dengan kepentingan negara kepulauan kecil.
Retno juga menyampaikan rencana Indonesia untuk lebih mendekatkan hubungan ASEAN dengan Pasific Island Forum (PIF) saat Indonesia menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada 2023, Ketika bertemu dengan PIF di Fiji, Retno menegaskan kembali komitmen Indonesia dan PIF untuk memperkuat kerja sama terutama isu-isu yang terkait dengan kelautan.
“Dan PIF memiliki harapan bahwa Indonesia dapat membawa isu itu sampai, atau terutama untuk mempersiapkan pertemuan COP 27 yang akan diselenggarakan di Mesir,” tutur dia. Tahun ini, kata Retno, Indonesia akan menyelenggarakan Indonesia Pacific Forum for Development (IPFD) yang pertama pada 7-8 Desember 2022.
Inisiatif strategis itu akan menjadi tonggak sekaligus platform Indonesia untuk pengembangan kerja sama pembangunan secara terlembaga di kawasan Pasifik.
“Forum ini akan menghubungkan negara-negara di kawasan Pasifik dengan lembaga-lembaga terkait di Indonesia dan mitra pembangunan potensial lainnya. Kita ingin menciptakan platform kerja sama untuk menarik minat mitra pembangunan kepada proyek-proyek yang spesifik untuk masing-masing negara di kawasan Pasifik,” ujar Retno.
Dalam masing-masing pertemuan dengan Menlu Fiji dan Menlu Kepulauan Solomon, Retno juga menyampaikan rencana pelaksanaan Archipelagic and Island States Forum (AIS Forum) pada tingkat menteri, bekerja sama dengan UNDP pada 5-6 Desember mendatang.
“Jadi, penyelenggaraan AIS Forum akan diselenggarakan back-to-back dengan penyelenggaraan IPFD di tingkat menteri. Pertemuan para menlu negara-negara kepulauan ini akan memuluskan jalan menuju pertemuan tingkat tinggi AIS Forum tahun depan,” kata dia.
Kunjungan Menlu RI ke Fiji dan Kepulauan Solomon memiliki arti yang sangat penting dan strategis untuk menebalkan komitmen Indonesia guna memperkuat kerja sama dengan negara-negara di kawasan tersebut.
“Penguatan kerja sama dengan negara-negara Pasifik merupakan salah satu prioritas dari politik luar negeri Indonesia,” kata Retno, menegaskan.
antara
September
Luhut ungkap keinginan RI bisa olah sampah sendiri jadi energi listrik
Written by Akbar
(voinews.id)Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan keinginannya agar Indonesia bisa mengolah sampahnya sendiri lalu menjadikannya energi listrik yang membuat Tanah Air lebih bersih.
Hal itu diungkapkannya saat menghadiri Gerakan Laut Bersih Nasional Tahun 2022 di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (7/9) yang diadakan sebagai bagian dari rangkaian HUT TNI Angkatan Laut ke-77.
"Kami bermimpi pada tahun 2024 kuartal kedua kita bisa mengolah 12.000 ton sampah per hari dan menjadikan Indonesia bersih," kata Menko Luhut Pandjaitan dalam keterangan di Jakarta, Kamis. Iat pun meminta kekompakan semua pihak dalam upaya penanganan masalah pencemaran laut.
"Pencemaran akibat sampah plastik di laut merupakan isu krusial yang sedang kita hadapi bersama, bahkan ini sudah menjadi perhatian global sehingga kita harus kompak dan cermat dalam menanganinya," kata Menko Luhut.
Ia juga menyampaikan fakta tentang sampah laut, dimana dalam tiga tahun terakhir pemerintah telah berhasil mengurangi sampah laut hingga 28,5 persen. "Namun ini masih jauh dari target kita di tahun 2025 yang ingin mengurangi sampah plastik laut sebesar 70 persen," ujarnya.
Ditambah lagi, Indonesia juga berambisi menuju bebas sampah plastik di lautan pada 2040, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018. Ia mengatakan pemerintah juga terus mendorong pemanfaatan berbagai teknologi dan penerapan inovasi untuk menggenjot pengurangan sampah laut di Indonesia.
Contohnya, teknologi karya anak bangsa di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang mampu mengolah 100 ton sampah menjadi energi listrik, serta pengolahan 2.000 ton sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) setiap harinya.
RDF sendiri dapat digunakan sebagai bahan bakar di pabrik semen. Menko Luhut kembali mengingatkan upaya pengelolaan sampah yang lebih baik dan kolaboratif akan mewujudkan ekosistem laut yang lebih bersih dan sehat.
Pasalnya, lebih dari 80 persen sampah laut berasal dari darat yang terbawa ke laut dari sungai-sungai.
"Yang perlu jadi perhatian, upaya terbesar penanganan sampah laut sebenarnya adalah dengan memitigasi kebocoran sampah dari darat," katanya. Sementara itu Kepala Staf TNI AL Yudo Margono juga menilai laut sebagai peradaban masa depan bangsa perlu dijaga dengan baik.
"Acara ini kita adakan sebagai upaya menyadarkan sekaligus mengajak masyarakat Indonesia tentang pentingnya hal tersebut," tuturnya.
Kegiatan bersih-bersih laut yang diselenggarakan secara serentak di 77 lokasi di Indonesia itu diharapkan dapat mendorong masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya untuk lebih peduli dan berperan aktif dalam mengatasi permasalahan persampahan di Indonesia.
antara
September
(voinews.id)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Kedeputian Bidang Pencegahan mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Fasilitator Pencegahan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada Senin (6/9) hingga Rabu.
Adapun tujuan diadakannya kegiatan ini ialah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat relawan, peternak, pedagang hewan dan stakeholder terkait dalam pencegahan PMK, selain itu kegiatan ini juga ditujukan untuk terselenggaranya surveilans melalui pengerahan dan pengelolaan relawan dalam pencegahan PMK.
Dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu, Deputi Bidang Pencegahan Prasinta Dewi saat membuka acara mengatakan, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kini tengah mewabah di Indonesia.
"Hal ini tentunya menjadi concern kita bersama karena penyakit mulut dan kuku menyebabkan kerugian ekonomi di berbagai aspek," katanya.
Potensi kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh PMK ini tidak hanya pada peternak yang mengalami penurunan produktivitas hingga kehilangan hasil, akan tetapi kerugian secara nasional, ujar Prasinta.
Pemerintah melalui BNPB selaku Ketua Satgas Penanganan PMK berkomitmen penuh dalam pengendalian wabah PMK.
“Pemerintah berkomitmen dalam penanganan PMK, dengan melakukan berbagai upaya untuk pencegahan penyebaran PMK. Salah satu upaya yang dilakukan adalah kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan mengadakan bimtek ini. Kegiatan ini dilakukan secara masif dengan melibatkan komponen pentaheliks,” ujar dia.
Lebih lanjut dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Pencegahan PMK mengungkapkan, BNPB menggunakan InaRisk untuk melakukan pemantauan dan pelaporan berbasis digital.
Melalui InaRisk personal dapat diketahui sebaran sosialisasi dan edukasi yang sudah dilakukan serta dapat mendeteksi secara dini terhadap kejadian PMK di masyarakat
Prasinta mengatakan untuk mendukung pelaksanaan tugas fasilitator di lapangan, bidang pencegahan mengembangkan sistem pemantauan dan pelaporan berbasis teknologi yang terintegrasi dalam aplikasi InaRisk personal. Aplikasi ini juga berfungsi untuk monitoring pelaksanaan sosialisasi dan edukasi serta pelaporan terhadap kejadian PMK yang ditemukan masyarakat.
Sebagai tambahan informasi bimtek ini diikuti 100 orang perwakilan Dinas Peternakan dan Kesehatan di 25 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah, Koramil Jawa Tengah, Babinsa Provinsi Jawa Tengah dan Relawan / Komunitas Peternak.
Para Fasilitator akan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada 10 KK setiap hari selama durasi waktu 30 hari. Fasilitator dibekali juga dengan leaflet dan poster yang akan dibagikan kepada masyarakat.
Selain Jawa Tengah, kegiatan ini dilaksanakan di beberapa wilayah secara paralel, tahap pertama atau regional I meliputi Aceh, Lampung, Yogyakarta dan Bali. Kemudian akan menyusul wilayah lainnya.
antara