November
Menlu RI : Indonesia Tidak Dapat Diam Melihat Korban Perempuan dan Anak di Gaza
Written by Ranov/Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada Selasa (28/11/2023) di New York, Amerika Serikat menyampaikan bahwa Indonesia tidak dapat diam melihat Perempuan dan anak menjadi korban konflik di Gaza.
“Indonesia tidak dapat diam melihat ribuan perempuan dan anak yang tidak berdosa meninggal dunia,” kata Retno Marsudi dalam keterangan yang diterima di Jakarta.
Selain itu, Retno Marsudi mengatakan Indonesia juga tidak dapat diam melihat fasilitas sipil seperti sekolah dan rumah sakit diratakan dengan tanah oleh Israel di Gaza.
“Dan saya bertanya apakah negara-negara dunia akan tetap tinggal diam melihat situasi yang mengenaskan ini,” lanjutnya.
Retno Marsudi mengatakan jika negara dunia ingin membela keadilan dan kemanusiaan, maka gencatan senjata permanen harus terjadi. Selain itu, bantuan kemanusiaan juga harus dipastikan sampai dengan aman dan tanpa hambatan, mengedepankan hukum humaniter internasional dan dimulai kembali proses politik dan perdamaian.
”Hanya dengan menggunakan hati, kita akan dapat membela keadikan dan kemanusiaan," tutupnya.
November
Menkes Sebut Kepentingan Australia pada Uji Coba Nyamuk Ber-Wolbachia di Bali
Written by Rama
VOInews.id: Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin menyebut 'ada kepentingan Australia' pada uji coba nyamuk ber-Wolbachia di Bali. Menurutnya, Negeri Kanguru itu berkepentingan melindungi warganya dari ancaman demam berdarah dengue saat berlibur di provinsi itu.
November
VOInews.id, Jakarta: Bank Dunia akan menambah suntikan dana sebesar 30 juta dolar AS untuk pariwisata Indonesia. Dana itu ditujukan khususnya untuk Kampanye Sadar Wisata (KSW) 5.0 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI (Kemenparekraf).
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI, Sandiaga Uno mengaku bersyukur karena Kemenparekraf dinilai layak mendapatkan dana tersebut. Sandiaga mengatakan, Kemenparekraf akan segera bergerak melakukan pertemuan dan memperluas kampanye tersebut tidak hanya di enam destinasi prioritas. Selain itu, Kemenparekraf berencana melakukan sertifikasi sumber daya manusia di Pulau Bali dan Pulau Jawa.
“Hari ini langsung gercep (gerak cepat) kita adakan pertemuan bahwa diperluas bukan hanya 6 destinasi pariwisata prioritas tapi mungkin akan juga merangkul untuk sertifikasi di Bali dan juga di wilayah lain di pulau Jawa,” kata Sandiaga dalam The Weekly Brief With Sandi Uno yang diselenggarakan Kemenparekraf di Jakarta, Senin (27/11/2023).
Sandiaga, lanjutnya, menyatakan bahwa Kampanye Sadar Wisata 5.0 adalah program yang ‘tepat sasaran’ dan ‘tepat waktu’. Program ini dinilainya tepat untuk kebangkitan pariwisata Indonesia yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.
Kampanye Sadar Wisata 5.0 adalah inisiatif Kemenparekraf untuk meningkatkan sumber daya manusia di desa-desa wisata. Program ini fokus pada pengembangan kesadaran serta pengembangan mentalitas dan karakter produktif masyarakat desa. Kampanye ini, menurut Kemenparekraf, dilakukan dalam rangka memajukan pariwisata berbasis masyarakat.
November
Mendag tegaskan pemerintah tidak boikot produk terafiliasi Israel
Written by Akbar
VOinews.id- Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah saat ini tidak ikut memberlakukan boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Israel "Kita tidak ada melarang produk manapun selama sesuai ketentuan yang ada," tegas Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin. Terkait dengan aksi boikot produk terafiliasi Israel yang dilakukan masyarakat, menurutnya itu bukan menjadi suatu persoalan karena merupakan hak masing-masing dari mereka.
Menurut Zulhas, pemerintah hanya berfokus untuk memberikan aturan. Oleh karena itu, pemerintah tidak melarang produk mana pun untuk dijual di Indonesia selama menaati aturan yang berlaku. "Ada pendapat masyarakat silakan saja. Pemerintah tidak ada melarang-larang, nggak ada, kalau mengatur iya," ucap Zulhas.
Diketahui, Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim mengatakan bahwa penyusunan daftar boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Israel harus dilakukan secara selektif agar informasi yang beredar di masyarakat tidak setengah-tengah. Karim menyampaikan, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pelarangan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel sejalan dengan sikap pemerintah yang membela kemerdekaan Palestina. Namun demikian, perlu kajian yang lebih dalam untuk memilih produk mana yang terafiliasi langsung dan tidak.
"Boikot itu sifatnya harus secara selektif, syarat ini agar tidak membuat yang beredar di media sosial itu menjadi liar. Nah ini yang perlu kita ini kan lebih dalam, produk mana yang terafiliasi langsung dan tidak langsung," ujar Karim. Menurut Karim, produk-produk yang beredar di masyarakat tidak berhubungan langsung dengan agresi Israel. Hubungan Indonesia dan Israel pun hanya sebatas hubungan dagang business to business (B to B) dan tidak memiliki hubungan diplomatik (G to G). Lebih lanjut, daftar produk yang beredar di media sosial merupakan produk-produk dalam negeri, di mana tenaga kerjanya berasal dari Indonesia. Oleh karenanya, Kemendag akan lebih mendalami produk mana yang benar-benar terafiliasi dengan Israel.
Antara