August
(voinews.id)Dokter Spesialis Penyakit Dalam di RSUI dr. Anindia Larasati, Sp.PD mengatakan vaksin untuk cacar monyet yakni JYNNEOS (Imvamune/Imvanex) diberikan setelah seseorang terpapar penyakit.
Dia, seperti dikutip dari siaran pers RSUI, Selasa, menjelaskan cacar monyet atau monkeypox disebabkan virus yang ditularkan melalui binatang (zoonosis). Virus dapat ditularkan ke manusia ketika ada kontak langsung dengan hewan terinfeksi (gigitan atau cakaran) atau pasien yang terkonfirmasi monkeypox.
Pedoman terbaru dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengingatkan orang-orang harus sangat berhati-hati menghindari penyebaran virus ke anggota rumah tangga mereka termasuk hewan peliharaan.
Terkait vaksin, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengingatkan vaksin tidak 100 persen efektif dalam keadaan apa pun. Orang-orang dapat menurunkan risiko terpapar virus antara lain dengan membatasi kontak dekat dengan orang yang diduga atau dikonfirmasi cacar monyet, atau dengan hewan yang dapat terinfeksi. Langkah berikutnya, rutin membersihkan dan mendisinfeksi lingkungan yang bisa saja terkontaminasi virus dari seseorang yang menularkan.
Orang-orang yang terkonfirmasi cacar monyet, harus mengisolasi diri dari orang lain sampai semua lapisan kulit baru (setelah lesi muncul) terbentuk karena ini akan menghentikan Anda dari menularkan virus ke orang lain.
Kemudian, hingga pakar kesehatan lebih banyak memahami tentang penularan virus melalui cairan seksual, sebaiknya gunakan kondom sebagai tindakan pencegahan saat melakukan kontak seksual selama 12 minggu setelah pulih. Mengutip ABC News, secara global lebih dari 38.000 kasus cacar monyet telah dikonfirmasi, termasuk lebih dari 13.500 kasus di Amerika Serikat, menurut CDC. Sebagian besar kasus yang telah terdeteksi pada gay dan biseksual.
Namun, pejabat kesehatan menekankan siapapun dapat tertular virus.
antara
August
(voinews.id)PT PLN (Persero) memastikan sub sistem kelistrikan Bali dalam kondisi aman pascagempa berkekuatan magnitudo 5,8 di selatan Pulau Bali, Senin (22/8).
"Tidak terdapat gangguan pascagempa dan secara keseluruhan aset kelistrikan PLN dalam kondisi aman," kata General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali, I Wayan Udayana, dalam keterangan yang diterima ANTARA di Denpasar, Selasa.
Ia menegaskan pihaknya langsung melakukan koordinasi dengan seluruh personel di lapangan, dan secara keseluruhan, baik pembangkitan, transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi, dalam keadaan normal dan aman.
"Jadi, pasokan listrik kepada pelanggan tidak ada yang terganggu, kami juga sudah memastikan jaringan kelistrikan yang dekat dengan pusat gempa juga tidak ada yang mengalami gangguan, termasuk lokasi tempat kegiatan side event G20 yang sedang berlangsung juga tetap aman," katanya.
Udayana menyatakan saat ini sedang berlangsung event Health Working Group di Nusa Dua, Bali, dan peralatan maupun personel pendukung dipastikan aman semuanya tanpa terkendala gempa. Acara juga dapat berjalan tanpa gangguan listrik.
"Kami imbau pelanggan untuk tetap tenang dan jika di wilayahnya mengalami gangguan kelistrikan agar dapat menghubungi PLN melalui pengaduan pada aplikasi PLN Mobile demi kemudahan pelayanan.
Jika terdapat gangguan listrik yang mengakibatkan pemadaman, itu bukanlah akibat dari gempa, karena itu, silakan pelanggan menghubungi PLN melalui aplikasi PLN Mobile," katanya. Informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang diterima melaporkan gempa dengan magnitudo (M) 5,8 mengguncang kawasan Bali pada Senin (22/8) sekitar pukul 15.36 WIB, dirasakan di Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Barat.
Episentrum gempa berada di 74 km kilometer tenggara Kuta Selatan, Bali, lokasi berada di 9.36 derajat Lintang Selatan dan 115.59 derajat Bujur Timur dengan kedalaman 124 kilometer. Gempa ini dirasakan (MMI) : IV Mataram, IV Lombok Barat, IV Lombok Tengah, IV Badung, IV Denpasar, IV Klungkung, III Buleleng, III Karangasem, III Gianyar, III Lombok Utara, III Lombok Timur, III Sumbawa, III Sumbawa Barat, III Bima, III Tabanan, III Dompu, II Jember.
antara
August
Menkes: Pandemi COVID-19 tidak selesai tanpa pemerataan riset dan manufaktur
Written by Akbar
(voinews.id)Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penyelesaian pandemi COVID-19 perlu didukung kapasitas riset dan manufaktur kesehatan yang merata serta berkeadilan di seluruh dunia.
"Karena saat pandemi terjadi, kalau tidak memiliki kapasitas yang merata di seluruh dunia, pandemi itu tidak akan selesai," kata Budi Gunadi Sadikin dalam agenda konferensi pers di Nusa Dua, Provinsi Bali, Senin.
Secara saintifik, kata dia, penyakit menular berpotensi memicu gelombang pandemi secara berulang saat dibawa oleh pelaku perjalanan ke berbagai negara dan terjadi interaksi. Bahkan, beberapa negara seperti Amerika Serikat, sudah berulang kali mengalami gelombang pandemi COVID-19.
"Konsepnya adalah, seluruh umat manusia di dunia harus diobati. Itu prinsipnya pandemi," katanya.
Untuk itu, Indonesia mendorong pengembangan kapasitas penelitian, produksi obat, dan alat kesehatan di seluruh negara melalui Forum G20.
"Tidak mungkin satu negara saja bisa menyelesaikan pandemi yang sifatnya global. Karena penularan itu terjadi lintas negara," katanya.
Menkes mengatakan pandemi COVID-19 telah memberi pelajaran bahwa kapasitas yang tidak adil untuk mengembangkan dan memproduksi vaksin, pengobatan, dan diagnostik di seluruh dunia, menyebabkan keterlambatan dalam memenuhi permintaan global yang cepat selama keadaan darurat kesehatan.
"Karena pandemi COVID-19 mulai mereda secara global, tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang untuk bekerja memastikan tidak hanya akses yang adil, tetapi juga adil dalam mengembangkan vaksin, terapi, dan alat diagnostik secara global," katanya.
Sepanjang 2022, katanya, Indonesia telah berkontribusi dalam upaya memperkuat arsitektur kesehatan global melalui tiga agenda utama.
Pertama, memperkuat ketahanan sistem kesehatan global yang menghasilkan ketersediaan sumber daya keuangan, akses ke tindakan medis darurat, serta membangun jaringan global laboratorium pengawasan genom dan memperkuat mekanisme berbagi data terpercaya.
Agenda kedua, menyelaraskan standar protokol kesehatan global yang menghasilkan sertifikat vaksin yang saling diakui antarnegara bagi para pelaku perjalanan internasional.
Sedangkan pada agenda ketiga yang dibahas dalam 3rd Health Working Group (HWG) di Bali 22-24 Agustus 2022, mengangkat isu utama memperluas manufaktur global dan pusat penelitian untuk pandemi, pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons (PPR).
"Hasil yang ingin dicapai adalah perluasan manufaktur global dan pusat penelitian untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi," demikian Budi Gunadi Sadikin.
antara
August
(voinews.id)Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan bahwa perusahaan wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan produktivitas untuk mewujudkan upah yang berkeadilan.
Saat membuka diskusi virtual "Strategi Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya" diikuti di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu menerapkan norma-norma ketenagakerjaan termasuk terkait pengupahan.
"Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan bahwa struktur dan skala upah merupakan kewajiban yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas," katanya.
Ia mengatakan struktur skala upah sendiri adalah pedoman untuk penetapan upah yang terdiri dari susunan upah dari yang terendah sampai tertinggi di suatu perusahaan.
Penyusunan struktur skala upah dalam perusahaan, katanya, wajib dilakukan untuk mewujudkan upah yang berkeadilan, mendorong peningkatan produktivitas perusahaan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Menaker juga menyoroti struktur skala upah diperlukan untuk memberikan jaminan akan kepastian upah dan mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi.
Untuk mendorong setiap perusahaan menyusun struktur dan skala upah, jelasnya, maka dokumen tersebut wajib disertakan perusahaan pada saat pengajuan permohonan pengesahan dan pembaharuan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.
Selain itu, ia juga menyoroti bahwa sampai saat ini baru tercatat 55.844 perusahaan yang sudah menyusun dan menerapkan struktur skala upah di perusahaannya masing-masing. Untuk itu dia mendorong lebih banyak perusahaan menerapkan struktur skala upah.
"Angka ini tentu diharapkan terus meningkat lagi ke depannya. Sehingga penting bagi kita untuk bisa meningkatkan pemahaman pengusaha, perusahaan dan masyarakat terkait struktur dan skala upah ini," demikian Ida Fauziyah.
antara