VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi menegaskan postur ekonomi makro Indonesia masih kokoh sekaligus menepis isu bahwa Indonesia terancam resesi.

"Postur makro ekonomi kita kokoh. Hal ini terbukti dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal kedua tahun 2022 yang mencapai 5,4 persen. Tertinggi di antara negara-negara anggota G20. Inflasi kita juga terjaga di bawah 5 persen.

Tidak benar jika ada yang mengatakan negara kita di ujung resesi," ujarnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu. Pernyataan Bahlil itu disampaikan saat memimpin Rapat Kerja Satgas Percepatan Investasi yang dilaksanakan secara hybrid di Yogyakarta, Selasa (23/8).

Raker dihadiri Sekretaris Satgas yang juga Staf Khusus Presiden Dini Shanti Purwono, perwakilan dari Kejaksaan Agung yang mereprentasikan Wakil Ketua I, perwakilan dari Kepolisian RI (Polri) selaku Wakil Ketua II, Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi se-Indonesia, serta Eselon I Kementerian/Lembaga yang tergabung sebagai anggota Satgas, juga lebih dari 100 pelaku usaha.

Bahlil menekankan perlunya koordinasi dalam rangka mencari solusi bersama dalam mencapai target realisasi investasi yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, kondisi ekonomi global belum pulih akibat pandemi Covid-19, serta adanya perang antara Rusia dengan Ukraina, kondisi geopolitik antara Tiongkok dan Taiwan, dan persoalan krisis pangan dan energi yang mengancam dunia.

Bahlil juga menekankan bahwa Satgas Percepatan Investasi ini berperan penting dalam mendukung pencapaian target realisasi investasi tahun 2022 sebesar Rp1.200 triliun.

Data investasi realisasi di semester pertama tahun 2022 yang dirilis oleh Kementerian Investasi/BKPM menunjukkan pencapaian realisasi investasi telah mencapai 48,7 persen dari target.

"Sekarang kita sudah mengubah pola birokrasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) dan pembentukan Satgas-Satgas. Salah satunya Satgas Percepatan Investasi yang memastikan pemerataan pertumbuhan kawasan di seluruh Indonesia melalui instrumen investasi.

Tim Satgas harus mampu eksekusi potensi yang telah masuk untuk mencapai target investasi tahun 2022 dan 2023," ungkap Bahlil. Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jendral Polisi Pipit Rismanto menyampaikan pentingnya peran Polri dalam memberikan jaminan keamanan investasi di Indonesia.

Segenap jajaran Polri dari pusat hingga daerah diamanahkan oleh Presiden Joko Widodo untuk mengawal investasi karena investasi merupakan kunci pertumbuhan ekonomi.

Selain hal tersebut, Pipit juga menegaskan perlunya kolaborasi dengan instansi terkait, keterlibatan langsung Polri dan juga melaksanakan penegakan hukum yang mengedepankan prinsip perbaikan (restorative justice).

"Polri harus berperan membantu dan memastikan keamanan pada tiga fase investasi, yaitu sejak pra-investasi atau masa promosi, kemudian masa konstruksi, hingga realisasi di tahap produksi. Kami juga siap membantu pemantauan, pengawasan dan pendampingan dalam mengawal iklim investasi," ujar Pipit.

Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Keuangan dan Kerugian Negara Kejaksaan Agung Imanuel Rudy Pailang yang mewakili Wakil Jaksa Agung memaparkan bahwa Kejaksaan Agung melaksanakan program pengawasan terhadap peraturan daerah yang menghambat perizinan investasi dan menyulitkan birokrasi sehingga berpotensi menghalangi investor. Imanuel juga menyampaikan pentingnya koordinasi antara pusat dan daerah, terutama dalam bekerja di dalam Satgas Percepatan Investasi ini.

"Kami memahami pentingnya investasi bagi kemajuan ekonomi bangsa. Realisasi investasi ini jika sudah terasa manfaatnya, akan membantu kita melalui resesi global.

Kami harapkan investasi akan maju dengan adanya kepastian hukum yang humanis menuju pemulihan ekonomi," kata Imanuel. Sampai dengan bulan Agustus 2022, Satgas Percepatan Investasi telah menindaklanjuti lima kasus dengan total nilai potensi investasi sebesar Rp32,5 triliun dan sedang dalam proses penyelesaian kasus-kasus lainnya.

Beberapa diantaranya adalah masalah perjanjian kontrak produksi, sengketa batas lahan perusahaan, dan tumpang tindih lahan pada beberapa perusahaan di Indonesia. Ada pun nilai potensi investasi perusahaan yang sedang dalam proses penyelesaian mencapai Rp94,85 triliun dengan lokasi proyek di Pulau Jawa sebanyak empat perusahaan serta satu perusahaan masing-masing di Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan.

antara

(voinews.id)Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Indonesia mencoba menanam sorgum di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai langkah bersama dalam menekan kebutuhan impor gandum nasional.

Saat memberi pengarahan kepada pimpinan Kadin Indonesia dan Kadin tingkat provinsi di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa gandum menjadi salah satu komoditas yang masih harus impor di tengah situasi krisis pangan global, tapi hal itu bisa diantisipasi dengan subtitusi impor.

Menurut Presiden Jokowi, Indonesia masih mengimpor 11 juta ton gandum, karena komoditas pangan tersebut tidak bisa ditanam di Tanah Air, tetapi ada opsi untuk menggencarkan budi daya komoditas yang bisa menjadi pencampur.

"Gandum bisa dicampur cassava. Gandumbisa dicampur sorgum. Gandum bisa dicampur sagu. Artinya saya mengajak bapak ibu sekalian misalnya di NTT, ada Kadin NTT? Tanam sorgum," ujar Presiden Jokowi. Kepala Negara menjelaskan bahwa sorgum sangat tumbuh subur di NTT dan dengan biaya yang layak atau feasible.

"Dicoba ajalah, enggak usah ribuan hektare. Coba dulu 10 hektare, bener ndak sih Presiden ngomong ini. Hitung, kalkulasi, masuk, tanam sebanyak-banyaknya. Itu nanti dipakai untuk campuran gandum," kata Presiden Jokowi.

Presiden menuturkan pengalamannya saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Waingapu, NTT, beberapa waktu lalu, dimana ia menemukan di wilayah tersebut kualitas tanahnya relatif marjinal dan minim sumber air, tetapi sorgum bisa tumbuh subur.

"Dan lahan, kalau mau cari berapa ribu hektare pun, ratusan ribu hektare pun di NTT itu banyak. Ini yang kita tunggu dari Kadin itu," ujar Presiden Jokowi.

Sebelumnya Presiden Jokowi sempat menginstruksikan pengembangan lahan sorgum hingga 154 ribu hektare di Waingapu, NTT, sebagai komoditas pangan subtitusi pengganti gandum, dalam rapat internal terkait peningkatan produksi sorgum dan kebijakan gandum di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 4 Agustus 2022.

Saat ini luas tanam lahan sorgum per Juni 2022 baru mencapai 4.355 hektare dan ditargetkan berkembang menjadi 115 ribu hektare pada 2023 dan 154 ribu hektare per 2024, demikian disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Selain ajakan mengembangkan sorgum, Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa jagung masih menjadi salah satu komoditas pangan yang bisa menjadi peluang bagi kalangan anggota Kadin.

"Jagung baik itu untuk makanan kita maupun makanan ternak, permintaannya sangat banyak sekali baik dari dalam negeri maupun dari luar, karena impor jagung kita sekarang ini masih 800 ribu ton, yang sebelumnya tujuh tahun lalu 3,5 juta ton.

Ini peluang," kata Presiden. Presiden menegaskan kembali situasi ketidakpastian ekonomi global yang sulit dan dihadapi seluruh dunia, termasuk diantaranya krisis pangan. Turut mendampingi Presiden dalam menghadiri kegiatan tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.