December
VOInews.idKementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong adanya standardisasi baterai motor listrik untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan pihaknya telah mendapatkan komitmen sejumlah perusahaan produsen motor listrik dan baterai motor listrik yang siap melakukan standardisasi baterai. "Kami mendorong agar ada standardisasi baterai motor listrik. Dengan ada standardisasi baterai listrik, misalnya standar dimensi bendanya itu, kita berharap ada banyak investor yang mau investasi di baterai listrik. Kemudian dari sisi konsumennya, konsumennya lebih mudah untuk melakukan swap atau shifting," katanya ditemui seusai rilis IKI November 2023 di Jakarta, Kamis.
Febri mengungkapkan dengan adanya standardisasi, konsumen akan mendapatkan kemudahan karena komponen baterai motor listrik seragam sehingga lebih mudah didapatkan di pasaran. "Jadi kalau misalnya beli motor listrik A, dan kemudian ketika misalnya baterainya sudah aus, nah mereka bisa pakai baterai dari motor listrik yang lain karena sudah terstandardisasi. Itu artinya kalau sudah terstandardisasi artinya pasarnya lebih luas," katanya. Febri juga menyebut standardisasi baterai juga diharapkan mendorong pelaku industri baterai di dalam negeri ikut berkembang.
"Kalau terstandardisasi nanti banyak yang mau produksi. Jadi baterainya standar, mereknya macam-macam," katanya. Selain pola pikir masyarakat dan standardisasi baterai, Febri mengatakan masalah lain minimnya minat masyarakat beralih ke kendaraan listrik adalah ekosistem termasuk lokasi pengisian ulang yang masih terbatas, juga bengkel atau fasilitas layanan perbaikan kendaraan listrik. "Kita kan kalau banyak yang pakai rasanya pingin ikutan juga ya. Kalau dari sisi produksi, kita bisa banyak, masalahnya adalah di permintaan masyarakat yang perlu digenjot," katanya.
Oleh karena itu, Febri meminta industri untuk lebih intensif memasarkan produk kendaraan listrik yang mereka produksi. Ia menyebut pemerintah sebagai regulator telah memberikan insentif dan bantuan yang cukup besar. "Kita harap sosialisasi dilakukan produsen motor, kan mereka punya iklan, mereka harus lebih gencar. Kami sudah berikan subsidi Rp7 juta itu kan sudah iklan gratis, tinggal produsennya. Mereka harus sampaikan keunggulan motor listrik sehingga masyarakat tertarik," imbuhnya.
Febri mengakui, program subsidi pembelian motor listrik kemungkinan tidak akan mencapai target sebanyak 200 ribu unit pada tahun ini. Berdasarkan laman Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (SISAPIRa), per Kamis (30/11) pukul 20.00 WIB, masih terdapat kuota sebanyak 184.680 unit bantuan potongan harga pembelian motor listrik. Sebanyak 4.148 unit telah tersalurkan, 4.552 unit di antaranya sudah terverifikasi, dan 6.620 masih dalam tahap proses pendaftaran. "Kita lihat tampaknya memang tidak akan sampai target 200.000 unit," katanya.
Antara
November
VOInews.id, Jakarta: Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi bertemu menteri dari Tiongkok dan Inggris pada Rabu (29/11/2023). Bertempat di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat, Menlu bertemu Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi. Menlu juga bertemu Menteri Negara Inggris untuk Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Selatan, Persemakmuran, dan PBB, Lord Ahmad.
“Mengenai pertemuan dengan Menlu RRT [Republik Rakyat Tiongkok], dapat disampaikan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa RRT saat ini memegang presidensi DK [Dewan Keamanan] PBB, dan pertemuan DK PBB hari ini dipimpin langsung oleh Menlu RRT,” kata Retno dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (30/12) mengenai motivasi pertemuan dengan Wang Yi.
Dalam pertemuan ini, keduanya memiliki pandangan sama mengenai pesan pada pertemuan DK PBB soal situasi Jalur Gaza, Palestina. Mereka sepakat akan pentingnya gencatan senjata, akses bantuan kemanusiaan yang lancar, dan dimulainya proses perdamaian. Retno juga meminta peserta pertemuan DK PBB memperhatikan Tepi Barat, di mana kekerasan terjadi bahkan saat gencatan senjata.
“Secara khusus dalam pertemuan dengan Menlu RRT saya sampaikan bahwa perhatian juga harus diberikan ke Tepi Barat, di mana kekerasan terus terjadi dan semakin meningkat, bahkan ketika masa truce [gencatan senjata] dijalankan. Dan angka tahanan yang dibebaskan oleh Israel hampir sama jumlahnya dengan warga Palestina yang baru ditangkap di Tepi Barat,” katanya melanjutkan.
Di sela-sela pertemuan DK PBB, Menlu Retno juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Inggris Lord Ahmad of Wimbledon. Dalam pertemuan itu, Retno dan Ahmed membahas aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza dan membahas dorongan solusi dua negara. Selain itu, mereka membahas dukungan kepada Otoritas Palestina, baik melalui bantuan keuangan maupun bantuan lainnya.
“Dengan bekerja sama, kita dapat mewujudkan solusi dua negara yang adil bagi rakyat Israel dan Palestina,” kata Lord Ahmad of Wimbledon yang bernama lahir Tariq Mahmood Ahmad dalam statusnya mengenai pertemuan dengan Menlu Retno dan perwakilan negara-negara lainnya di media sosial X (Twitter) pada Kamis (30/11/2023).
November
BI: Ekonomi RI 2024 dan 2025 akan tunjukkan ketahanan dan kebangkitan
Written by Akbar
VOInews.id- Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan perekonomian Indonesia pada 2024 dan 2025 akan menunjukkan ketahanan dan kebangkitan, digambarkan dengan pertumbuhan yang cukup tinggi. "Pertumbuhan ekonomi akan mencapai 4,7 persen sampai 5,5 persen pada 2024 dan meningkat ke 4,8 persen sampai 5,6 persen pada 2025. Salah satu pertumbuhan yang tinggi di dunia," kata Perry dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2023 di Jakarta, Rabu.
Menurutnya, proyeksi pertumbuhan tersebut ditopang oleh peningkatan konsumsi dan investasi, yang akan didukung dengan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), pemilihan umum (pemilu), serta infrastruktur di ibu kota negara (IKN) baru, selain ekspor dari hilirisasi. Kendati demikian, Perry mengingatkan bahwa Indonesia harus waspada melihat ke depan lantaran dunia belum akan ramah pada 2024, meski harus tetap optimistis dalam melangkah ke depan dan penuh keyakinan. Satu semangat dan sinergi seluruh pihak akan melindungi negara, bangsa, dan rakyat dari gejolak global di bidang ekonomi, politik, maupun bidang lainnya.
Selain pertumbuhan ekonomi tetap akan kuat, inflasi diperkirakan dirinya akan tetap terkendali dalam sasaran 1,5 persen hingga 2,5 persen pada 2024 dan 2025, berkat konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan terus kuatnya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Nilai tukar rupiah pada 2024 juga akan lebih stabil dengan komitmen tinggi BI dan fundamental yang baik, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inflasi rendah, serta imbal hasil investasi menarik. Stabilitas eksternal pun akan tetap terjaga, tercermin dari neraca pembayaran yang sehat, peningkatan cadangan devisa, pertumbuhan kredit ke level 10 persen sampai 12 persen pada 2024 dan meningkat kembali ke 11 persen hingga 13 persen pada 2025.
Tak hanya itu, Perry menuturkan, stabilitas sistem keuangan juga akan terjaga, yang terlihat dari hasil stress test berupa ketahanan perbankan dari dampak global. "Ekonomi dan keuangan digital pun akan meningkat pesat. Transaksi e-commerce, perbankan digital, dan uang elektronik akan tumbuh tinggi," katanya menambahkan.
Antara
November
KPU Cari Solusi Terkait Kendala Izin Pendirian TPS Luar Negeri
Written by agus santika
VOInews, Jakarta :Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berupaya mencari solusi terkait kendala izin pendirian Tempat Pemungutan Suara (TPS) di luar negeri untuk Pemilu 2024.
Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa (28/11), mengatakan ada beberapa negara, di mana induk negaranya seperti China, menyatakan tidak boleh ada TPS di luar premis, yakni Hong Kong dan Makau.
"Hal serupa juga terjadi di Republik Ceko. Kondisi tersebut kami ketahui setelah penetapan. Jadi, kami akan bicarakan dalam rapat pleno untuk mencari jalan keluarnya," kata Betty, sebagaimana dilaporkan Antara, Rabu (29/11).
Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI itu mengatakan pemilihan di luar negeri bisa menggunakan tiga opsi, yakni TPS luar negeri, Kotak Suara Keliling (KSK), dan penggunaan pos.
Terkait pos, Betty memastikan sistem tersebut aman karena seluruh paket pos berisi alamat lengkap. Jika tidak ditemui penerima, maka paket pos akan dikembalikan ke pengirim, yaitu KPU dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), untuk penyimpanan.
Betty juga menjelaskan di Republik Ceko tidak membolehkan penggunaan KSK, sehingga masih dibahas mekanisme pemilihan beralih ke penggunaan pos.
"Sebenarnya sudah final, tetapi kan ada kondisi di luar kuasa kami untuk menyetop karena tergantung pada kebijakan yurisdiksi masing-masing negara," ujar Betty.
Sebelumnya, KPU RI merilis TPS di 128 negara perwakilan, dengan total PPLN, KSK, dan Pos sebanyak 3.059.
Sementara itu, total jumlah warga negara Indonesia (WNI) pemilih di luar negeri tercatat mencapai 1.750.474 yang terdiri atas 751.260 laki-laki dan 999.214, perempuan.
Betty mengatakan segala perubahan terkait pemilihan Pemilu 2024 di luar negeri harus disesuaikan dengan kebijakan yurisdiksi masing-masing negara.
Hal itu memengaruhi distribusi logistik yang akan dikirim setidaknya satu bulan sebelum hari pemungutan suara sesuai jadwal yang ditetapkan oleh masing-masing PPLN.