February
VOInews.id- Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memastikan bahwa Indonesia memiliki persediaan beras cukup banyak untuk periode Ramadhan dan Idul Fitri 2024. "Beras tidak ada masalah, berasnya banyak cuma alternatif beras Bulog," ujar Zulkifli saat melakukan kunjungan di Pasar Bulu, Semarang, Jawa Tengah, Selasa. Saat ini pemerintah memiliki stok sebanyak 1,4 juta ton beras. Menurut Zulkifli, jumlah tersebut akan ditambah lagi dengan masuknya beras impor sehingga total menjadi 2 juta ton beras.
Beras-beras tersebut merupakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digelontorkan pemerintah melalui Perum Bulog. Harga yang dipatok untuk beras SPHP pada zona 1 sebesar Rp10.900 per kilogram, zona 2 Rp11.500 per kilogram, dan zona 3 Rp11.800 per kilogram. Beras ini cukup diminati lantaran mudah didapat di pasar tradisional, ritel modern, outlet Perum Bulog, dan pemerintah daerah. Zulkifli menekankan bahwa stok beras untuk SPHP tidak mengalami kelangkaan. Namun untuk beras premium, harganya naik lantaran suplainya berkurang. "Jadi tidak masalah berasnya, hanya yang biasa beras apa namanya, beras premium ada yang biasa Cianjur, ada yang biasa Demak, ada yang biasa apa, kan itu biasanya sungkan beralih. Kita anjurkan untuk beralih karena beras Bulog tidak kalah bagus sebetulnya," katanya.
Antara
February
KPU akui Sirekap Sempat Dihentikan Sementara Untuk Sinkronisasi
Written by Akbar
VOInews.id- Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengaku sempat ada penghentian data pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024 untuk sinkronisasi data. Menurut Idham, sinkronisasi itu dilakukan untuk memenuhi hak informasi publik. Oleh karena itu, KPU terus berupaya memberikan informasi akurat terkait publikasi perolehan suara peserta Pemilu 2024 di setiap tempat pemungutan suara (TPS). "Sebab, hari kemarin dan hari ini kami sedang fokus melakukan sinkronisasi data, tampilan di website pemilu2024kpu.go.id," kata Idham di Jakarta, Senin. Dia juga menepis informasi dari Partai Buruh yang menyebut penghitungan surat suara menggunakan Sirekap di tingkat kecamatan diberhentikan selama tiga hari.
Hal itu dibuktikan dengan telah selesainya proses rekapitulasi oleh 33 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). "Hari kemarin itu ada 33 PPK yang telah menyelesaikan proses rekapitulasinya," jelas Idham. Sebelumnya, Ketua Tim Khusus Pemenang Partai Buruh Said Salahudin mengatakan rekapitulasi suara tingkat kecamatan dihentikan. Pemberhentian sementara rekapitulasi itu sejak Minggu (18/2) hingga Selasa (20/2), menyusul Sirekap yang sedang galat. Said sendiri mengaku sudah mendapat informasi tersebut dari berbagai pengurus daerah Partai Buruh sejak Minggu.
"Pengurus daerah menyampaikan bahwa proses rekap di kecamatan disetop oleh Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan instruksi KPU RI, dengan alasan sistem Sirekap error. Terus terang ini membuat kami bingung. Kenapa munculnya permasalahan pada Sirekap menyebabkan proses rekapitulasi harus ditunda," kata Said dalam keterangannya di Jakarta.
Antara
February
Mendag tinjau ketersediaan beras di ritel modern guna stabilkan harga
Written by Akbar
VOInews.id- Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan melakukan peninjauan terhadap stok beras di ritel modern untuk memastikan ketersediaan dan harga yang stabil bagi masyarakat. “Saya ngecek beras, di pasar ritel modern,” kata Zulkifli di sela peninjauan di salah satu pusat perbelanjaan Transmart Mall Kota Kasablangka di Jakarta, Senin, Dalam kunjungannya, Zulkifli mengamati bahwa suplai beras premium di pasar ritel modern mengalami kenaikan harga, sehingga sebagian ritel memilih untuk tidak mengambil persediaan baru karena harga sudah melampaui harga eceran tertinggi (HET). Meskipun demikian, Zulkifli mengatakan masih ada juga ritel yang tetap menjual beras di atas HET.
“Memang suplai untuk premium harganya sudah naik jadi sebagian ritel modern tidak ambil karena belinya sudah di atas HET. Tetapi masih ada sebagian ritel tetap ambil jualnya di atas HET,” ucap Zulkifli. Zulkifli mengaku akan menyelidiki lebih lanjut penyebab kenaikan harga tersebut guna mencari solusi yang tepat. Dia menilai kenaikan harga beras premium setelah Pemilu sebagian besar terjadi akibat peningkatan permintaan dan pasokan yang rendah. Selain itu, Mendag menilai bahwa dampak dari fenomena El Nino yang menyebabkan penundaan panen dan berkurangnya pasokan beras.
Antara
February
Apindo: Pembatasan Impor Harus Kedepankan Industri Dalam Negeri
Written by Akbar
VOInews.id- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor yang berlaku mulai Maret 2024 harus tetap mengedepankan kebutuhan industri dalam negeri. Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani menyampaikan, pengusaha khawatir bahwa pelarangan terbatas yang tidak tepat berdasarkan sektoral industri dapat menimbulkan gangguan rantai pasok di sejumlah industri dalam negeri.
"Kami melihat industri hulu lokal (pada sebagian industri) belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan bahan baku industri sehingga tetap perlu melakukan impor bahan baku produk tersebut," ujar Shinta melalui keterangan di Jakarta, Senin. Apindo meyakini bahwa Pemerintah menerbitkan Permendag 36/2023 untuk meningkatkan industri dalam negeri serta mengatur tata kelola impor yang ditujukan untuk meningkatkan produktifitas industri intermediate dan hilir. Namun demikian, Apindo melihat bahwa dalam beberapa pasal terkait pembatasan importasi bahan baku dan bahan pembantu, terdapat kapasitas domestik industri hulu yang sangat terbatas.
Menurut Shinta, beberapa butir HS Code kebijakan strategis tersebut perlu direvisi untuk mempermudah importasi bahan baku atau bahan pembantu. Di sisi lain, Apindo mengapresiasi Pemerintah yang telah memberlakukan dengan tegas kembalinya sejumlah HS Code Post Border untuk dikembalikan ke Border. Ia berharap terdapat pengaturan yang lebih tegas dalam mengatasi importasi produk jadi ilegal yang membanjiri pasar Indonesia.
Sementara itu, Ketua Bidang Perdagangan Apindo Anne Patricia Sutanto, mengharapkan Permendag 36/2023 tidak menyulitkan sektor ritel yang mempunyai kegiatan usaha yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan, karena sektor ritel merupakan sektor usaha padat karya. Untuk itu harmonisasi industri hulu, intermediate, hilir, dan ritel perlu dijalankan mengikuti dinamika pasar sehingga daya saing produk dalam negeri tetap terjaga dan berimbang dengan produk impor. Pengkajian harmonisasi supply chain ini perlu dilakukan dari waktu ke waktu untuk menghindari inflasi yang berlebih atau banjirnya produk impor di dalam negeri.
Anne mengharapkan peraturan teknis dalam pemberlakuan Permendag 36/2023 ini sudah disosialisasikan kepada seluruh stakeholder terkait sehingga tidak terjadi backlog atas rutinitas rantai pasok di tiap sektor yang terdampak. "Kami juga mengimbau kepada Pemerintah agar sistem elektronik yang menjadi platform ini juga sudah siap sebelum pelaksanaan peraturan ini dijalankan," kata Anne. Lebih lanjut, Anne mengatakan, diperlukan minimal 3 sampai 6 bulan setelah peraturan pelaksanaan serta infrastruktur pelaksanaan, termasuk sistem elektronik terkait Permendag 36/2023 siap mengakomodasi semua permohonan perizinan yang masuk. Permendag 36/2023 dinilai tidak memerlukan penundaan implementasi terkecuali pada bahan baku yang belum dan kurang diproduksi di dalam negeri dan apabila peraturan teknis sudah tersosialisasi dengan baik. Namun Apindo memandang perlunya evaluasi kebijakan impor bahan pendukung kebutuhan industri yang strategis dan yang berorientasi ekspor.
Antara