19
September

 

(voinews.id)Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  Puan Maharani mendukung langkah pemerintah Indonesia  dalam melobi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi vaksin global.Puan Maharani dalam rilisnya di Jakarta, Minggu mengatakan, langkah ini harus  didukung demi pemerataan vaksin secara global dan juga transfer pengetahuan dan teknologi yang akan  Indonesia dapatkan.

Menurut Puan,  Indonesia akan mendapat banyak manfaat dengan menjadi pusat vaksin global, termasuk transfer pengetahuan dan teknologi dari produsen vaksin besar.Ia berpendapat transfer teknologi akan membantu negara berkembang memproduksi vaksin sendiri, sebagai salah satu upaya percepatan produksi vaksin global.Antara

19
September

 

(voinews.id)Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Aan Kurnia mengatakan,  situasi keamanan di Laut Natuna Utara aman terkendali.Aan dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/9/2021) meminta nelayan Indonesia tidak perlu khawatir melaut.Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Protokol Bakamla Kolonel Wisnu Pramandita, mengatakan di Laut Natuna Utara memang banyak kapal asing karena wilayah tersebut merupakan pintu masuk dari dan keluar lalu lintas kapal yang melalui Selat Sunda dan Selat Malaka.

Wisnu mengungkapkan, Bakamla telah mengajukan rekomendasi kebijakan dan strategi menghadapi situasi di perbatasan termasuk di Laut China Selatan ke Kemenko Polhukam. Dalam rekomendasi Bakamla, menurut  dia, untuk menghadapi situasi di wilayah perbatasan, diperlukan tidak saja kehadiran aparat, tetapi juga pelaku ekonomi termasuk nelayan dan kegiatan eksplorasi Energi dan Sumber Daya Mineral serta penelitian.Sindo

19
September

 

(voinews.id)Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat,  Christina Aryani meminta pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas terhadap rencana pembangunan kapal selam nuklir oleh Pemerintah Australia membangun dengan bantuan Inggris, dan Amerika Serikat.Christina melalui keterangan tertulis, Sabtu (18/9/2021)mengatakan, kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia bukan berarti Indonesia tidak dapat mengambil sikap yang jelas dan tegas atas berbagai dinamika dan perkembangan.

Apalagi jika perkembangan dan dinamika tersebut berpotensi mengancam keamanan yang dampaknya dapat dirasakan baik langsung maupun tidak langsung oleh Indonesia.Christina berpandangan, rencana Australia tersebut menjadi keprihatinan karena akan berimplikasi pada situasi kawasan yang semestinya stabil, aman, dan damai.Kompas

19
September

 

(voinews.id)Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengintensifkan pengawasan di sentra budidaya lobster guna memastikan agar program prioritas KKP berjalan dengan maksimal dengan tetap menjagai keseimbangan antara aspek ekologi, sosial dan ekonomi.Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin, dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu mengatakan, Kampung lobster dan lobster estate ini merupakan salah satu program terobosan KKP yang digaungkan  Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono,  harus dikawal agar dalam implementasinya tetap mengedepankan aspek kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

Adin menjelaskan kebijakan KKP yang saat ini telah membuka dan mendorong subsektor perikanan budidaya termasuk lobster ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembudidaya.Antara