VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat ekspor timah pada April 2022 mencapai 378,80 juta dolar AS, atau naik 95,46 persen dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya 191,78 juta dolar AS. "Tiongkok masih menjadi negara tujuan utama ekspor timah Babel," kata Plt Kepala BPS Provinsi Kepulauan Babel Reflin Arda di Pangkalpinang, Jumat. Ia mengatakan ekspor timah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada April 2022 sebesar 378,80 juta dolar AS juga naik 33,23 persen jika dibandingkan bulan sebelumnya 284,33 juta dolar AS. Sementara itu, ekspor nontimah pada April 2022 sebesar 57,60 juta dolar AS atau juga naik dibandingkan bulan sebelumnya 31,48 juta dolar AS. "Pada Januari hingga April tahun ini, peran timah terhadap ekspor Bangka Belitung mencapai 88,05 persen, sementara nontimah hanya 11,95 persen," ujarnya. Ia menyatakan Tiongkok masih menjadi negara tujuan utama ekspor timah Babel. Sebesar 41,50 persen ekspor timah pada Januari hingga April 2022 dikirim ke Negeri Tirai Bambu ini. "Apabila dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, ekspor timah ke Tiongkok pada tahun ini naik 3.422,64 persen," katanya. Sementara itu, Singapura, Korea Selatan, India dan Jepang berada dalam lima negara tujuan utama ekspor timah pada Januari hingga April 2022. Peran empat negara itu berkisar antara 8,42 persen hingga 13,55 persen. "Secara total, lima negara utama tujuan ekspor timah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berperan sebesar 78,96 persen," katanya.

antara

(voinews.id)- Komisi V DPR RI mengharapkan pemerintah mengkaji usulan operator angkutan penyeberangan swasta mengenai kenaikan tarif layanan secara komprehensif dan tetap memprioritaskan kebutuhan masyarakat. “Kami berharap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan RI (Kemenhub), mengkaji usulan kenaikan tarif layanan penyeberangan secara objektif,” kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Menurutnya, meskipun usulan kenaikan tarif tersebut disebabkan oleh beban biaya komoditas komponen pendukung kapal yang semakin tinggi bagi perusahaan angkutan penyeberangan, pemerintah perlu mempertimbangkan kemampuan atau daya beli konsumen pengguna jasa itu. Pertimbangan tersebut, lanjut dia, perlu dilakukan oleh pemerintah karena perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 belum betul-betul membaik, bahkan muncul pula ancaman berbagai krisis.

“Pemerintah harus berhati-hati dalam membuat kebijakan terkait pelayanan publik di tengah ancaman berbagai krisis yang ada,” kata Lasarus. Dia menilai kajian mengenai kenaikan tarif layanan penyeberangan perlu dilakukan secara mendalam agar kebijakan itu adil bagi operator maupun pengguna jasa layanan. “(Pengkajian yang dilakukan pemerintah perlu memperhatikan) Bagaimana kebijakan bisa mengakomodasi semua pihak. Pengguna jasa layanan tidak merasa berat dan operator tetap bisa memberi pelayanan terbaiknya. Kebijakan harus bisa adil dan Pemerintah harus bisa memfasilitasi itu,” imbau Lasarus. Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) meminta kenaikan tarif layanan angkutan penyeberangan sebesar 37 persen. Menurut Lasarus, kenaikan tarif layanan sepatutnya tidak terlalu tinggi agar masyarakat sebagai pengguna layanan tidak merasa terbebani. Di samping itu, ia menilai apabila kenaikan tarif diizinkan oleh pemerintah, pihak operator harus memastikan adanya peningkatan layanan bagi pengguna jasa angkutan penyeberangan. “Kita ketahui bersama, masih banyak persoalan dalam pelayanan jasa penyeberangan di Indonesia, khususnya pada sektor keamanan yang harus betul-betul ditingkatkan,” kata Lasarus. Selanjutnya, ia pun menyampaikan bahwa komisi di DPR RI yang membidangi urusan perhubungan juga mendorong pemerintah agar terus meningkatkan pelayanan publik di sektor penyeberangan dari sisi kenyamanan pengguna jasa dengan terus mengawasi seluruh perusahaan layanan jasa penyeberangan. “Indonesia merupakan negara kepulauan. Maka, mobilitas masyarakat harus didukung dengan jasa penyeberangan yang berkualitas, aman, nyaman, dan cepat,” ucap Lasarus. Ia pun berharap Kemenhub senantiasa berkoordinasi dengan Komisi V mengenai berbagai persoalan, tidak hanya mengenai rencana kenaikan tarif angkutan, tetapi juga perihal seluruh aspek pelayanan. "Dengan demikian, kita dapat menemukan solusi agar kesejahteraan para pekerja di sektor jasa penyeberangan terjamin dan kenyamanan dan keamanan masyarakat juga tetap terjaga,” kata Lasarus.

antara