September
Indonesia-Albania sepakat tingkatkan kerja sama dagang dan pariwisata
Written by Akbar
(voinews.id)- Duta Besar RI untuk Bulgaria, Albania dan Makedonia Utara Iwan Bogananta bertemu dengan Perdana Menteri Albania Edi Rama dan keduanya sepakat untuk meningkatkan kerja sama Indonesia-Albania di bidang perdagangan, pariwisata, dan investasi.
Pertemuan Dubes Iwan dengan PM Rama itu berlangsung di kantor Perdana Menteri Albania di Tirana pada Senin (26/9), menurut keterangan KBRI Sofia yang diterima di Jakarta, Rabu. Peningkatan kerja sama dengan Albania itu akan turut mendorong peningkatan kerja sama Indonesia dengan negara-negara kawasan Balkan, kata KBRI Sofia.
Dalam pertemuan tersebut, Dubes Iwan menyampaikan beberapa agenda penting di antaranya tentang perkembangan kerja sama bilateral Indonesia-Albania, khususnya di bidang perdagangan, pariwisata dan investasi.
"Dengan bangga kami menyampaikan akan ada rencana penandatangan investasi di sektor renewable energy atau green energy oleh perusahaan Indonesia di Tirana, Albania," kata Iwan.
Menurut Dubes Iwan, investasi itu merupakan investasi keluar (outbound investment) yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia dengan tujuan untuk membuka ruang dan peluang baru bagi pasar Indonesia di wilayah Balkan dan sebagai bentuk dukungan pengembangan ekonomi di tanah air.
"Kami yakin, investasi tersebut akan banyak mendatangkan sumber daya dari tanah air, baik itu dari material sampai ke sumber daya manusia," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albania Edi Rama menyambut baik dan berterima kasih atas kunjungan Dubes Iwan serta kepercayan Indonesia terhadap Albania. "Albania akan terus mendukung rencana kerja sama bilateral dengan Indonesia ke depan, khususnya dalam sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi," katanya.
Albania merupakan negara berpenduduk 2,7 juta orang dengan populasi Muslim sebesar 56 persen. Albania berpotensi untuk dijadikan pusat kegiatan perdagangan produk Indonesia untuk masuk ke wilayah negara-negara Balkan.
antara
September
(voinews.id)- Staf Khusus Menteri ESDM Sripeni Inten Cahyani mengatakan biaya konversi motor konvensional berbahan bakar fosil ke motor listrik masih menjadi salah satu tantangan terbesar dalam akselerasi ekosistem kendaraan elektrifikasi Indonesia.
Menurut Inten, biaya konversi motor dari berbahan bakar fosil menjadi motor listrik dapat menyentuh angka Rp15 juta per unit pada saat ini masih menjadi pertimbangan masyarakat untuk mengalihkan kendaraan lamanya ke kendaraan listrik.
"Kesulitannya adalah bagaimana kita mengajak masyarakat untuk mau (konversi ke motor listrik). Mereka mau melakukannya jika (biaya konversi) berada di angka Rp6 hingga 7 juta," kata Inten saat ditemui di Jakarta, Rabu.
Tak hanya itu, ia berpendapat motor bekas yang sudah eksis bertahun-tahun tersebut perlu diberikan standardisasi, agar konversi-nya efisien, dan pengujian tipe di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga bisa berjalan lancar. "Selain itu, kalau tidak sama, biayanya menjadi tidak seragam.
Sehingga, penting untuk diseleksi di awal," ujar Inten. Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa Kementerian ESDM menargetkan peralihan penggunaan motor listrik berbasis baterai sebanyak 6 juta unit pada 2025.
Target itu dipatok untuk mempercepat program transisi energi bersih sembari menekan impor dan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang terlanjur lebar cukup besar pada tahun ini. Adapun ESDM turut menargetkan konversi motor BBM ke motor listrik sebanyak 1.000 unit pada tahun ini.
"Seharusnya, tahun ini ada 1.000 (unit yang dikonversi). Tapi, kendaraan konversi ini banyak effort-nya. Pertama, menggerakkan bengkel yang tersertifikasi, karena di sini kita bicara soal keselamatan. Kedua adalah teknisi, dimana persyaratannya harus memenuhi Permenhub 65/2020," jelas Inten.
"Kemudian adalah pengujian tipe. Selain itu, target 1.000 unit sepertinya mundur karena ketersediaan material, komponen dan chip, serta ketersediaan anggaran," ujarnya menambahkan. Adapun Kementerian ESDM telah bekerja sama dengan bengkel-bengkel kecil (UMKM) untuk melakukan pelatihan konversi motor BBM ke listrik.
Kerja sama dengan produsen komponen juga dilakukan untuk mendapatkan harga komponen yang ekonomis. Kementerian ESDM sebelumnya telah meluncurkan pilot project program konversi 100 unit dengan 10 tipe (jenis sepeda motor) pada 17 Agustus 2021.
Proses konversi tersebut mengikuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Konversi Sepeda Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai. Motor listrik tersebut telah lolos uji endurance 10.000 km selama 48 hari dengan menempuh jalan menanjak, turunan dan macet, baik dalam kondisi hujan maupun panas.
Setelah berhasil melaksanakan Program Konversi 100 unit Sepeda Motor Penggerak BBM menjadi Motor Listrik, tahun 2022 Kementerian ESDM melanjutkan konversi tersebut menjadi 1.000 motor listrik dan 13 juta motor listrik pada tahun 2030. Hal ini merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mengakselerasi menuju Net Zero Emission pada tahun 2060.
antara
September
MPR: Reforma agraria harus menyasar masyarakat yang butuh lahan
Written by Akbar
(voinews.id)- Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menegaskan bahwa reforma agraria harus benar-benar menyasar kepada masyarakat yang memang membutuhkan lahan, ladang, atau sawah agar tidak terjadi ketimpangan.
"Harus kita akui saat ini memang banyak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan dalam penguasaan akses tanah," kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. Ia mengemukakan hal itu ketika menanggapi aksi dan orasi oleh ratusan orang yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) yang berasal dari berbagai daerah. Dalam aksi tersebut disampaikan berbagai permasalahan pertanahan, lahan, dan sawah.
KNPA berharap agar masalah terkait pertanahan yang selama ini menimpa rakyat kecil segera berakhir dan mereka diberi keadilan dalam penguasaan lahan. Terkait dengan hal tersebut, Jazilul Fawaid menyampaikan bahwa MPR dengan tegas mendukung adanya reforma agraria dan menyebut massa aksi yang mayoritas petani itu sebagai kaum pejuang. "Saya senang mendapat masukan dari para aktivis KNPA," ujar politikus asal Pulau Bawean Kabupaten Gresik, Jawa Timur itu.
Alumnus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia itu prihatin bahwa 1 persen dari sekelompok masyarakat mampu menguasai 68 persen akses pertanahan di Indonesia.
Padahal, dalam mandat bangsa Indonesia disebutkan akan menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera. Untuk itu, reforma agraria harus menjadi langkah awal dalam menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil, terutama kaum tani.
"Petani kita banyak yang memiliki akses tanah yang tidak memadai untuk menopang kehidupan mereka," kata dia. Di sisi lain, dia mengatakan bahwa pada hakikatnya terdapat proses menuju terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
Apalagi, semua langkah pembangunan yang selama ini dilakukan juga bertujuan untuk rakyat meski memang masih ada ketimpangan kepemilikan lahan atau tanah yang serius.
Koordinator Nasional Nusantara Mengaji itu menegaskan bahwa bangsa ini perlu haluan negara untuk mengelola kekayaan alam yang dimiliki demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Menurut dia, sikap MPR sendiri sudah jelas dalam masalah reforma agraria, yakni dengan masih berlakunya Ketetapan MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Namun, meski ada ketetapan tersebut, hukum yang ada belum maksimal karena belum ditindaklanjuti dengan turunan hukumnya. "Saya berharap pada DPR agar ketetapan itu ditindaklanjuti dengan membentuk undang-undang," tegasnya.
antara
September
(voinews.id)- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, saat menyampaikan pidato pada Sidang Majelis Umum PBB ke-77, mengatakan bahwa paradigma kolaborasi akan menjadi pedoman kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada 2023.
"ASEAN adalah contoh di mana paradigma kolaborasi selalu dikedepankan. Dengan semangat itulah, Indonesia akan memimpin ASEAN sebagai Ketua tahun depan," kata Menlu Retno, seperti disampaikan dalam keterangan Kementerian Luar Negeri pada Selasa.
Menurut Retno, Indonesia berkomitmen untuk memperkuat persatuan dan sentralitas ASEAN agar Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara itu tetap menjadi relevan dan penting bagi rakyat, kawasan, dan dunia.
"Adalah komitmen Indonesia untuk memperkuat sentralitas ASEAN dalam membentuk tatanan regional di Indo-Pasifik ... menempa persatuan sebagai lokomotif perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan ... dan untuk memastikan ASEAN penting bagi rakyat kita, bagi kawasan, dan bagi dunia," ujarnya.
Dalam pidatonya, Menlu Retno mengungkapkan keprihatinan bahwa di banyak kawasan, arsitektur regional pascaperang dibangun sebagai alat untuk mempengaruhi dan mengucilkan negara atau pihak tertentu.
"Fenomena ini berlanjut hari ini dengan pengelompokan mini-lateral. Banyak yang menjadi bagian dari perang proksi antara negara-negara besar. Ini bukanlah arsitektur regional yang seharusnya," ucapnya. Retno menegaskan bahwa arsitektur regional seharusnya berfungsi sebagai blok pembangun untuk perdamaian dan stabilitas, dan bukan untuk merusak. "ASEAN dibangun tepat untuk tujuan ini. Kami menolak menjadi pion dalam Perang Dingin yang baru.
Sebaliknya, kami secara aktif mempromosikan paradigma kolaborasi dengan semua negara," ujar Menlu Retno. Dia menambahkan bahwa ASEAN juga akan terus serius dalam menyikapi dan menangani situasi di Myanmar.
Menlu Retno menyampaikan bahwa Indonesia sangat prihatin dengan kurangnya komitmen pihak militer Myanmar dalam menerapkan Konsensus Lima Poin.
Kelima poin konsensus yang disepakati Myanmar dengan para pemimpin ASEAN adalah pengakhiran segera kekerasan di Myanmar, dialog antara semua pihak terkait, penunjukan utusan khusus, penyaluran bantuan kemanusiaan oleh ASEAN untuk Myanmar, dan kunjungan utusan khusus ASEAN ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak.
Pada kesempatan itu, Menlu Retno pun menekankan bahwa ASEAN harus terus bergerak maju dan tidak "tersandera" oleh situasi di Myanmar.
"ASEAN harus terus maju dan tidak tersandera oleh situasi di Myanmar. Dukungan dari komunitas internasional, khususnya negara-negara tetangga Myanmar, sangat penting untuk mengembalikan demokrasi di Myanmar," kata Retno.
Di kawasan Pasifik, menurut dia, Indonesia akan terus memperkuat kerja sama dengan negara-negara Pasifik. "Kami akan bekerja sama untuk mengatasi tantangan bersama, termasuk penanganan perubahan iklim.
Sebagai negara Pasifik, kami ingin melihat Pasifik sebagai bagian integral dari Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera," ujar Retno.
antara