20
July

 

(voinews.id) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir siap membangun ekosistem perikanan Indonesia lewat kolaborasi antara BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Tantangan di sektor perikanan sangat kompleks, Indonesia  harus ikut perubahan. Hal tersebut dikatakan Erick Thihir  saat menjadi narasumber dalam Musyawarah Nasional  IV (empat)  KNTI bertajuk "Aksi Kolaborasi Pemenuhan Hak Nelayan Tradisional menuju Indonesia yang Mandiri, Adil, Makmur dan Lestari" di Jakarta, Selasa.

Melalui keterangan tertulisnya Erick juga mengatakan pihaknya  mendorong BUMN seperti Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) Perikanan Indonesia, Perikanan Nusantara hingga Permodalan Nasional Madani terlibat dalam ekosistem tersebut. Ia menegaskan,  nelayan memegang peran penting bagi masa depan ekonomi serta kedaulatan pangan bangsa. Erick menyebut 54 persen asupan protein nasional merupakan kontribusi nelayan melalui produk ikan dan makanan laut lainnya. antara

19
July

 

(voinews.id) Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Jepang dan Dana AnakAnak PBB (UNICEF) meluncurkan sebuah inisiatif untuk membantu anak-anak usia dini yang rentan untuk pulih dari dampak COVID-19 yang sangat merugikan. Hal tersebut disampaikan Kedutaan Besar Jepang di Jakarta dalam keterangannya, Selasa. Melalui pendanaan pemerintah Jepang sebesar 3,6 juta dolar AS atau sekitar 53,98 miliar rupiah, UNICEF akan melaksanakan program pendidikan dan pengembangan anak usia dini yang akan memberikan layanan-layanan penting bagi anak-anak usia 5-8 tahun di 200 pusat pendidikan anak usia dini (PAUD) dan 100 sekolah dasar (SD) di provinsi Papua, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur.

Program yang disiapkan akan berfokus pada usaha peningkatan akses terhadap pembelajaran yang berkualitas, ketersediaan air bersih, sanitasi dan layanan kebersihan diri, layanan kesehatan dan pelindungan anak yang penting. Selain itu, anak-anak juga akan belajar mengenai pencegahan penularan COVID-19 melalui program tersebut. antara

19
July

 

(voinews.id)Sebagai sebuah negara maritim yang memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan, Indonesia dikenal memiliki teknologi dan tenaga kerja memadai dalam industri perikanan. Hal tersebut menjadi alasan bagi negara Libya tertarik mengembangkan kerjasama yang lebih konkrit. Demikian dikemukakan Ketua kamar dagang dan industri Libya FARAG DRIBEL AMER, kepada Voice of Indonesia, usai rombongan delegasi Libya diterima pemerintah Indonesia di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di Jakarta, Senin. Sebanyak 13 orang dari kalangan dunia usaha dan pemerintah Libya mengunjungi Indonesia selama sepekan. Menurut AMER, delegasi Libya ingin menyaksikan langsung bagaimana keberhasilan Indonesia dalam industri perikanan, baik budidaya maupun perikanan tangkap.

“Kedua, kita dapat membuka pasar baru untuk Libya dan Indonesia. Libya kini sedang keluar dan bangkit pasca konflik seperti yang saya sampaikan saat sambutan tadi. Jadi ini peluang untuk para pengusaha Indonesia dan Libya untuk bekerjasa sama untuk bidang perdagangan, konstruksi, buruh merupakan hal penting untuk Libya, sehingga Libya membutuhkan banyak buruh untuk membangun kembali Libya kami butuh 2 hingga 3 juta buruh, jadi ini kesempatan bagus untuk buruh dari Indonesia yang dikenal, kami tahu sangat memiliki kualifikasi untuk mendapatkan pekerjaan di Libya.”

Masih menurut FARAG DRIBEL AMER, Libya memiliki daerah perikanan terbesar di daerah laut mediterania, seluas 2000 kilometer tetapi merupakan negara kecil dalam industri perikanan. Oleh karena itu Lybia ingin menjalani kerjasama dengan Indonesia agar dapat mengembangkan teknologi perikanan. Libya juga melakukan penawaran dengan perusahaan-perusahaan privat di Indonesia agar mereka ingin melakukan investasi dalam pengembangan perikanan antara kedua Negara. Sementara itu pemerintah Indonesia menyambut antusias kunjungan delegasi Libya. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas WISNU UTOMO dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Tripoli, yang telah membuka jalan dalam membangun kepercayaan kalangan dunia usaha di Libya terhadap Indonesia. Menurut WISNU, pemerintah Indonesia memang menempatkan kerjasama dengan negara-negara berkembang dan dukungan mitra pembangunan atau Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular sebagai salah satu prioritas perencanaan pembangunan nasional 2020-2024. Untuk itu pemerintah mendorong partisipasi kalangan swasta untuk menggalakkan perdagangan dan investasi di luar negeri, termasuk di Libya.

“Dalam pelaksanaannya kerjasama Selatan Selatan dan Tiriangular diarahkan untuk mendukung kerjasama perdagangan dan investasi melalui partisipasi swasta, jadi saya kira kunjungan delegasi dari Libya ini sangat tepat sekali disaat kami sedang menggalakkan perdagngan dan investasi di luar negeri.”

Dalam penerimaan kunjungan delegasi Libya dan Knowledge Sharing Bidang Perikanan tersebut turut menyampaikan sambutan secara virtual Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tripoli, Libya. Kegiatan juga dihadiri langsung sejumlah steakholder, diantaranya Kadin Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Keamanan Laut, Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang dan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, Jawa Tengah. Agus Santika melaporkan.

19
July

 

(voinews.id) Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, Pemerintah mengantisipasi potensi krisis pangan dan krisis energi dengan sungguh-sungguh sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Hal tersebut dikatakan Zulkifli Hasan usai mengikuti rapat terbatas terkait hilirisasi sawit dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Senin. Zulkifli Hasan mengatakan, Presiden Jokowi mengingatkan seluruh jajaran menteri bahwa saat ini dunia masih dalam suasana krisis pangan dan energy.

Presiden Jokowi juga meminta semua jajaran kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait harus memperhatikan dengan saksama. Kemudian, selain mengantisipasi krisis itu, Hal ini juga bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan produksi bahkan ekspor. antara