03
June

 

Sejumlah tokoh muslim, para pejabat tinggi dan militer, serta pengusaha Kamboja menghadiri acara silaturahmi dan buka puasa bersama yang digelar oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh yang ditujukan untuk meningkatkan kerja sama kedua negara. Saat menerima para tokoh Islam Kamboja di Wisma Duta Besar, Phnom Penh, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Kamboja Sudirman Haseng, mengungkapkan harapannya agar masyarakat Indonesia  dan Kamboja dapat meningkatkan kerja sama dan melakukan kegiatan bersama. Dalam rilis KBRI Phom Penh yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu. Ia mengatakan,  Hubungan Indonesia dan Kamboja sangat erat, bahkan sudah terjalin jauh terutama pada masa dinasti Syailendra dari kerajaan Mataram Kuno dan dimulainya Kerajaan Khmer atau Angkor, kemudian pada masa penyebaran agama Islam, para ulama terutama Wali Songo masih keturunan suku Cham yang mendiami wilayah Vietnam tengah dan selatan, serta Kamboja. Untuk itu, Ia mengharapkan dengan hubungan historis yang sangat dekat ini, masyarakat Indonesia dan Kamboja dapat terus bekerja sama meningkatkan" people-to-people contacts", terutama bagi umat Islam kedua negara, dengan melakukan serangkaian aktivitas bersama.Antara

03
June

 

Konsep wisata halal di negara-negara Eropa diperkenalkan melalui seminar di Jakarta untuk dijajaki potensinya oleh operator pariwisata dari Indonesia. Penggagas seminar "Halal Tourism" Cheri selaku Pemilik Cheria Travel di Jakarta, Sabtu, mengundang berbagai perwakilan negara Eropa untuk memperkenalkan masing-masing potensi wisata. Menurutnya, wisata halal semakin digemari karena banyak wisatawan Indonesia yang melirik Eropa sebagai tujuan liburan,  sehingga perlu diberi pilihan yang nyaman utamanya berkaitan dengan sejarah Islam dan makanannya. Sementara itu,  anggota  Asosiasi Travel Halal Indonesia  Agus menjelaskan potensi industri wisata nasional diprediksi akan mengalahkan pendapatan dari minyak mentah kelapa sawit sebab  pendapatan negara dari sektor wisata semakin meningkat setiap tahun. Ia mengharapkan seluruh pelaku industri wisata lokal dapat berkolaborasi untuk menciptakan industri wisata Indonesia menjadi sektor penyumbang pendapatan negara terbesar.Antara

02
June

 

Terkait dengan isu bebas visa antara Indonesia dengan Israel, Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menyampaikan tidak ada perundingan rahasia seputar bebas visa wisata dan bisnis antar kedua negara. Kepada media, Jumat (1/6/2018), menlu Retno mengatakan, Indonesia akan terus bersama palestina dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan kemerdekaan dan hak-hak mereka, jadi keberpihakan politik luar negeri indonesia sudah sangat jelas yang ketiga  hubungan diplomatik atau bebas visa antara indonesia dan israel, itu tidak benar. Sementara itu, Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly juga mengatakan bahwa masalah isu visa yang 53 warga israel ditolak visanya itu benar. Yasonna juga menegaskan kembali bahwa Indonesia tidak punya hubungan Diplomatik dengan Israel. KBRN

02
June

 

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana berpendapat, seharusnya Pemerintah mendesak Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres terkait larangan warga Negara Indonesia (WNI) ke Yerusalem dan meminta agar Sekjen PBB mengingatkan Israel bahwa ada resolusi Majelis Umum 194 tahun 1948 yang menetapkan Yerusalem sebagai Kota Suci 3 agama dan memiliki status Internasional di bawah kendali PBB. Hal itu dikatakan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana di Jakarta, Jumat. Selanjutnya Sekjen PBB yang melakukan pendekatan dengan pemerintah Israel agar tidak mendiskriminasi orang yang hendak melakukan ibadah atas dasar kewarganegaraannya. Kemudian, pemerintah tidak melarang bila ada tokoh-tokoh masyarakat maupun agama dari Indonesia untuk berkomunikasi dan melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh di Israel. Sebelumnya, pemerintah Israel mulai tanggal 9 Juni akan melarang WNI masuk wilayah yang dikuasai oleh Israel, termasuk Kota Suci bagi tiga agama yaitu Yerusalem. Alasan pemerintah Israel karena ada pelarangan atas warganya masuk ke Indonesia. Antara