July
Libya tertarik mengembangkan kerjasama khususnya di bidang perikanan dengan Indonesia
Written by Sumarno 
(voinews.id)Sebagai sebuah negara maritim yang memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan, Indonesia dikenal memiliki teknologi dan tenaga kerja memadai dalam industri perikanan. Hal tersebut menjadi alasan bagi negara Libya tertarik mengembangkan kerjasama yang lebih konkrit. Demikian dikemukakan Ketua kamar dagang dan industri Libya FARAG DRIBEL AMER, kepada Voice of Indonesia, usai rombongan delegasi Libya diterima pemerintah Indonesia di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di Jakarta, Senin. Sebanyak 13 orang dari kalangan dunia usaha dan pemerintah Libya mengunjungi Indonesia selama sepekan. Menurut AMER, delegasi Libya ingin menyaksikan langsung bagaimana keberhasilan Indonesia dalam industri perikanan, baik budidaya maupun perikanan tangkap.
“Kedua, kita dapat membuka pasar baru untuk Libya dan Indonesia. Libya kini sedang keluar dan bangkit pasca konflik seperti yang saya sampaikan saat sambutan tadi. Jadi ini peluang untuk para pengusaha Indonesia dan Libya untuk bekerjasa sama untuk bidang perdagangan, konstruksi, buruh merupakan hal penting untuk Libya, sehingga Libya membutuhkan banyak buruh untuk membangun kembali Libya kami butuh 2 hingga 3 juta buruh, jadi ini kesempatan bagus untuk buruh dari Indonesia yang dikenal, kami tahu sangat memiliki kualifikasi untuk mendapatkan pekerjaan di Libya.”
Masih menurut FARAG DRIBEL AMER, Libya memiliki daerah perikanan terbesar di daerah laut mediterania, seluas 2000 kilometer tetapi merupakan negara kecil dalam industri perikanan. Oleh karena itu Lybia ingin menjalani kerjasama dengan Indonesia agar dapat mengembangkan teknologi perikanan. Libya juga melakukan penawaran dengan perusahaan-perusahaan privat di Indonesia agar mereka ingin melakukan investasi dalam pengembangan perikanan antara kedua Negara. Sementara itu pemerintah Indonesia menyambut antusias kunjungan delegasi Libya. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas WISNU UTOMO dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Tripoli, yang telah membuka jalan dalam membangun kepercayaan kalangan dunia usaha di Libya terhadap Indonesia. Menurut WISNU, pemerintah Indonesia memang menempatkan kerjasama dengan negara-negara berkembang dan dukungan mitra pembangunan atau Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular sebagai salah satu prioritas perencanaan pembangunan nasional 2020-2024. Untuk itu pemerintah mendorong partisipasi kalangan swasta untuk menggalakkan perdagangan dan investasi di luar negeri, termasuk di Libya.
“Dalam pelaksanaannya kerjasama Selatan Selatan dan Tiriangular diarahkan untuk mendukung kerjasama perdagangan dan investasi melalui partisipasi swasta, jadi saya kira kunjungan delegasi dari Libya ini sangat tepat sekali disaat kami sedang menggalakkan perdagngan dan investasi di luar negeri.”
Dalam penerimaan kunjungan delegasi Libya dan Knowledge Sharing Bidang Perikanan tersebut turut menyampaikan sambutan secara virtual Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tripoli, Libya. Kegiatan juga dihadiri langsung sejumlah steakholder, diantaranya Kadin Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Keamanan Laut, Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang dan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, Jawa Tengah. Agus Santika melaporkan.
July
Zulhas sebut Pemerintah serius antisipasi krisis pangan dan energi
Written by Sumarno 
(voinews.id) Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, Pemerintah mengantisipasi potensi krisis pangan dan krisis energi dengan sungguh-sungguh sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Hal tersebut dikatakan Zulkifli Hasan usai mengikuti rapat terbatas terkait hilirisasi sawit dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Senin. Zulkifli Hasan mengatakan, Presiden Jokowi mengingatkan seluruh jajaran menteri bahwa saat ini dunia masih dalam suasana krisis pangan dan energy.
Presiden Jokowi juga meminta semua jajaran kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait harus memperhatikan dengan saksama. Kemudian, selain mengantisipasi krisis itu, Hal ini juga bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan produksi bahkan ekspor. antara
July
Menkumham: Presiden Jokowi ingatkan hemat anggaran antisipasi dampak perang Rusia-Ukrania
Written by Akbar
(voinews.id)Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan Presiden Jokowi mengingatkan dan meminta semua pihak terutama penyelenggara negara untuk menghemat anggaran guna mengantisipasi dampak perang Ukraina dengan Rusia.
"Presiden mengingatkan kita semua untuk selalu hati-hati dan melakukan kegiatan terencana dengan baik," kata Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly pada peringatan Hari Dharma Karya Dhika (HKDK) Ke-77 yang dipantau di Jakarta, Senin.
Sejumlah persoalan dunia yang sedang terjadi seperti COVID-19 dan perang antara Rusia dengan Ukraina, mengakibatkan krisis di sektor energi dan pangan. Hal tersebut juga bisa berdampak pada Indonesia bila tidak diantisipasi.
Oleh karena itu, lanjut dia, Presiden meminta semua pihak termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), agar mengantisipasi salah satunya penghematan anggaran dengan tujuan Indonesia bisa melewati masa-masa sulit.
Terkait rangkaian HKDK Ke-77, Yasonna mengatakan peringatan hari lahir kementerian itu menjadi momentum untuk merefleksikan progres pelaksanaan kebijakan di instansi tersebut.
Di tengah tuntutan masyarakat yang terus meningkat, pelayanan prima tidak dapat diwujudkan hanya dengan jentikan jari. Diperlukan inovasi yang berkelanjutan, komitmen bersama, sinergitas antarlembaga, transformasi sistem serta perubahan pola pikir dari dilayani menjadi melayani.
"Harus disadari, keberhasilan mencapai target program yang ditentukan, membutuhkan komunikasi yang harmonis sehingga dapat dibangun kerja sama yang apik," kata dia.
Menurut dia, untuk mencapai program kerja di Kemenkumham diperlukan pemantauan serta evaluasi yang terukur terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik secara berkala dan berkelanjutan.
antara
July
(voinews.id)Pemerintah tidak hanya akan fokus meningkatkan sosialisasi organisasi (onboarding) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), namun juga melakukan kurasi untuk memilih UMKM yang ramah lingkungan.
Pernyataan tersebut diungkapkan Direktur Pemasaran Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Erwin Dwiyana saat Webinar “Membangkitkan UMKM dari Titik Nol, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) 2022 di Kalimantan Selatan" yang digelar secara virtual, Senin (18/7/2022).
Menurut Erwin, Kementerian KKP sebagai Brand Ambasador Gernas BBI Kalimantan Selatan bersama Bank Indonesia, Pemprov Kalsel, Pertamina, Telkom, dan top brands lainnya mendapat amanah untuk bisa menunjukkan Key Performance Indicator (KPI) UMKM dengan omzet tertinggi dan memberikan apresiasi kepada 35 peserta.
“Kami akan perkuat permodalan bagi UMKM dengan kinerja baik, banyak sumber permodalan baik dari perbankan maupun non perbankan salah satunya dari Pertamina,” kata Erwin dalam rilis webinar tersebut yang diterima di Jakarta, Selasa.
Gernas BBI diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Mei 2020. Gerakan ini bertujuan agar masyarakat Indonesia mencintai dan menggunakan karya anak bangsa, utamanya produk UMKM lokal.
KKP mendukung Gernas BBI melalui program "pasar laut Indonesia". KKP melaksanakan kampanye Gernas BBI pada Juli 2022 di Kalimantan Selatan. Puncak kampanye akan digelar pada 22 Juli 2022.
Menurut Erwin, untuk kegiatan lainnya, KKP mengupayakan masyarakat membeli produk UMKM dan berkunjung ke lokasi yang memang menjadi ikon Kalsel, yaitu di tepian sungai sehingga bisa menyinergikan GBBI dengan gerakan bangga berwisata di Indonesia.
“Kami berharap bisa mendorong UMKM untuk bisa dibina untuk ekspor tahun ini,” kata dia.
Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Agus Salim mengatakan perusahaan daerah sudah mulai dirangkul untuk mengembangkan UMKM. Salah satunya melalui dana CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Tabalong, pemerintah daerah akan fokus di pengembangan hilir UMKM.
“Ke depan kami akan fokus pada masalah hilirisasi, akan bangun jaringan antara pihak perusahaan dan pelaku UMKM,” katanya.
Menurut Agus, Gernas BBI bertujuan meningkatkan UMKM secara keseluruhan tidak hanya di Kalsel saja. Pemprov Kalsel sudah mendukung penuh Gernas BBI.
“Kami sudah bikin pojok kopi sebagai wadah Investment Gathering, akan jadi fokus perhatian supaya Gernas BBI lebih membawa arti lagi. Diharap kedepannya kegiatan ini tidak sampai disini saja, semua pihak harus terlibat agar perekonomian masyarakat bisa diungkit sebaik mungkin,” katanya.
Kepala Dinas Koperasi UKM Perindag Kabupaten Tabalong, Husin Ansari mengatakan Pemda akan mengoptimalkan UMKM di Kabupaten Tabalong dengan 5P, yaitu product, price, place, promotion, and people. Produk yang dijual harus sesuai dengan keinginan konsumen dan memiliki kualitas yang bersaing. Price, teliti menghitung total semua biaya yang dikeluarkan dalam produksi sebagai dasar menentukan harga jual produk.
Kemudian Place, lokasi strategis mudah dijangkau dan sesuai target yang dibidik. Promotion, agar promosi tepat sasaran terlebih dahulu dilakukan riset lalu tentukan media promosi online atau offline. People, SDM yang dipilih haruslah orang orang pilihan yang bisa menghasilkan produk dan layanan terbaik.
Menurut Husin, seiring kampanye Gernas BBI di Kabupaten Tabalong, kalau mau belanja harus belanja produk lokal. Pemkab Tabalong sudah membuat edaran agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), karyawan swasta menggunakan batik Tabalong.
Pembicara lainnya Fajriyah Usman, VP CSR & SMEPP Management PT Pertamina (Persero), mengatakan Pertamina siap bekerja sama dengan KKP dan Pemprov Kalsel mendukung Gernas BBI sebagai kegiatan yang produktif dan pembangunan yang berkelanjutan.
“Kami sebagai BUMN mendorong kegiatan ini sebagai prioritas. BUMN harus terus aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan lemah, koperasi dan masyarakat,” kata Fajriyah.
Pada Gernas BBI Kalsel, Pertamina berkolaborasi untuk mendukung gerakan yang digagas oleh KKP, Kemenko Marves, Pemprov Kalsel, BI, dan Top Brands.
“Melalui GBBI diharapkan UMKM tidak hanya di Kalsel bisa naik kelas, sehingga keberadaannya memberikan kontribusi pada perekonomian Indonesia,” kata Fajriyah.
antara