July
(voinews.id)Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengeluarkan rekomendasi terbaru mengenai Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan mewajibkan vaksinasi lengkap dan booster bagi para siswa sekolah sebelum mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM).
Rekomendasi ini mengikuti situasi terkini terkait COVID-19 dan penyakit menular lainnya pada anak.
“Dengan subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 yang jauh lebih mudah menular dibanding varian awalnya pada anak di Indonesia dan subvarian baru ini potensial menyebabkan gelombang kasus berikutnya," ujar Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI dr. Piprim Basarah Yanuarso, SpA(K) dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis.
Piprim memaparkan data IDAI terkini menunjukkan adanya peningkatan kasus COVID-19 pada bayi dan anak yang membutuhkan perawatan. Selain itu juga ada peningkatan kasus Multisystem Inflammatory System in Children (MIS-C) dan potensi kasus Long COVID-19 pada anak di Indonesia.
IDAI juga meminta pihak sekolah, dinas pendidikan dan pemerintah daerah berkolaborasi dengan orangtua dan dinas kesehatan dalam memastikan keamanan dan keselamatan anak, antara lain dengan melakukan testing pada anak dengan gejala COVID-19, dan patuh serta disiplin menjalankan protokol kesehatan, serta tidak membawa anak ke luar rumah apabila ada gejala demam/batuk/pilek/diare.
Protokol kesehatan terutama fokus pada penggunaan masker wajib untuk semua orang berusia di atas 2 tahun, mencuci tangan, menjaga jarak kemudian tidak makan bersamaan.
Selain itu, memastikan sirkulasi udara terjaga, serta mengaktifkan sistem penapisan aktif per harinya untuk anak, guru, petugas sekolah dan keluarganya yang memiliki gejala suspek COVID-19.
Ketua Satgas Vaksinasi IDAI Prof Dr dr Hartono Gunardi, SpA(K) mengingatkan para orangtua untuk mengikuti Bulan Imunisasi Anak Nasional yaitu melengkapi imunisasi dasar dan booster untuk anak balita, imunisasi MR tambahan dan imunisasi dengan vaksin baru yaitu vaksin pneumokokus (PCV) yang berguna untuk mencegah radang paru.
Anak usia 6 tahun ke atas dikatakan Hartono perlu imunisasi COVID-19 sebanyak dua kali. Jadi imunisasi rutin dan vaksinasi COVID-19 diperlukan agar anak terlindungi dari berbagai penyakit infeksi.
antara
July
Satgas PMK minta Pemda pastikan kasus PMK dimasukkan dalam iSIKHNAS
Written by Akbar
(voinews.id)
Koordinator Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Wiku Adisasmito meminta pemerintah daerah memastikan kasus PMK dimasukkan dalam sistem iSIKHNAS, atau Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional.
“Untuk pemerintah daerah, Saya berpesan untuk pertama memastikan bahwa input data kasus PMK maupun jumlah hewan berkuku belah yaitu sapi, kerbau domba, kambing dan babi , ter-input dengan baik dalam sistem iSIKHNAS,” ujar Wiku dalam konferensi pers daring diikuti di Jakarta, Kamis.
Selain itu, Wiku meminta Pemda untuk memastikan ketersediaan logistik penunjang seperti sepenuhnya mulai dari antibiotik, vitamin, antipiretik maupun desinfektan bagi hewan ternak.
Yang ketiga adalah memastikan tersedianya jumlah vaksin untuk pencegahan penularan PMK yang cukup, dan vaksinasi dilakukan sesuai dengan target.
Tak hanya itu, Pemda juga diminta memastikan sumber pendanaan telah dianggarkan untuk mendukung ketersediaan logistik, biaya operasional, petugas dan santunan bagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat hewan ternak diharuskan dipotong atau dimusnahkan.
“Yang kelima melakukan pelatihan dan pengecekan gejala klinis, pembersihan melalui desinfeksi atau dekontaminasi, melakukan testing dan vaksinasi sebagai bentuk pemberdayaan melalui Babinsa dan Babinkamtibmas bersama dokter hewan atau pejabat otoritas veteriner setempat,” kata Wiku.
Wiku menekankan upaya penanganan PMK adalah tanggung jawab bersama. "Apabila tidak segera ditangani, maka akan berimbas kepada ketidakstabilan ekonomi dan distribusi pangan serta produk turunan ternak secara nasional," katanya.
July
Pertamina: Program RDMP jadi solusi kurangi impor bahan bakar minyak
Written by Akbar
l(voinews.id)Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan proyek pengembangan kilang atau Refinery Development Master Plan (RDMP) menjadi solusi perseroan dalam mengurangi impor bahan bakar minyak di Indonesia.
"Kami melakukan RDMP untuk meningkatkan indeks kompleksitas dari seluruh kilang dan juga meningkatkan kapasitasnya agar bisa menurunkan angka impor BBM," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu.
Nicke menjelaskan saat ini kapasitas produksi yang terpasang dari kilang-kilang milik Pertamina adalah memproduksi sekitar 60 sampai 70 persen dari kebutuhan BBM nasional. Perseroan masih melakukan impor BBM antara 30 sampai 40 persen dari BBM nasional.
Menurutnya, BBM impor sebagian besar adalah gasoline. Sedangkan, gasoil berupa solar dan avtur sudah tidak lagi diimpor oleh Pertamina karena mampu dipenuhi oleh produksi domestik.
Pertamina mengoperasikan kilang-kilang yang sudah berumur, sehingga masih memakai teknologi lama yang membuat indeks kompleksitas masih rendah, sehingga perseroan harus melakukan investasi melalui proyek RDMP.
Sejak Juni 2022, RDMP Balongan sudah berproduksi dan bisa mengurangi impor gasoline sebanyak 25 ribu barel per hari.
"Ini dampaknya besar karena produksi di Balongan sudah bisa kami tingkatkan kapasitasnya dari awalnya 125 ribu barel per hari menjadi 150 ribu barel per hari," jelas Nicke.
Sementara itu, RDMP Balikpapan akan selesai pada triwulan ketiga tahun depan. Proyek pengembangan kilang tersebut akan menambah produksi BBM nasional sebanyak 100 ribu barel per hari. Saat ini, kapasitas Kilang Balikpapan sebesar 246 ribu barel per hari dan mulai triwulan ketiga tahun depan akan meningkat menjadi 346 ribu barel per hari.
antara
July
(voinews.id)Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bukti legalitas usaha akan bisa lebih mudah meraih pembiayaan.
Saat menghadiri acara Pemberian NIB kepada 550 pelaku UMK di Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu, Erick mengatakan kemudahan itu sejalan dengan implementasi Online Single Submission (OSS) berbasis risiko yang dijalankan Kementerian Investasi/BKPM.
“Keberpihakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi kerakyatan, khususnya UMKM, itu hal yang memang ditugaskan Bapak Presiden. Oleh karena itu, Kementerian Investasi, BUMN dan Kemenkop UKM, kita berkolaborasi melakukan kemudahan, tidak hanya mendapatkan izin, tapi juga mendapatkan pembiayaan,” jelasnya.
Erick menuturkan saat ini pembiayaan UMKM terhambat karena datanya belum akurat. Hal itu pun lantaran masih banyak usaha yang belum formal secara legalitas alias belum memiliki NIB.
Padahal, di tengah kondisi pandemi, UMKM dinilai masih cukup tangguh dan bertahan.
Ia menyebut nasabah program PNM Mekaar bahkan tercatat meningkat secara signifikan di tengah kondisi pandemi, yaitu dari 5 juta hingga 6 juta nasabah, tumbuh menjadi 7,1 juta nasabah.
“Itu (program) pinjaman sebesar Rp1 juta-Rp4 juta. Artinya, pada saat sulit saja, usaha mikro tumbuh. Dan tingkat macetnya hanya 0,13 persen. Ini pondasi yang kuat. Cuma selama ini datanya belum sinkron,” katanya.
Erick pun mengapresiasi upaya yang dilakukan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menkop UKM Teten Masduki untuk menyinergikan data pelaku UMKM sehingga bisa mempermudah akses pendanaan.
“Itulah terobosan yang dilakukan oleh Pak Bahlil dan Pak Teten untuk disinergikan dengan kami sehingga data yang akurat mempermudah akses dan pendanaan,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan upaya mendorong pelaku UMKM untuk bisa memiliki legalitas merupakan arahan Presiden Jokowi untuk bisa mendorong UMKM naik kelas.
Menurut Bahlil, Presiden Jokowi memerintahkan agar pihaknya tidak hanya mengurus investasi besar tapi juga investasi kecil termasuk UMKM.
“Initinya sekarang kita menggerakkan pelaku UMKM untuk yang belum dapat izin, harus punya izin, dari Aceh sampai Papua. Karena perintah Presiden, kalau membangun Indonesia tidak di Pulau Jawa saja, tapi membangun Indonesia dari Aceh sampai Papua supaya adil,” kata Bahlil.
antara