September
(voinews.id)- Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menghadiri kegiatan Indo-Pacific Chief of Defence Conference untuk membahas sejumlah kerja sama di berbagai sektor yang melibatkan 10 negara tetangga.
"Tidak hanya latihan bersama, pertemuan dengan negara counterpart bertujuan untuk menjalin kerja sama pengembangan infrastruktur khususnya dilakukan oleh angkatan bersenjata," kata Jenderal TNI Andika Perkasa dipantau dari kanal YouTube, di Jakarta, Senin.
Kegiatan Indo-Pacific Chief of Defence Conference merupakan agenda yang dilaksanakan setiap tahun, dan pada 2022 merupakan pertemuan ke-26 yang diselenggarakan oleh Australia dan Amerika Serikat.
Pertemuan bilateral yang melibatkan negara-negara tetangga tersebut membahas soal kesejahteraan, pengembangan infrastruktur, membangun kepercayaan dan keyakinan antarnegara terutama di bidang pertahanan.
Pembahasan tentang latihan bersama juga menjadi topik pembicaraan. Diharapkan agenda-agenda yang direncanakan semakin memperkuat hubungan Indonesia dengan negara-negara lainnya, sehingga bisa mempermudah hubungan antarnegara.
Pada kesempatan itu, Jenderal Andika mengatakan sejak tahun 2021, TNI berusaha mengajukan atau mengupayakan dimulainya latihan gabungan bersama. Saat itu, kata Andika, TNI juga memikirkan tentang ahli mesin perusahaan teknik.
Sebab, Indonesia khususnya TNI sangat menginginkan kerja sama latihan di bidang teknik. "Karena apa pun yang para insinyur lakukan pada saat latihan nanti Anda dan mereka akan melihat yang sebenarnya seperti infanteri," kata dia pula. DEP Commander Papua Nugini (PNG) Defence Forces CDRE Philip Polewara menyambut baik apa yang diusulkan atau disampaikan oleh Panglima TNI.
antara
September
Mendag Zulkifli Hasan: Masyarakat tak perlu khawatir harga beras naik
Written by Akbar
(voinews.id)- Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyatakan masyarakat tak perlu khawatir dengan adanya kenaikan harga beras mengingat pemerintah akan memberi subsidi terhadap selisih harga jualnya. "Misalnya harga beras dari Bulog sekian, lebih, bisa dibantu subsidi jadi tidak perlu khawatir sebetulnya karena dibiayai pemerintah (selisih harganya)," katanya dalam acara Kinerja 100 Hari Kerja Menteri Perdagangan di Jakarta, Minggu.
Zulkifli memastikan masyarakat tidak akan membayar lebih mahal terhadap harga beras mengingat pemerintah memiliki memiliki mekanisme cadangan stabilisasi harga dan pasokan (CSHP) ini.
Ia menjelaskan harga beras saat ini mulai naik karena harga gabah naik dari Rp4.400 menjadi Rp5.500 mengingat tiap daerah di Jawa seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan Banten membuat gabah dan banyak perusahaan yang menyerap gabah tersebut.
Ia mengatakan akan terus berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk menyelenggarakan operasi pasar di sejumlah wilayah dalam rangka mengendalikan kenaikan harga beras.
Sementara dari sisi stok, ia menyebutkan saat ini cadangan beras pemerintah (CBP) yang ada di gudang milik Perum Bulog mencapai 800 ribu ton sehingga masih akan mampu mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun.
Ia pun mengaku tak akan ragu untuk mengambil langkah dalam mengimpor beras jika memang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan. "Soal beras tidak ada tawar menawar karena (kontribusinya) terhadap inflasi 3,3 persen.
Beras langka tidak kebayang. Impor pun saya rela. Agar itu betul-betul dijaga. Kalau mahal harus ada operasi pasar," tegasnya. Tak hanya beras, pemerintah pun akan memberi subsidi selisih harga jual untuk kedelai sebesar Rp1.000 per kilogram dan jagung Rp1.500 per kilogram jika harga kedua komoditas tersebut naik di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto menjelaskan mekanisme CSHP sendiri digunakan apabila harga beras lebih tinggi dari HET yaitu Perum Bulog akan turun tangan untuk mendistribusikan berasnya kemudian pemerintah membayar selisih harga beras yang ada di pasar dengan harga yang Bulog jual.
Ia menjelaskan, secara rata-rata harga beras mengalami kenaikan 0,9 persen dibandingkan tahun lalu dengan harga beras medium yang disalurkan pemerintah saat ini berada di sekitar Rp9.000 per kilogram sedangkan beras premium di sekitar Rp10.000 per kilogram.
"Jadi tidak perlu khawatir, harga pasti terkendali dan Bulog mulai besok bersama Pak Menteri Perdagangan mulai intervensi karena ada kenaikan sedikit," jelas Suhanto.
antara
September
(voinews.id)Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menginformasikan, kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah 1.411 pada Minggu, sehingga total warga terpapar penyakit tersebut pada saat ini mencapai 6.422.529 orang. Menurut data Satgas Penanganan COVID-19 di Jakarta, Minggu diketahui bahwa tambahan kasus positif terbanyak disumbang DKI Jakarta, yang memang jumlah penduduknya terbanyak, yaitu 580 orang.
Selanjutnya Provinsi Jawa Barat dengan tambahan 222 orang positif COVID-19, Jawa Timur 171 orang, Banten 134 orang, Jawa Tengah 82 dan Sumatera Utara 24. Sementara itu kasus sembuh COVID-19 di Tanah Air bertambah 2.569 orang, sehingga jumlah total keseluruhan yang telah sembuh hingga saat ini menjadi 6.243.707 orang.
Berdasarkan data dari Satgas diketahui bahwa penambahan kasus sembuh COVID-19 paling banyak berasal dari DKI Jakarta sebanyak 1.700 orang, selanjutnya Jawa Barat 296 orang, Jawa Timur 177 orang, Banten 108 orang dan Jawa Tengah 54 orang.
Berdasarkan data juga diketahui bahwa terdapat 16 kasus meninggal dunia akibat COVID-19 di Indonesia, yakni tiga berasal dari DKI Jakarta, satu dari Jawa Barat, satu dari Jawa Timur, dua dari Jawa Tengah, satu dari Riau, satu dari Yogyakarta, satu dari Sulawesi Selatan, satu dari Kalimantan Timur, satu dari Nusa Tenggara Timur, satu dari Aceh, satu dari Kepulauan Riau, satu dari Sulawesi Barat dan satu dari Maluku.
Terkait kondisi peningkatan kasus COVID-19 tersebut, Satgas Penanganan COVID-19 kembali mengajak masyarakat untuk memperkuat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito meminta kesadaran masyarakat untuk melindungi dirinya dan orang lain dengan menerapkan protokol kesehatan dan melengkapi diri dengan vaksinasi COVID-19 hingga dosis ketiga. Menurut Wiku, meskipun situasi pandemi COVID-19 di Indonesia relatif stabil sejak Maret 2022 namun penguatan protokol kesehatan masih tetap diperlukan guna menekan kasus kematian.
"Kasus kematian masih perlu untuk segera ditekan karena saat ini masih mencatatkan lebih dari 100 kematian dalam satu pekan. Angka tersebut terbilang cukup banyak karena kematian tidak hanya sekedar angka namun berarti nyawa," katanya.
Wiku menekankan kesiapan Indonesia dalam mengakhiri pandemi dan memulai transisi ke endemi perlu didukung kuat dari kesadaran masyarakat, selain kesiapan pemerintah daerah. T.W0
antara
September
Hari Maritim Nasional, Luhut optimis RI pusat peradaban maritim dunia
Written by Akbar
(voinews.id)- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku optimis Indonesia bisa menjadi pusat peradaban maritim dunia, saat memperingati Hari Maritim Nasional 2022.
Dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat maritim dunia, Luhut menekankan pembangunan nasional harus diarahkan pada pembangunan kemaritiman, yaitu kegiatan pembangunan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendaliannya mempertimbangkan jati diri Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar. "Semua harus memberi perhatian besar untuk pembangunan kemaritiman.
Kita mulai dengan menyamakan pemahaman kita pada bidang kemaritiman. Meningkatkan literasi bangsa di bidang kemaritiman menjadi langkah awal. Akan tetapi tidak boleh terlalu lama dan berhenti di situ. Kita harus lanjutkan dengan aksi nyata meraih kembali kejayaan bahari.
Justru di laut kita jaya," tegas Luhut dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat. Luhut juga menegaskan bahwa kegiatan kemaritiman bukan hanya aktifitas yang terkait dengan laut saja. Kajian tentang ekonomi maritim yang dilaksanakan telah menghasilkan pemahaman tentang ekonomi maritim sebagai kegiatan ekonomi yang terjadi di kawasan perairan dan kegiatan di tempat lain yang memanfaatkan sumberdaya alam yang berasal dari kawasan perairan, serta kegiatan di tempat lain yang menghasilkan barang dan jasa untuk dimanfaatkan pada kawasan perairan.
Oleh karena itu, industri yang berlokasi di darat yang mengolah sumber daya alam dari perairan juga termasuk kegiatan ekonomi maritim. Begitu pula industri yang menghasilkan peralatan untuk eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi kawasan perairan.
Selain itu, Luhut juga berharap agar Indonesia dapat memperkuat pembangunan kemaritiman. Pasalnya, Indonesia pernah memimpin kejayaan bahari di masa lampau. "Oleh karena itu, pembangunan maritim ke depan harus diarahkan untuk merebut kembali kejayaan maritim sebagai negeri maritim yang kuat dan bangsa bahari yang unggul seperti di masa lampau. Kita harus kembali menjadi Pusat Peradaban Maritim Dunia," jelasnya. Lebih lanjut, Luhut menegaskan penguatan ekonomi maritim bukanlah sasaran akhir dalam pembangunan maritim Indonesia melainkan kesejahteraan rakyat yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah di Indonesia.
"Dalam hal kesejahteraan tidak boleh lagi ada kesenjangan. Tidak boleh ada disparitas kesejahteraan antarkawasan. Sebagai negara kepulauan, inilah tantangan terberat yang kita hadapi. Oleh karena itu, kita harus rumuskan strategi yang cerdas dalam membangun kemaritiman kita," imbuhnya.
Ada pun strategi yang dapat dilakukan oleh Indonesia, yaitu melalui strategi ekonomi, politik, dan budaya. Strategi ekonomi dilakukan untuk menggali dan mengembangkan potensi ekonomi maritim sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat yang adil dan merata. Strategi politik digunakan untuk memperkuat kedaulatan dan ketahanan maritim, serta tatakelola maritim yang baik.
Sementara itu strategi budaya juga diupayakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memajukan karakter dan budaya, serta memajukan sumber daya manusia yang selaras dengan perkembangan IPTEK kelautan.
Kajian sementara ekonomi maritim yang dilakukan oleh BRIN bersama Kemenko Marves mengestimasikan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) kemaritiman Indonesia pada 2020 sebesar Rp1.212 triliun atau 11,31 persen dari PDB nasional yang mencapai Rp10.722 triliun.
Nilai ini turun sekitar Rp19 triliun dari 2019 yang mencapai Rp1.231 triliun, diduga sebagai dampak pandemi Covid–19. Akan tetapi, meskipun nilainya turun, namun kontribusinya mengalami peningkatan dari sebesar 11,25 persen pada tahun 2019 menjadi 11,3 persen di 2020. Pemerintah juga akan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045, dengan semangat pembangunan kemaritiman.
antara