26
June


Dalam pertemuan the 6th Strategic Dialogue Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (RI) Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono kembali menyepakati peningkatan kerjasama maritim dan perikanan antara kedua negara. Menteri Luar Negeri Taro Kono dalam konferensi persnya pada Senin, 25 Juni di Jakarta mengatakan, peningkatan kerjasama maritim dan perikanan antara Indonesia dan Jepang memiliki arti penting dan sangat strategis bagi kedua negara yang dengan konsep pengembangan maritim yang dimilikinya. Kedua Menteri Luar Negeri juga menyepakati kerjasama Integrated Marine and Fisheries Centers and Fish Market di pulau-pulau terluar Indonesia.

“Kami akan meningkatkan kerja sama maritim. Hal ini sangat berarti bagi strategi maritim kedua negara, yaitu strategi Free dan Open Indo Pacific Jepang dan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Kami baru saja menyelesaikan penandatanganan pertukaran nota dalam program pengembangan sektor perikanan di pulau-pulau terluar. Jepang akan melanjutkan pelaksanaan pembangunan pulau-pulau terluar seperti yang disepakati pada September tahun lalu.”

Menteri Luar Negeri Taro Kono menambahkan, ia dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga telah menyepakati sinergi antara konsep Free and Open Indo-Pacific Strategy Jepang dan Indo-Pacific yang diinisiasi oleh Indonesia melalui mekanisme regional seperti ASEAN, dan East Asian Summit (EAS) di kawasan Samudra Pasifik dan Indian Ocean Rim Association (IORA) di kawasan lingkar Samudra Hindia. Sedangkan untuk kerjasama Integrated Marine and Fisheries Centers and Fish Market, Pemerintah Jepang dalam waktu dekat berencana membangun enam sentra perikanan di enam pulau terluar Indonesia, yakni Biak, Moa, Morotai, Natuna, Sabang, dan Saumlaki. (voi/Rezha)

26
June

 

Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono mengatakan Pemerintah Jepang menyepakati kerjasama penanggulangan aksi terorisme dengan Indonesia. Salah satu bentuk dari kerjasama tersebut adalah pemberian bantuan berupa hibah sistem keamanan biometrik berupa pendeteksi wajah yang akan dipasang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pemasangan sistem keamanan tersebut dilakukan sebagai bentuk peningkatan pengamanan menjelang gelaran Asian Games pada pertengahan Agustus hingga September tahun ini. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Taro Kono, usai pertemuan the 6th Strategic Dialogue antara Indonesia dan Jepang di Jakarta, Senin, 25 Juni.

“Jepang akan mendukung berbagai kegiatan melawan ekstrimisme dengan kekerasan. Japan juga akan menyediakan bantuan dalam menanggulangi terorisme. Tahun lalu Jepang menyediakan sebuah sistem keamanan biometrik untuk dipasang di Stadion Gelora Bung Karno untuk penyelenggaraan Asian Games 2018.”

Menteri Luar Negeri Kono menambahkan, selain memberikan bantuan sistem keamanan biometrik, Jepang dan Indonesia saat ini juga terus melakukan kerjasama untuk memberikan pelatihan kepada negara–negara lain yang menggunakan sistem keamanan tersebut. Sistem keamanan biometrik yang dikembangkan oleh Jepang merupakan sistem keamanan canggih yang mampu mendeteksi wajah dan identitas puluhan hingga ratusan orang dalam satu waktu yang singkat. (Rezha)

26
June

 

Isu Semenanjung Korea menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan bilateral The 6th Strategic Dialogue antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono di Jakarta, Senin, 25 Juni. Dalam pertemuan tersebut kedua Menteri Luar Negeri menyepakati pengetatan sanksi resolusi Dewan Keamanan (DK) Peserikatan Bangsa–Bangsa (PBB) terhadap Korea Utara harus tetap dilanjutkan. Menurut Menteri Luar Negeri Kono dalam konferensi persnya, ia dan Menteri Luar Negeri Retno juga sepakat bahwa Korea Utara harus melakukan denuklirisasi secara penuh dan melucuti senjata pemusnah massal serta rudal balistik.

“Mengenai Korea Utara, kami menegaskan kembali komitmen kami terhadap pelaksanaan yang ketat dari resolusi Dewan Keamanan PBB dan menekan Korea Utara untuk perlucutan menyeluruh dan pasti terhadap semua senjata pemusnah massal dan rudal balistik dengan berbagai jangkauan”.

Selain itu, Menteri Luar Negeri Kono mengatakan, Jepang harus melakukan kerjasama lebih dekat dengan Indonesia soal isu–isu Korea Utara dengan Indonesia karena Indonesia saat ini menjadi salah satu negara anggota DK PBB. Ia dan Menteri Luar Negeri Retno meyakini bahwa pengetatan sanksi, denuklirisasi, serta perlucutan senjata Korea Utara mampu membawa perdamaian dan stabilitas di kawasan. Selain itu keduanya juga memahami perkembangan positif yang terjadi seputar isu Korea Utara pasca KTT Korea Utara-Korea Selatan serta KTT Korea Utara-Amerika serikat beberapa waktu lalu. (voi/Rezha)

25
June

 

Kementerian Perindustrian RI bersama Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pembangunan atau UNDP mengajak  seluruh pihak di Indonesia agar  saling bersinergi melakukan tindakan dalam mengurangi polusi plastik. Dalam pernyataan resminya, UNDP memperkirakan terdapat 13 juta ton sampah plastik yang terbuang ke lautan dan berdampak mengganggu lingkungan hidup di seluruh dunia setiap tahunnya. Oleh karena itu, penanganan sampah plastik merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (24/6) menyebutkan, secara garis besar upaya menekan sampah plastik dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu meminimalisir penggunaan produk berbahan plastik sekali pakai, menggunakan material alternatif yang lebih mudah terurai, dan melakukan daur ulang sampah plastik menjadi barang bernilai ekonomi. Ngakan Timur Antara meyakini, akan ada lebih banyak teknologi di masa depan yang dapat membantu memecahkan masalah plastik. ant.