04
August

 

(voinews.id)Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Johnny G Plate menegaskan proses pemutusan akses atau blokir situs perjudian daring yang telah terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat dilakukan setelah melewati berbagai tahapan evaluasi.

"Kementerian Kominfo telah melakukan evaluasi, klasifikasi, klarifikasi, dan verifikasi sebagai berikut; sistem elektronik yang terdaftar namun berpotensi menjadi sistem perjudian; dan kedua, sistem elektronik ilegal yang beroperasi di ruang digital Indonesia," kata Menteri Johnny dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, ia mengatakan Kementerian Kominfo telah melakukan pemblokiran terhadap 15 penyelenggara sistem elektronik terdaftar pada Selasa (2/8), yang setelah dilakukan verifikasi, berpotensi mengandung aktivitas perjudian.

Dia melanjutkan, 15 Sistem Elektronik tersebut adalah Domino Qiu Qiu, Topfun, Pop Domino, MVP Domino, Pop Poker, Let’s Domino Gaple QiuQiu Poker Game Online, Steve Domino QiuQiu Poker Slots Game Online, Higgs Slot Domino Gaple QiuQiu, Ludo Dream, Domino QiuQiu 99 Boyaa QQ KIU, Domino Gaple Boya QiuQiu Capsa, Poker Texas Boyaa, Poker Pro.id, Pop Big2, dan Pop Gaple.

Menkominfo menambahkan, sejak tahun 2018 hingga 31 Juli 2022, pihaknya telah melakukan pemutusan akses terhadap 552.645 konten perjudian daring yang ditemukan di berbagai platform ruang digital Indonesia. "Rata-rata sepanjang Januari hingga Juli 2022, terdapat setidaknya 12.300 konten perjudian online yang ditangani dan dilakukan pemutusan akses atau blokir per bulan. Rata-rata, 410 konten perjudian online yang diblokir setiap hari, dan setiap hari juga ada banyak konten perjudian yang muncul kembali," jelas Johnny.

Menkominfo menegaskan, meskipun PSE lingkup privat sudah terdaftar, namun di dalamnya masih terdapat atau akan terdapat kegiatan-kegiatan yang melanggar dan tidak sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, akan dilakukan tindakan administratif.

"Mulai dari yang paling ringan berupa teguran-teguran, sampai paling berat dalam bentuk pemutusan akses," tegas dia. "Sudah jelas bahwa PSE lingkup privat yang telah terdaftar, (Kominfo) juga melakukan evaluasi, klasifikasi, klarifikasi, dan verifikasi. Setelah dilakukan secara detil serta mendalam, dan ditemukan potensi perjudian, sehingga dilakukan proses take down. Ini soal teknis, sangat teknis. Pada saat belum ditemukan (potensi pelanggaran), ya, tidak boleh dilakukan take down (terlebih dahulu)," imbuhnya.

 

antara

04
August

 

 

(voinews.id)Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyatakan pemerintah perlu untuk memaksimalkan penerimaan negara dari ekspor batu bara, antara lain dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 15/2022 tentang penerimaan negara dari royalti ekspor batu bara. “PP ini perlu direvisi,” kata Mulyanto dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, revisi ini diperlukan karena PP yang berlaku sekarang masih kurang adaptif dengan perubahan Harga Batu Bara Acuan (HBA), sehingga nilai pendapatan negara tidak dapat maksimal. Saat ini, lanjutnya, PP hanya mengatur 5 layer HBA, serta semakin tinggi harga HBA maka persentase pajaknya semakin tinggi, dari rentang persentase pajak 14 persen sampai 28 persen. Contohnya, ketika HBA di atas 100 dolar AS/ton, maka pajaknya menjadi 28 persen.

“Jadi menurut saya untuk mengoptimalkan penerimaan negara, maka royalti progresif untuk ekspor batu bara yang berlaku efektif bulan Mei 2022 ini harus konsisten dijalankan," kata politisi PKS itu. Ia berpendapat penegakan dalam penerapan royalti yang bersifat progresif akan lebih realistis dibandingkan dengan hanya berupa pengenaan pajak ekspor batu bara. Mulyanto mengusulkan jenjang royalti progresif ekspor batubara ini ditambah 2 layer lagi sehingga jadi 6 layer.

Penambahan itu, ujar dia, yakni untuk HBA di atas 200 dolar AS/ton dikenakan royalti 33 persen, serta untuk HBA di atas 300 dolar/ton dikenakan royalti 38 persen. Ia menilai bahwa PP No. 15/2022 yang terbit bulan April 2022 ini kelihatannya tidak mengantisipasi HBA yang mencapai setinggi seperti sekarang ini.

Mulyanto menambahkan sejak awal tahun 2022, HBA ini terus naik dari 158 dolar AS/ton pada Januari menjadi sebesar 319 dolar/ton untuk Juli 2022. Sebagaimana diwartakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) subsektor mineral dan batu bara (minerba) hingga 1 Agustus mencapai Rp87,72 triliun dan telah melampaui target 2022 sebesar Rp42,36 triliun atau 207 persen. “Kalau total akumulasi dengan yang lalu itu hampir Rp300 triliun lebih.

Sementara ada kelemahan di utang sekitar Rp5 triliun yang bertambah lagi karena ada Perpres Nomor 15 Tahun 2022 mengenai royalti,” kata Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Yose Rizal dalam Webinar Digitalisasi Sebagai Sarana Pencegahan Korupsi, Cegah Korupsi Komoditas dan Optimalisasi PNBP, Rabu (3/8). Berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi PNBP minerba memang selalu melebihi target sejak 2018. Tercatat realisasi pada 2018 mencapai Rp49,62 triliun dari target Rp32,1 triliun.

Lalu pada 2019 realisasi mencapai Rp44,92 triliun dari target Rp43,27 triliun. Kemudian pada 2020, target PNBP ditetapkan pada Rp31,41 triliun dan mencapai Rp34,6 triliun. Begitu juga pada 2021 dengan realisasi yang mencapai Rp74,9 triliun dari target Rp39,1 triliun.

Guna meningkatkan PNBP sektor minerba, Kementerian ESDM menetapkan sejumlah kebijakan yang salah satunya dilakukan melalui penguatan pengawasan penerimaan negara melalui pemanfaatan data pembayaran PNBP melalui integrasi e-PNBP Minerba dengan aplikasi SIMPONI dan automatic blocking system aplikasi e-PNBP.

 

antara

04
August

 

(voinews.id)Wakakordalops Satgas PMK Brigjen Pol Ary Laksmana Widjaja menyatakan wabah penyakit kuku dan mulut (PMK) tak hanya berdampak pada segi ketahanan pangan, juga potensi permasalahan dari sektor pariwisata.

Ary Laksmana Widjaja dalam gelar wicara daring diikuti di Jakarta, Rabu (3/8) malam, mengatakan dari segi ketahanan pangan, akan ada rantai pasokan yang terputus jika hewan ternak sakit maupun mati.

Namun, jika ditinjau lebih jauh pada sektor pariwisata, hal ini akan menimbulkan kekhawatiran bagi turis dari negara penghasil produk hewani atau memiliki hewan ternak cukup banyak.

"Kepada sektor-sektor yang lebih jauh, misalkan dengan meningkatnya angka kasus konfirmasi PMK di Indonesia, juga mempengaruhi sektor pariwisata," kata Ary.

Dia mencontohkan dari sektor pariwisata, dapat mempengaruhi turis yang berasal dari Australia.Virus PMK di Indonesia memang tidak membuat manusia lantas sakit, namun dapat terbawa di tubuh manusia melalui barang-barang bawaan. Selain itu, virus PMK disebut bisa bertahan cukup lama pada permukaan, tidak seperti COVID-19.

"Nah inilah yang mengkhawatirkan, sehingga kita harus menganggap ini bukan hanya sekedar isu penyakit mulut dan kuku saja, namun implikasinya juga bukan hanya pada masalah ketahanan pangan, tapi juga implikasinya," ungkapnya.

Apalagi, Indonesia akan menggelar pertemuan tingkat tinggi G20 di Bali, sehingga dikhawatirkan PMK akan mengganggu kegiatan tersebut. Untuk itu, kasus PMK tidak bisa dianggap sebagai isu lokal.

"Oleh karena itu, dibentuk lah Satgas PMK secara nasional dan provinsi, kabupaten dan kota juga membentuk agar ini menjadi isu nasional yang harus diselesaikan secara lintas sektoral semua pemangku kepentingan," ujar Ary.

 

antara

03
August

 

(voinews.id) PT Kereta Api Indonesia (KAI) berkomitmen menuntaskan Proyek Kereta Api Cepat Jakarta - Bandung (KCJB) melalui penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2022 sebesar 4,1 triliun rupiah yang telah disetujui Komisi VI (enam) Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Vice President Public Relations KAI Joni Martinus melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu mengatakan, dukungan Penyertaan Modal Negara ini sangat penting untuk menyelesaikan proyek Kereta Api Cepat Jakarta - Bandung melalui PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Kereta Api Cepat Jakarta - Bandung akan memberikan alternatif transportasi kepada masyarakat yang ingin bepergian dengan cepat, aman dan nyaman. Dengan KCJB Indonesia menjadi negara dengan layanan kereta api cepat pertama di ASEAN.antara