(voinews.id)Deputi I Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Iskandar Simorangkir menilai perluasan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) akan mendukung peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.
"Keuangan inklusif merupakan komponen penting dalam proses inklusi sosial dan ekonomi," ujar Iskandar dalam Side Event Presidensi G20: Seminar Sinergi Membangun UMKM Tangguh Pasca Pandemi yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.
Dengan demikian, kata dia, pemerintah melalui Kemenko Perekonomian kian gencar melakukan berbagai inisiatif guna mempercepat program keuangan inklusif pada semua kelompok masyarakat, salah satunya adalah pelaku UMK.
Iskandar menuturkan pertumbuhan yang inklusif, periodik, people center, serta ramah lingkungan, dan berkelanjutan, menjadi komitmen utama kepemimpinan Indonesia di G20.
Dengan semangat untuk pulih bersama, Presidensi G20 Indonesia memiliki peran yang strategi untuk mendorong pemulihan ekonomi yang lebih kuat pasca pandemi, tangguh, dan siap menghadapi tantangan pada masa mendatang.
Melalui Peraturan Presiden Nomor 114 tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), pemerintah telah memperluas akses keuangan kepada masyarakat dengan memperkuat koordinasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada berbagai segmen sasaran.
Ia menyebutkan sasaran tersebut meliputi masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMK, dan lima kelompok masyarakat lintas sektor, yakni pelajar atau mahasiswa pemuda, pekerja migran, perempuan, penyandang masalah kesejahteraan sosial ,serta masyarakat di daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T).
"Dengan dukungan dan kerja sama dari segenap pemangku kepentingan, inklusi keuangan di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dari 81,4 persen pada tahun 2020 menjadi 83,6 persen pada tahun 2021," ucap dia.
Maka dari itu ia menekankan percepatan inklusi keuangan di Indonesia memerlukan koordinasi dan sinergi yang solid dengan seluruh pihak.
antara
(voinews.id)PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mencatatkan pertumbuhan positif pada kinerja operasional maupun keuangan perusahaan pada kuartal pertama tahun 2022. “Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik serta transformasi yang terus berjalan di internal perusahaan, kami optimis kinerja Pelindo akan terus meningkat dan dapat memenuhi harapan para pemegang saham,” kata Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. Menurut Arif, peti kemas mencapai 4,2 juta TEUS atau meningkat sebesar 2 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Demikian juga arus barang yang terealisasi sebesar 37 juta ton, tumbuh 8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, arus kapal yang keluar masuk pelabuhan mencapai 283 juta GT atau tumbuh sebesar 1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, arus penumpang mencapai 2,5 juta orang atau meningkat 38 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sejalan dengan peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat pasca pandemi di tanah air. Sejalan dengan pertumbuhan kinerja operasi, kinerja keuangan juga menunjukkan tren positif yaitu Pendapatan bulan Maret 2022 mencapai Rp7,1 triliun atau meningkat 7 persen Year on Year (YoY). Sementara itu, EBITDA terealisasi sebesar Rp2,2 triliun atau naik sebesar 7 persen YoY dan Laba Bersih tercatat sebesar Rp670 milyar, tumbuh 46 persen YoY. Memasuki 6 bulan paska Penggabungan Pelindo, Perseroan telah mengambil sejumlah langkah aksi korporasi, diantaranya yaitu penyelesaian Inbreng atau pengalihan saham Pelindo pada anak perusahaan kepada Subholding sesuai dengan kluster masing-masing yaitu kepada Subholding Terminal Petikemas (SPTP), Subholding Pelindo Multi Terminal (SPMT), Subholding Pelindo Jasa Maritim (SPJM), dan Subholding Pelindo Solusi Logistik (SPSL). Langkah ini dilakukan untuk mempertajam core competence dan spesialisasi bisnis Pelindo setelah merger, yang diharapkan dapat bermuara pada peningkatan layanan dan konektivitas kepelabuhanan, serta integrasi rantai nilai pelabuhan-hinterland. Masing-masing Subholding akan menjalankan perannya di mana SPTP berfokus kepada pelayanan dari sisi peti kemas, SPMT berfokus kepada pelayanan untuk barang non kargo. Kemudian SPJM berfokus memberikan pelayanan unggul untuk mendukung tiga Subholding lainnya dari sisi jasa kapal, peralatan, serta jasa pelabuhan lainnya, serta SPSL berfokus untuk mengintegrasikan rantai nilai pelabuhan-hinterland serta mewujudkan aliran perdagangan yang lebih efisien. “Pelindo akan terus berupaya menjaga kelancaran arus barang dan penumpang di Pelabuhan melalui kesiapan operasional 24/7, dengan SDM yang handal, didukung teknologi serta sistem digitalisasi yang terbarukan untuk menjangkau seluruh aktivitas layanan kepelabuhanan,” kata Arif.
antaranews
(voinews.id)Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempercepat pembangunan Bendungan Keureuto yang termasuk dalam salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Sungai Krueng Keureuto di Kabupaten Aceh Utara adalah penyebab utama terjadinya banjir pada Kota Lhoksukon dan sekitarnya. “Sungai Krueng Keureuto tergolong dalam tipe cabang kipas dengan beberapa anak sungai. Terdapat enam anak sungai yang memberikan kontribusi aliran ke dalam alur Krueng Keureuto, sehingga menyebabkan puncak banjir yang tinggi di daerah hilir,” kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. Bendungan yang berada di Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara tersebut saat ini telah mencapai progress fisik sebesar 65,63 persen. Artinya, tak lama lagi Bendungan Keureuto dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Bendungan Keureuto memiliki fungsi utama untuk menampung air dari sungai Krueng Keureuto. Dengan kapasitas tampung 215,94 juta meter kubik, Bendungan Keureuto juga dirancang untuk memiliki tampungan khusus banjir sekitar 30,39 juta meter kubik atau sebesar 501,49 meter kubik/detik, sehingga mampu mengurangi debit banjir sampai dengan periode ulang 50 tahun di Kawasan Aceh Utara. Di samping itu, Bendungan Keureuto juga akan difungsikan untuk menyediakan air irigasi yang mampu mengairi lahan seluas 9.420 hektar yang terdiri dari intensifikasi Daerah Irigasi (DI) Alue Ubay seluas 2.743 hektar dan ekstensifikasi DI Pasee Kanan seluas 6.677 hektar. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I, Heru Setiawan mengatakan Bendungan Keureuto juga akan memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat setempat. "Bendungan ini akan menyediakan air baku dengan kapasitas 0,5 m³ per detik, dan dimanfaatkan juga sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas 6,34 MW, sehingga secara umum Bendungan Keureuto merupakan bendungan multifungsi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat Aceh Utara," kata Heru. Bendungan Keureuto merupakan salah satu bendungan terbesar di Sumatera yang dibangun oleh Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 Ditjen Sumber Daya Air sebagai upaya mewujudkan ketahanan air dan kedaulatan pangan di Provinsi Aceh. Pembangunan bendungan yang dimulai tahun 2015 dengan biaya APBN sebesar Rp2,68 triliun ini dilaksanakan secara bertahap melalui empat paket. Melalui kontraktor, PT. Brantas Abipraya (Persero)-PT. Pelita Nusa Perkasa (KSO) untuk paket 1, PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk paket 2, PT. Hutama Karya-Perapen untuk paket 3, dan Abipraya – Indra – Nusa, KSO untuk Paket Penyelesaian. Pemerintah melalui Kementerian PUPR berkomitmen menyelesaikan pembangunan 61 bendungan pada periode 2014 - 2024, di mana hingga 2021 telah selesai 29 bendungan dan sisanya 32 bendungan dalam masa konstruksi (on going). Dari 61 bendungan tersebut, sebanyak 52 bendungan memiliki potensi pemanfaatan untuk layanan irigasi tersebar di 71 Daerah Irigasi (DI) yang terdiri dari 16 DI bersumber dari bendungan selesai dan 55 DI dari bendungan on going. Diharapkan dengan adanya pembangunan bendungan yang diikuti dengan irigasi premium dapat meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Indonesia.
antara
(voinews.id) Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad dalam acara Diplomatif Forum ke 41 yang diselenggarakan RRI VOI di Jakarta,Selasa (10/5) mengatakan, merebaknya virus covid-19 di Indonesia menjadikan pemerintah Indonesia fokus pada penanganan sektor kesehatan. Padahal menurut Tauhid, sektor ekonomi juga harus menjadi prioritas penanganan, sehingga pembangunan terus dapat dilakukan.
“Pengalaman Indonesia selama 2 tahun dalam Pandemi Covid-19 adalah sektor kesehatan masih menjadi prioritas. Akan tetapi seharusnya prioritas tersebut harus seimbang dengan penanganan sektor ekonomi. Jadi saya pikir kuncinya adalah kita harus bertahan pada saat ini yaitu bagaimana mendukung program ekonomi secara berangsur –angsur sampai pandemic ke endemic ini berakhir.”
Selain itu Tauhid Ahmad juga menjelaskan, pemerintah Indonesia harus terus mampu memberikan solusi dalam penanganan covid-19. Menurutnya bukan hanya sektor ekonomi dan kesehatan yang harus ditangani secara beriringan, melainkan sektor lainpun juga harus menjadi perhatian pemerintah,
Ahmad Faisal, VOI RRI.