June
(voinews.id) Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan terus mendorong insentif pajak secara terarah dan terukur untuk menarik investor berinvestasi di dalam negeri. Sri Mulyani dalam dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 Selasa (31/5) mengatakan, pemerintah juga akan tetap menyediakan insentif pajak secara terarah dan terukur untuk mendorong pertumbuhan sektor dan industri tertentu, sekaligus menarik investasi baru.
Sri Mulyani menegaskan, hal itu dilakukan seiring dengan terobosan kebijakan pendapatan negara yang akan dilakukan pemerintah pada 2023. antara
June
Wapres berharap Indonesia betul-betul miliki generasi emas pada 2045
Written by Sumarno 
(voinews.id) Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap Indonesia betul-betul memiliki generasi emas pada 2045 atau bertepatan perayaan 100 tahun kemerdekaan. Hal itu disampaikan Wapres Ma’ruf Amin dalam sambutannya secara daring, pada acara Peluncuran Buku "Melangkah Maju: Inisiatif Lokal Dalam Menurunkan Stunting di Indonesia", di Jakarta, Selasa. Wapres menegaskan, saat Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan pada 2045 nanti, diharapkan Indonesia betul-betul mempunyai generasi emas yang mampu membawa Indonesia pada kemajuan, bukan generasi yang menjadi beban demografi akibat dari adanya stunting.
Wapres menambahkan, upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2018. Wapres Ma’ruf Amin menekankan prevalensi stunting balita harus ditekan, karena ,produktivitas dan ekonomi.antara
June
(voinews.id) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendampingi Lembaga National Single Window (LNSW) dalam mewujudkan tata kelola ekspor-impor yang transparan, proses bisnis yang sederhana serta layanan yang terintegrasi. Pendampingan tersebut sebagai upaya untuk meminimalisir titik-titik rawan korupsi pada pelaksanaan ekspor-impor di Indonesia. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Selasa mengatakan, Lembaga National Single Window merupakan derivasi dari kebijakan pemerintah menarik investor dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Khususnya melalui kegiatan ekspor-impor yang transparan dan proses bisnis yang sederhana serta layanan terintegrasi. Menurutnya, permasalahan dalam tata niaga ekspor-impor yang tidak transparan dalam memberikan izin, rentan terjadi penyalahgunaan wewenang hingga suap-menyuap yang akan merugikan pelaku usaha. Antara
May
Sri Mulyani: Asumsi inflasi 2-4 persen pada 2023 cukup realistis
Written by Akbar
(voinews.id)Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan asumsi laju inflasi tahun depan yang dipatok di kisaran 2- 4 persen dalam Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) tahun 2023 cukup realistis. “Kami berpandangan asumsi inflasi 2023 yang berada pada kisaran 2-4 persen masih cukup realistis, meski kita memahami dinamika yang sering muncul secara sangat tiba-tiba,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa. Peningkatan harga komoditas global saat ini memang sangat terlihat dampaknya terhadap inflasi di berbagai negara seperti Amerika Serikat 8,4 persen, Inggris 9 persen, dan Eropa di atas 7 persen. Inflasi di berbagai negara emerging juga meningkat di atas 7-8 persen, bahkan double digit seperti Argentina mencapai 58 persen dan Turki 70 persen pada April 2022. Tekanan inflasi domestik turut terlihat yakni pada April 2022 mencapai 3,5 persen, namun masih relatif lebih rendah dibandingkan berbagai negara maju maupun emerging.
Di sisi lain, berbagai lembaga internasional memperkirakan bahwa harga komoditas akan mulai melandai dan lebih rendah pada tahun depan. Laju inflasi global tahun depan pun diperkirakan lebih rendah dibanding tahun ini akibat pengetatan moneter yang mengendalikan sisi permintaan dan mulai meredanya boom commodity. Tak hanya itu, kata dia, pemerintah juga berusaha mengendalikan laju inflasi salah satunya melalui pemberian subsidi untuk mempertahankan harga jual BBM, LPG dan listrik agar tidak sepenuhnya naik akibat kenaikan harga global. Ia menegaskan dalam hal ini APBN berperan sebagai shock absorber yaitu melindungi masyarakat agar daya belinya tidak tergerus dan melindungi momentum pemulihan ekonomi agar tetap terjaga.
Oleh karena itu untuk tahun ini kami meminta persetujuan DPR untuk menambah anggaran subsidi dan kompensasi yang nilainya diperkirakan di atas Rp520 triliun,” kata Sri Mulyani. Kebijakan pengendalian inflasi turut ditempuh bersama Bank Indonesia (BI) melalui forum koordinasi yang kuat dan forum tim pengendali inflasi nasional baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurutnya, upaya-upaya pengendalian inflasi tersebut telah berhasil menjaga inflasi Indonesia pada level yang relatif rendah dibandingkan berbagai negara. “Berbagai kebijakan untuk melindungi masyarakat seperti melalui subsidi dan bantuan sosial terus dilakukan sebagai strategi pemulihan ekonomi dan menjaga daya beli melalui pengendalian inflasi,” jelas Sri Mulyani.